muslimx.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan APBD dalam mendukung pembangunan daerah. Ia membagi kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori kuat, sedang, dan lemah, bergantung pada perbandingan PAD dengan transfer pusat.
Menurut Tito, besarnya PAD mencerminkan peran swasta di daerah. Semakin kecil PAD, semakin bergantung daerah pada dana pusat. Karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk lebih aktif menjalin dialog dengan Kadin agar mengetahui kebutuhan pelaku usaha. Kolaborasi Pemda dengan swasta, lanjutnya, bisa memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pusat.
Meski begitu, Tito juga mengingatkan perlunya pengawasan cermat agar APBD digunakan tepat sasaran. Ia menganalogikan APBD seperti keuangan rumah tangga: belanja tidak boleh melebihi pendapatan.
Partai X: APBD Bukan Milik Investor
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, pernyataan Mendagri jangan sampai melahirkan tafsir bahwa APBD bisa diarahkan demi investor. “Jangan korbankan rakyat demi investor. APBD bukan milik swasta, tapi milik rakyat,” ujarnya.
Partai X menilai bahwa kebijakan ekonomi seharusnya memihak kepentingan rakyat, bukan korporasi. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat, sehingga setiap rupiah APBD wajib kembali pada kebutuhan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.
Pandangan Islam: Anggaran Adalah Amanah
Dalam Islam, harta publik (al-amwal al-‘ammah) adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan adil. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188 menegaskan:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Rasulullah SAW pun bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, penggunaan APBD untuk memanjakan investor, sementara rakyat terpinggirkan, jelas bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam.
Solusi Partai X untuk APBD Berkeadilan
Untuk memastikan APBD benar-benar berpihak pada rakyat, Partai X menawarkan empat langkah strategis:
- APBD sebagai instrumen kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.
- Musyawarah rakyat dalam penyusunan APBD, agar suara rakyat terdengar, bukan hanya pejabat atau Kadin.
- Digitalisasi penuh APBD untuk mencegah korupsi dan memastikan transparansi publik.
- Pengawasan independen daerah agar anggaran terbebas dari intervensi rezim dan kepentingan investor.
Penutup: Keadilan adalah Kunci Keberkahan
Kasus perdebatan soal APBD ini menjadi peringatan bahwa keuangan negara harus dikelola sesuai prinsip keadilan. Islam menegaskan bahwa keberkahan sebuah negeri lahir dari keadilan. Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf: 96:
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…”
Artinya, jika APBD benar-benar dikelola dengan adil, amanah, dan berpihak pada rakyat, maka Allah akan turunkan keberkahan bagi daerah tersebut. Demokrasi sejati bukanlah ketika investor diistimewakan, melainkan ketika rakyat diprioritaskan dan keadilan ditegakkan.
