muslimx.id – Negara seolah bergerak mengikuti irama media sosial: cepat, emosional, dan reaktif. Dalam kondisi seperti ini lahirlah apa yang bisa disebut sebagai negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik. Salah satu gejala paling mengkhawatirkan adalah ketika arah kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh apa yang sedang ramai dibicarakan, bukan oleh visi jangka panjang untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
Kebijakan diumumkan pagi hari, dipuji pendukung. Siang hari diprotes warganet. Sore hari direvisi. Malam hari dibatalkan. Bukan karena kebijakan itu keliru secara etik atau bertentangan dengan keadilan, melainkan karena “tidak populer” di linimasa. Negara tidak lagi dipimpin oleh kompas nilai, tetapi oleh grafik percakapan.
Viral Based Policy dan Negara yang Kehilangan Arah
Fenomena viral based policy menandai pergeseran serius dalam cara negara mengambil keputusan. Negara tidak lagi bekerja berdasarkan perencanaan matang, kajian mendalam, dan visi lintas generasi, melainkan bereaksi terhadap tekanan sesaat. Akibatnya, kebijakan menjadi inkonsisten, mudah berubah, dan kehilangan legitimasi moral.
Dalam negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik, pemimpin lebih sibuk membaca sentimen publik daripada mendengarkan suara nurani dan akal sehat. Yang menjadi kekhawatiran utama bukan lagi benar atau salah, adil atau zalim, melainkan apakah isu itu ramai dibicarakan atau sepi.
Padahal, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Amanah tidak mungkin dijalankan oleh pemimpin yang gamang, apalagi yang menjadikan opini sesaat sebagai penentu arah negara.
Ketika Ramai Mengalahkan Benar
Dalam sistem yang sehat, kebijakan dikoreksi karena melanggar prinsip keadilan atau merugikan rakyat secara substantif. Namun dalam praktik negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik, koreksi terjadi karena tekanan viral. Benar atau salah menjadi relatif; yang absolut hanyalah tingkat kebisingan opini publik.
Di sinilah bahaya terbesar demokrasi emosional. Negara terlihat responsif, tetapi sesungguhnya kehilangan kedewasaan. Responsivitas tanpa visi hanya melahirkan kebijakan tambal sulam, bukan solusi struktural.
Allah SWT mengingatkan dengan tegas:
“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Al-An’am: 116)
Ayat ini bukan seruan anti-rakyat, melainkan peringatan bahwa kebenaran tidak selalu identik dengan suara terbanyak atau opini terkeras. Negara yang tunduk sepenuhnya pada tekanan opini sesaat berisiko menjauh dari keadilan.
Partai X: Negara Tidak Boleh Dipimpin oleh Algoritma
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa fenomena ini adalah tanda krisis kepemimpinan visioner. Menurutnya, negara yang sehat seharusnya mampu mendengar aspirasi publik tanpa kehilangan arah strategis.
“Opini publik itu penting, tetapi negara tidak boleh dipimpin oleh algoritma media sosial. Ketika kebijakan diambil atau dibatalkan hanya karena viral, negara sedang menyerahkan kewenangannya pada emosi massa,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa tugas pemimpin bukan mengikuti arus, melainkan mengarahkan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak populer tetapi benar secara etis dan konstitusional.
Amanah Kepemimpinan dan Visi Jangka Panjang
Islam tidak pernah memisahkan kekuasaan dari tanggung jawab moral. Kepemimpinan bukan soal bertahan dari kritik, tetapi soal menjaga arah. Negara membutuhkan pemimpin yang sanggup berkata: ini tidak populer, tetapi ini perlu. Ini ramai ditolak, tetapi ini adil.
Negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan publik. Rakyat menyaksikan negara yang ragu-ragu, mudah berubah, dan tidak konsisten. Ketika negara sendiri tidak yakin pada keputusannya, bagaimana mungkin rakyat bisa yakin pada masa depan bangsa?
Penutup: Negara Butuh Kompas, Bukan Keramaian
Opini publik penting sebagai masukan, bukan sebagai pengganti visi. Media sosial berguna sebagai alarm, bukan sebagai setir. Negara yang dewasa adalah negara yang mendengar rakyat, tetapi tetap berdiri di atas nilai, etika, dan tujuan jangka panjang.
Negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik bukanlah tanda demokrasi yang sehat, melainkan peringatan bahwa amanah kepemimpinan sedang diuji. Tanpa keberanian moral, negara akan terus bergerak tanpa arah: ramai di permukaan, namun kosong di kedalaman.
Dan disitulah amanah berubah menjadi beban, dan kekuasaan kehilangan maknanya.
