muslimx.id – Salah satu krisis paling serius dalam kehidupan bernegara hari ini adalah munculnya kekuasaan tanpa akhlak. Pemerintahan tidak lagi dipahami sebagai amanah moral, melainkan sekadar alat mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Jabatan dikejar dengan segala cara, tetapi tanggung jawab etis sering kali diabaikan.
Dalam kondisi ini, pemerintah kehilangan dimensi ibadahnya. Ia dipisahkan dari nilai ketakwaan, seolah urusan kekuasaan adalah wilayah bebas nilai yang tidak terkait dengan dosa dan pahala. Padahal dalam Islam, kekuasaan adalah bagian dari amal perbuatan yang akan dihisab secara ketat.
Islam memandang kepemimpinan bukan sebagai kehormatan yang dibanggakan, melainkan amanah yang menakutkan. Setiap jabatan adalah beban pertanggungjawaban, bukan hadiah.
Allah SWT berfirman:
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS. Al-Qasas: 77)
Ayat ini menegaskan bahwa orientasi kekuasaan harus tetap mengarah pada akhirat. Ketika dunia jabatan, kekuasaan, pengaruh menjadi tujuan utama, maka kekuasaan tanpa akhlak tak terelakkan.
Salah satu ciri utama kekuasaan tanpa akhlak adalah pemerintahan pragmatis benar atau salah ditentukan oleh untung–rugi, bukan oleh halal–haram. Kebijakan diambil bukan berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan kepentingan jangka pendek.
Dalam Islam, cara berpikir ini berbahaya karena menghilangkan kesadaran hisab. Padahal Rasulullah ﷺ telah mengingatkan:
“Tidaklah seorang hamba diberi amanah kepemimpinan atas rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa akhlak bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi kejahatan spiritual.
Partai X: Pemerintahan Kehilangan Rasa Takut kepada Allah
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa akar dari kekuasaan tanpa akhlak adalah hilangnya kesadaran ibadah dalam pemerintahan.
“Ketika pemerintahan dipisahkan dari akhlak, jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang akan dihisab, tetapi sebagai target yang harus direbut. Di titik itu, rasa takut kepada Allah menghilang dari ruang kekuasaan,” ujar Prayogi.
Menurutnya, pemerintahan yang kehilangan dimensi ibadah akan melahirkan kebijakan tanpa nurani. Penguasa merasa cukup bertanggung jawab secara prosedural, tetapi lupa bahwa ada pertanggungjawaban yang jauh lebih berat di hadapan Allah SWT.
Prayogi juga menekankan bahwa dalam Islam, kepemimpinan adalah ibadah sosial. Setiap keputusan adalah amal, dan setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban, baik disadari maupun tidak.
Kekuasaan Tanpa Akhlak dan Kerusakan Sosial
Ketika kekuasaan berjalan tanpa akhlak, dampaknya tidak berhenti pada pejabat. Ia merembes ke seluruh lapisan masyarakat. Ketidakadilan menjadi hal biasa, kebohongan menjadi alat komunikasi publik, dan kepercayaan rakyat perlahan runtuh.
Islam mengingatkan bahwa kerusakan di bumi sering kali bersumber dari tangan manusia sendiri:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41)
Kekuasaan tanpa akhlak adalah salah satu bentuk nyata dari kerusakan itu, kerusakan yang berawal dari hilangnya rasa takut kepada Allah.
Penutup: Mengembalikan Pemerintahan sebagai Ibadah
Islam menolak anggapan bahwa pemerintahan adalah wilayah netral secara moral. Justru sebaliknya, kekuasaan adalah salah satu ladang ujian terbesar keimanan. Semakin tinggi kekuasaan, semakin berat hisabnya.
Islam tidak anti kekuasaan, tetapi menolak kekuasaan tanpa akhlak. Kekuasaan harus dikembalikan ke fitrahnya sebagai sarana menegakkan keadilan, melayani umat, dan mendekatkan diri kepada Allah.
Selama kekuasaan masih dipandang sebagai jalan ibadah, harapan perbaikan selalu ada. Namun ketika kekuasaan dilepaskan dari akhlak dan rasa takut kepada Allah, maka yang lahir bukan kemajuan, melainkan kerusakan yang terorganisir.
