muslimx.id – Etika pemerintahan menurut Islam menjadi tolok ukur utama dalam menilai benar atau tidaknya praktik kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Islam memandang pemerintahan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai syariat, dengan tujuan utama menjaga keadilan, melindungi hak rakyat, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Etika ini menjadi solusi penting dalam menjawab berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan krisis moral dalam kekuasaan.
Dalam timbangan syariat, kekuasaan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa etika pemerintahan menurut Islam bertumpu pada amanah dan keadilan.
Prinsip Syariat dalam Etika Pemerintahan
Syariat Islam menetapkan sejumlah prinsip dasar dalam pemerintahan, antara lain keadilan tanpa diskriminasi, kejujuran dalam pengelolaan kekuasaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Prinsip-prinsip ini menjadi penopang utama dalam membangun pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Tantangan Pemerintahan di Era Modern
Di tengah dinamika pemerintahan dan kompleksitas negara modern, etika pemerintahan sering kali tergerus oleh kepentingan kekuasaan, praktik korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Ketika timbangan syariat diabaikan, kebijakan publik berpotensi melahirkan ketidakadilan dan memperlebar jarak antara negara dan rakyat.
Solusi Syariat dalam Menjaga Etika Pemerintahan
Sebagai solusi, etika pemerintahan menurut Islam perlu ditegakkan secara konsisten. Pertama, memperkuat integritas dan ketakwaan pemimpin melalui pembinaan moral dan spiritual. Kedua, menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa pandang bulu. Ketiga, membangun sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel. Keempat, menghidupkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan aspirasi rakyat.
Dengan menempatkan etika pemerintahan menurut Islam dalam timbangan syariat, pemerintahan dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Etika ini tidak hanya memperbaiki tata kelola kekuasaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta menghadirkan pemerintahan yang berintegritas dan bermartabat.
