muslimx.id — Demokrasi seharusnya menjadi ruang pertemuan antara kehendak rakyat dan arah negara. Namun dalam praktiknya, ruang itu kerap dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses, modal, dan kendali atas proses politik. Di sinilah lahir realitas pahit bernama demokrasi tanpa rakyat.
Rakyat memilih, tetapi tidak menentukan. Suara mereka dihitung, namun jarang benar-benar didengar. Keputusan penting negara lebih sering lahir dari negosiasi elite di balik pintu tertutup, bukan dari musyawarah publik yang jujur.
Dari Kedaulatan Rakyat ke Oligarki Terselubung
Dalam demokrasi prosedural, kedaulatan rakyat sering direduksi menjadi legitimasi awal. Setelah itu, proses politik berjalan mengikuti kepentingan mereka yang paling kuat secara ekonomi dan jaringan.
Elite politik, elite ekonomi, dan penguasa birokrasi bertemu dalam satu simpul kepentingan. Rakyat berada di luar lingkaran itu. Demokrasi tetap berjalan, tetapi arah kebijakan semakin menjauh dari kebutuhan umat.
Islam mengingatkan bahwa kekuasaan yang dikuasai segelintir orang adalah bentuk kezaliman struktural. Allah SWT berfirman:
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menegaskan prinsip dasar keadilan distribusi baik ekonomi maupun kekuasaan. Ketika kekuasaan berada di tangan elite, rakyat kehilangan hakikat kedaulatannya.
Suara Umat yang Dipinggirkan
Demokrasi tanpa rakyat bekerja bukan dengan menutup pemilu, tetapi dengan mempersempit ruang pengaruh rakyat setelah pemilu. Aspirasi disalurkan, tetapi tidak diakomodasi. Kritik muncul, tetapi tidak ditindaklanjuti.
Rakyat akhirnya diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek penentu. Negara sah secara hukum, tetapi kehilangan ikatan moral dengan umatnya.
Partai X: Demokrasi Tanpa Rakyat adalah Gejala Oligarki
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai fenomena ini adalah gejala menguatnya oligarki dalam sistem politik modern.
“Ketika kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan penguasa daripada kebutuhan rakyat, demokrasi sedang kehilangan substansinya,” tegas Prayogi.
Menurutnya, salah satu kekeliruan besar demokrasi hari ini adalah menyamakan partisipasi elektoral dengan partisipasi politik. Rakyat diajak memilih, tetapi tidak diajak menentukan arah kebijakan.
“Demokrasi seharusnya membuka ruang koreksi secara berkelanjutan. Jika rakyat hanya dipanggil saat pemilu, lalu diabaikan setelahnya, itu bukan demokrasi yang hidup,” ujarnya.
Prayogi juga menekankan bahwa Islam memberi kerangka etis yang jelas: kekuasaan adalah amanah, bukan komoditas politik. Ketika elite memperlakukan kekuasaan sebagai milik kelompok, amanah itu telah dilanggar.
Islam dan Larangan Monopoli Kekuasaan
Dalam Islam, monopoli baik ekonomi maupun politik dipandang sebagai sumber kerusakan. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab berat, bukan privilege.
Demokrasi tanpa rakyat pada akhirnya menciptakan jarak emosional dan moral antara negara dan umat. Negara terasa jauh, dingin, dan sulit diakses. Kepercayaan publik pun terkikis.
Penutup: Mengembalikan Suara Umat ke Pusat Demokrasi
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab demokrasi hari ini adalah: siapa yang benar-benar memegang kendali? Jika jawabannya elite, maka rakyat hanya menjadi pelengkap prosedur.
Demokrasi harus dikoreksi agar kembali menjadi ruang partisipasi nyata, bukan sekadar mekanisme elektoral. Tanpa itu, demokrasi tanpa rakyat akan terus melanggengkan ketimpangan kekuasaan.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan yang adil lahir dari keberpihakan pada umat. Ketika suara rakyat kembali ditempatkan di pusat pengambilan keputusan, demokrasi tidak lagi menjadi milik segelintir orang, tetapi kembali menjadi milik rakyat.
