muslimx.id — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan rencana pemberian insentif sebesar Rp5 juta bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhasil membuat konten positif dan viral di media sosial. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Jakarta dan sempat ramai di publik.
Namun, sehari setelah pernyataan itu viral, BGN mengeluarkan klarifikasi resmi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa ucapan soal insentif Rp5 juta hanyalah guyonan dalam suasana santai, bukan kebijakan resmi lembaga.
Menurut BGN, forum tersebut sebenarnya bertujuan untuk mendorong komunikasi publik yang cepat dan akurat agar masyarakat mendapat informasi benar tentang program MBG.
Partai X: Edukasi Publik Tak Boleh Jadi Ajang Gimmick
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ia mengingatkan, urusan publik, apalagi yang berkaitan dengan gizi nasional, tidak boleh dicampur adukkan dengan gimmick promosi, apalagi jika tidak sesuai dengan kenyataan namun dijadikan konten positif yang banyak gimmick.
“Negara tidak boleh menjadikan edukasi publik sebagai lomba viralitas. Rakyat butuh kejujuran dan kecepatan informasi, bukan ajang lucu-lucuan,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kebijakan komunikasi publik seharusnya berfokus pada membangun kepercayaan rakyat, bukan sekadar menghibur audiens digital. Ia juga menilai bahwa pernyataan yang akhirnya harus diklarifikasi menunjukkan lemahnya disiplin komunikasi di lembaga pemerintah.
“Dalam situasi maraknya hoax, setiap kata pejabat publik punya konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pandangan Islam: Bicara Itu Amanah, Bukan Hiburan
Dalam pandangan Islam, ucapan pejabat publik bukan sekadar kata, tapi amanah.
Allah ﷻ berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab: 70)
Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap pernyataan harus mencerminkan kebenaran dan tanggung jawab moral. Dalam Islam, seorang pemimpin atau pejabat publik tidak boleh bermain-main dengan perkataan, apalagi yang menyangkut kepentingan umat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam menekankan bahwa komunikasi adalah bagian dari akhlak pemimpin. Ketika ucapan pemimpin tidak hati-hati, maka kepercayaan rakyat bisa runtuh, dan itu berarti mencederai amanah kepemimpinan yang telah diemban.
Solusi: Komunikasi Publik Harus Etis dan Berbasis Amanah
Untuk itu, dalam konteks pemerintahan modern, beberapa langkah berikut sejalan dengan nilai-nilai Islam:
- Disiplin Komunikasi Publik.
Setiap pejabat harus berbicara berdasarkan data, niat lurus, dan tujuan maslahat bukan demi viralitas. - Pembentukan Dewan Etika Komunikasi Islam (DEKI).
Lembaga pengawas moral komunikasi publik agar setiap informasi negara disampaikan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial. - Pendidikan Literasi Etika bagi ASN.
Setiap aparatur negara wajib memahami bahwa kalimat mereka adalah representasi negara dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. - Pengawasan Publik yang Transparan.
Rakyat berhak mengetahui proses dan hasil program seperti MBG, bukan hanya lewat konten “positif”, tetapi melalui laporan nyata yang bisa diakses publik.
Penutup: Amanah Itu Disampaikan dengan Jujur, Bukan Dibungkus Lucu
Islam mengingatkan bahwa amanah publik adalah hal sakral. Setiap kata pejabat adalah janji moral yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Program sebesar Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi ruang edukasi dan pelayanan publik yang jujur, bukan arena lomba konten. Bangsa ini tidak kekurangan kreatifitas, tapi kekurangan keteladanan komunikasi yang beretika.
Negara akan kuat bukan karena viral di media sosial, tapi karena ucapan pejabatnya membawa kejujuran dan keberkahan. Islam menegaskan amanah bukan sekadar kata, tapi tanggung jawab di hadapan Allah.
