muslimx.id – Pemerintah kembali menegaskan posisi Danantara sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa Danantara harus menjadi penggerak investasi, bukan malah menggantikan peran swasta.
Namun dari sudut pandang Islam, muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa pertumbuhan ini dibangun? Apakah ia hadir untuk memakmurkan rakyat seluruhnya atau hanya menumpuk keuntungan bagi segelintir kelompok?
“Jika Danantara dominan tapi tidak mampu menarik swasta, akan terjadi crowding out,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Komisi XI DPR. Sementara Menteri PPN/Bappenas menyebut bahwa investasi sebesar Rp8.297 triliun dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi 6,3% pada 2026 mayoritasnya diharapkan datang dari sektor swasta.
Islam: Pertumbuhan Tak Boleh Lepas dari Pemerataan
Islam tidak menolak investasi. Namun dalam perspektif syariat, setiap kebijakan ekonomi wajib berpihak pada kemaslahatan umat, bukan sekadar angka pertumbuhan atau keuntungan modal. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, turut menyuarakan kritik: “Investasi naik, tapi mengapa rakyat miskin tak kunjung terangkat?” Dalam Islam, pertanyaan seperti ini adalah cerminan dari hisbah, pengawasan rakyat terhadap kekuasaan. Pemerintah wajib melayani, bukan sekadar mengelola angka-angka di atas kertas.
“Kepemimpinan itu amanah, dan pada hari kiamat akan menjadi sumber penyesalan, kecuali bagi pemimpin yang melaksanakan amanah dan menunaikan tanggung jawabnya” (HR. Muslim)
Solusi Islam: Investasi Harus Berbasis Keadilan, Bukan Kapitalisme Semu
Partai X mendorong agar setiap proyek Danantara mewajibkan indikator keadilan distribusi, bukan hanya Return on Investment (ROI). Dalam Islam, konsep al-‘adl (keadilan) harus menjadi fondasi utama kebijakan negara.
Empat solusi kunci:
- Audit sosial berbasis partisipasi rakyat, sebagaimana Islam menganjurkan musyawarah dan keterbukaan dalam pengelolaan harta umat.
- Fokus investasi pada sektor esensial umat: pangan, pendidikan, dan kesehatan, sesuai prinsip maqashid syariah (tujuan utama syariat).
- Transparansi dalam pengelolaan dana publik, sebagaimana Rasulullah ﷺ memperingatkan keras pejabat yang menyalahgunakan harta negara.
- Hentikan pendekatan ekonomi yang berpihak pada oligarki, karena dalam Islam, kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja (QS Al-Hasyr: 7).
Investasi yang Tidak Menyentuh Rakyat Adalah Kezaliman yang Terselubung
Pembangunan dalam Islam tidak boleh menjadi alat kosmetik kekuasaan seperti halnya Danantara. Ia harus menjadi jembatan menuju penghapusan kemiskinan, bukan proyek yang menghidupi segelintir pemodal besar. Rasulullah ﷺ bersabda, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” bukan pengatur statistik demi pujian dunia.
Pemerintah yang adil adalah negara yang mampu membangun bukan dari gedung-gedung pencakar langit, tapi dari dapur rakyat yang tidak lagi kosong. Islam mengajarkan bahwa hakikat pembangunan adalah ketika tidak ada satu pun yang tidur dalam keadaan lapar, bukan saat PDB naik tapi hati rakyat tetap hampa.
