muslimx.id – Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong target alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) produksi naik menjadi 63–65 persen pada 2026. Target tersebut mengacu pada capaian 2025 yang menembus 60,3 persen dari total alokasi sekitar Rp300 triliun. Menurut Maman, peningkatan target akan memberi efek berganda pada perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan produktivitas sektor riil.
Namun, di tengah optimisme itu, kritik datang dari berbagai pihak yang menilai peningkatan target belum menjawab persoalan mendasar yaitu sulitnya akses KUR bagi rakyat kecil.
Islam dan Amanah dalam Mengelola Ekonomi Rakyat
Islam menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh sekadar angka di atas kertas, melainkan harus berpihak nyata pada rakyat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa amanah dalam kepemimpinan termasuk memastikan distribusi bantuan dan fasilitas negara benar-benar sampai pada mereka yang berhak. Menaikkan target KUR tanpa memastikan rakyat mudah mengaksesnya, pada hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap amanah.
Dalam Islam, pemimpin diibaratkan pelayan bagi rakyatnya, bukan penguasa yang sekadar mengejar angka. Menaikkan target KUR tanpa memperhatikan kemudahan akses justru menjauhkan negara dari fungsinya sebagai pelindung rakyat.
Rasulullah SAW pun mengingatkan:
“Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim)
Hadits ini menegaskan bahwa kebijakan yang menjanjikan kesejahteraan tapi sulit dirasakan rakyat pada praktiknya termasuk bentuk ketidakjujuran.
Kritik Partai X: Target Naik, Akses Masih Sulit
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai peningkatan target KUR belum menjawab masalah mendasar.
“Target boleh naik, tetapi rakyat kecil masih sulit mengakses KUR. Tugas negara itu ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau akses modal masih tersendat, berarti negara belum hadir sepenuhnya,” tegasnya.
Menurut Partai X, problem klasik seperti syarat administrasi berbelit, bunga relatif tinggi, dan keterbatasan informasi membuat UMKM kesulitan. Padahal, sektor inilah yang menopang sebagian besar tenaga kerja Indonesia. Jika akses tetap sulit, target hanya jadi angka tanpa dampak langsung.
Solusi: Akses Mudah dan Transparansi
Partai X menawarkan sejumlah langkah agar KUR benar-benar berpihak pada rakyat:
- Penyederhanaan syarat administratif, agar usaha kecil tidak terhambat dokumen.
- Penurunan bunga efektif, supaya cicilan tidak membebani UMKM.
- Digitalisasi penyaluran KUR, untuk transparansi dan memutus percaloan.
- Pendampingan usaha berbasis komunitas, sehingga penerima KUR mendapat bimbingan manajerial, bukan sekadar dana.
- Fokus pada sektor riil rakyat, seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil.
Penutup: Angka Bukan Segalanya, Rakyat Butuh Akses Nyata
Islam menuntut keadilan sosial dan amanah dalam setiap kebijakan. KUR bukan sekadar soal target persentase, melainkan akses nyata yang dirasakan rakyat kecil. Jika pemerintah hanya sibuk mempercantik laporan angka, sementara rakyat tetap sulit mendapatkan modal, maka kebijakan ini kehilangan ruh keadilannya.
Kejujuran, amanah, dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi pondasi kebijakan ekonomi. Tanpa itu, target setinggi apa pun hanya akan menjadi jargon angka, bukan solusi kesejahteraan.
