muslimx.id — Lembaga Indonesia Halal Watch (IHW) menyoroti dugaan penggunaan air tanah dalam oleh produsen air mineral Aqua. Pendiri IHW, Ikhsan Abdullah, menyebut bahwa perubahan bahan baku dari sumber air pegunungan ke air tanah bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius.
Jika benar terbukti berbeda dari sampel izin edar dan sertifikasi halal, sanksi berat dapat dijatuhkan mulai dari pencabutan izin BPOM, pembatalan sertifikasi halal, hingga penarikan produk dari pasar.
Kasus ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi dan menemukan indikasi penggunaan air tanah dalam oleh Aqua. Temuan ini dianggap bertentangan dengan klaim perusahaan yang selama ini mengusung citra “air pegunungan alami”.
Meski pihak Danone Indonesia telah memberikan klarifikasi, IHW tetap mendesak audit resmi oleh BPOM dan BPJPH untuk memastikan kehalalan serta keaslian bahan baku produk.
Partai X: Air Rakyat Jangan Diubah Jadi Alat Keuntungan
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa air bukan sekadar komoditas industri, melainkan hak dasar rakyat yang wajib dijaga negara.
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Ia menilai, praktik pengambilan air tanah tanpa transparansi merupakan bentuk eksploitasi sumber daya rakyat. Jika dibiarkan, hal itu dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mengancam akses air bagi masyarakat sekitar.
“Air adalah sumber kehidupan. Jika perusahaan mempermainkan sumbernya untuk keuntungan, maka negara telah gagal menjaga amanah Allah,” ujar Prayogi.
Partai X juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri air kemasan yang mengambil sumber air dari daerah-daerah miskin air. Ketika rakyat antre air bersih, tapi perusahaan bebas mengebor tanah rakyat, itu adalah ironi keadilan sosial.
Pandangan Islam: Air Milik Bersama, Bukan Untuk Dimonopoli
Islam memiliki pandangan tegas terhadap pengelolaan air dan sumber daya alam. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:
“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Hadis ini menegaskan bahwa air adalah hak bersama umat manusia, bukan milik pribadi atau korporasi. Al-Qur’an pun menegaskan:
“Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup.” (QS. Al-Anbiya [21]: 30)
Ayat tersebut mengingatkan bahwa air bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga simbol kehidupan dan rahmat Allah bagi seluruh makhluk. Maka, siapa pun yang memperjualbelikan atau mempermainkan sumber air tanpa keadilan, berarti telah menodai amanah Ilahi.
Dalam Islam, pengelolaan air harus mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan. Ketika air dijadikan alat bisnis tanpa batas, padahal rakyat masih kesulitan mengakses air bersih, maka itu adalah bentuk kezaliman ekologis sekaligus moral.
Solusi Partai X: Audit, Transparansi, dan Regulasi Ketat
Partai X mengusulkan tiga langkah strategis untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan industri air minum dalam kemasan:
- Audit Publik Menyeluruh
Pemerintah wajib memeriksa seluruh izin pengambilan air tanah perusahaan AMDK agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan izin halal. - Keterbukaan Sumber Air
Label produk harus mencantumkan lokasi dan jenis sumber air dengan jelas di kemasan agar konsumen tahu apa yang mereka minum. - Regulasi Keberlanjutan
Pembatasan eksploitasi air tanah harus diterapkan agar tidak mengancam lingkungan dan hak air masyarakat sekitar.
Penutup: Islam Mengingatkan, Air Adalah Amanah, Bukan Aset
Dalam pandangan Islam, air adalah amanah yang harus dijaga, bukan aset yang diperjualbelikan demi keuntungan. Negara berkewajiban memastikan bahwa sumber daya air dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.
“Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 60)
Partai X menegaskan, air adalah simbol kedaulatan dan kehidupan. Jika negara membiarkan perusahaan mempermainkan sumber air rakyat, maka keadilan sosial telah kehilangan maknanya. Air bukan alat dagang, tapi amanah kehidupan. Jangan biarkan keuntungan mengalahkan kemaslahatan rakyat.
