muslimx.id — Di tengah tekanan biaya hidup dan keterbatasan layanan dasar yang masih dirasakan masyarakat, arah belanja negara kembali menjadi sorotan. Pembangunan dan renovasi gedung mewah pemerintahan yang menelan anggaran besar dinilai kontras dengan keterbatasan anggaran bagi kebutuhan mendesak rakyat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Dalam perspektif Islam, anggaran negara bukan sekadar instrumen administratif, melainkan amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan umat.
Anggaran sebagai Amanah Publik
Al-Qur’an menegaskan bahwa setiap amanah harus ditunaikan dengan adil. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa anggaran negara adalah titipan rakyat. Ketika belanja lebih banyak diarahkan pada kenyamanan birokrasi ketimbang keselamatan dan kesejahteraan warga, amanah tersebut berisiko disalahgunakan.
Kemaslahatan Rakyat Lebih Utama dari Kemegahan
Islam menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama kebijakan. Al-Qur’an mengingatkan, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (Q.S. al-A’raf [7]: 56).
Kebijakan anggaran yang mengabaikan kebutuhan dasar rakyat berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, mulai dari meningkatnya kemiskinan hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap negara.
Hadis tentang Kepemimpinan dan Kepekaan Sosial
Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin harus peka terhadap kebutuhan rakyatnya. “Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan” (H.R. Thabrani).
Hadis ini menjadi pengingat bahwa kemewahan segelintir pihak, termasuk dalam bentuk fasilitas birokrasi, tidak dibenarkan ketika rakyat masih bergulat dengan kebutuhan dasar.
Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali tugas negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, cara negara membelanjakan anggaran menunjukkan keberpihakan nyata. Ketika gedung mewah didahulukan sementara layanan dasar tertinggal, negara sedang keliru menempatkan prioritas.
Solusi Islam dalam Penataan Anggaran Negara
Agar belanja negara selaras dengan prinsip Islam dan keadilan sosial, sejumlah langkah perlu ditempuh:
- Prioritas pada Kebutuhan Dasar Rakyat
Anggaran harus lebih dulu dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan mitigasi bencana sebelum belanja aparatur. - Evaluasi Ketat Belanja Gedung dan Fasilitas Birokrasi
Pembangunan fisik harus berbasis kebutuhan nyata, bukan simbol kemewahan atau prestise institusi. - Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Publik berhak mengetahui arah dan manfaat belanja negara secara terbuka. - Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran
Partisipasi publik membantu memastikan anggaran menjawab kebutuhan riil di lapangan. - Ukuran Keberhasilan Berbasis Kemaslahatan
Keberhasilan anggaran harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, bukan sekadar besarnya serapan belanja.
Islam menegaskan bahwa kekuasaan dan harta publik akan dimintai pertanggungjawaban. Gedung boleh dibangun, tetapi kemaslahatan rakyat tidak boleh dikorbankan.
Negara yang kuat bukan diukur dari kemegahan bangunannya, melainkan dari kemampuannya melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyatnya.
