muslimx.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui bahwa 45 persen program bantuan sosial (bansos) salah sasaran. Pemerintah berencana memperbaiki sistem melalui digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (GovTech). Warga juga diminta aktif memperbarui data agar penyaluran lebih tepat.
Namun, fakta bahwa hampir separuh bansos salah sasaran menunjukkan masalah yang lebih mendasar mengenai lemahnya amanah, integritas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Islam dengan tegas mengingatkan bahwa kebijakan tanpa amanah hanya akan melahirkan kesia-siaan.
Islam Ingatkan Amanah Bansos untuk Rakyat
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa segala bentuk tanggung jawab publik, termasuk bansos, harus dijalankan dengan amanah dan keadilan. Salah sasaran berarti hak rakyat miskin terampas, sementara yang tidak berhak justru menikmati fasilitas negara.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari).
Hadits ini menegaskan bahwa distribusi bansos tanpa data yang benar dan tanpa integritas aparat adalah bentuk kelalaian yang membawa kerusakan sosial.
Suara Keadilan dari Islam
Bansos adalah hak rakyat miskin, bukan hadiah penguasa. Negara berkewajiban menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar menampilkan jargon digitalisasi. Islam memandang bahwa kebijakan tanpa integritas ibarat bangunan tanpa pondasi megah di luar, rapuh di dalam.
Keadilan sosial hanya terwujud bila kebijakan berpihak kepada yang lemah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan keberpihakan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin, bahkan menjadikan mereka prioritas dalam pengelolaan zakat dan harta umat.
Islam menawarkan solusi jelas. Pertama, pemimpin wajib menjalankan amanah dengan penuh kejujuran. Kedua, data penerima harus transparan dan diawasi publik agar tidak dimanipulasi. Ketiga, aparat yang mengkhianati amanah harus diberi sanksi tegas.
Tanpa amanah, digitalisasi hanya memperindah kegagalan. Islam menegaskan, kebijakan publik harus dibangun di atas fondasi moralitas, keadilan, dan tanggung jawab. Jika tidak, rakyat miskin akan terus menjadi korban, dan negara kehilangan keberkahan.
