muslimx.id— Fakta persidangan kasus pengadaan laptop Chromebook kembali menyoroti arah kebijakan pendidikan nasional. Jaksa Penuntut Umum menyebut program digitalisasi pendidikan era Mendikbudristek Nadiem Makarim gagal meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pengadaan perangkat berbasis internet dinilai tidak berangkat dari kebutuhan riil lapangan dan tidak selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Akibatnya, anggaran besar dikeluarkan tanpa dampak nyata terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia.
Digitalisasi Tanpa Amanah Kebijakan
Jaksa menilai kebijakan pengadaan Chromebook tidak dilandasi kajian komprehensif mengenai infrastruktur dan kesiapan daerah. Di banyak wilayah 3T, keterbatasan jaringan membuat perangkat tidak dapat digunakan secara optimal dalam proses belajar mengajar.
Situasi ini memunculkan pemborosan anggaran negara dan menunjukkan lemahnya prinsip amanah dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu justru berubah menjadi beban tanpa manfaat.
Pendidikan dalam Perspektif Amanah Islam
Islam menempatkan pendidikan sebagai amanah besar yang menentukan masa depan umat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya” (QS. an-Nisa’ [4]: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk pendidikan, wajib disampaikan dan dikelola secara benar, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Ketika kebijakan salah arah, amanah itu telah dilanggar.
Kualitas Ilmu, Bukan Sekadar Alat
Islam juga menekankan pentingnya kualitas ilmu dan proses pendidikan, bukan sekadar sarana. Allah SWT berfirman:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. al-Mujadilah [58]: 11).
Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan pendidikan terletak pada kualitas ilmu dan pembinaan manusia, bukan pada simbol teknologi atau proyek modernisasi semata.
Pandangan Partai X: Pendidikan Bukan Proyek Vendor
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan kegagalan Chromebook adalah alarm serius bagi negara.
Menurutnya, negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks pendidikan, negara gagal menjalankan ketiganya ketika kebijakan justru merugikan peserta didik dan mengabaikan realitas daerah.
Pendidikan, tegas Prayogi, adalah proyek peradaban bangsa, bukan proyek teknologi atau kepentingan vendor global.
Hadis: Tanggung Jawab atas Ilmu dan Kepemimpinan
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa pengambil kebijakan pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban atas dampak kebijakan tersebut. Kesalahan perencanaan bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi tanggung jawab moral dan sosial.
Dampak Ketimpangan Pendidikan
Kegagalan digitalisasi tanpa kesiapan berdampak serius:
- Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah semakin lebar
- Anggaran pendidikan tidak efektif
- Anak-anak di daerah 3T menjadi korban kebijakan sentralistik
- Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa terhambat
Islam menolak ketimpangan ilmu karena pendidikan adalah hak seluruh umat.
Solusi: Reformasi Pendidikan Berbasis Amanah dan Kualitas
Untuk mencegah kegagalan serupa, sejumlah langkah perlu ditempuh:
- Audit Menyeluruh Kebijakan Digitalisasi
Evaluasi terbuka terhadap dampak nyata program teknologi pendidikan. - Pemetaan Kebutuhan Daerah
Kebijakan pendidikan harus berbasis kondisi geografis, infrastruktur, dan kesiapan SDM lokal. - Prioritas pada Guru dan Kurikulum
Investasi utama pendidikan adalah kualitas pendidik dan materi ajar, bukan perangkat semata. - Teknologi sebagai Alat, Bukan Tujuan
Digitalisasi harus mendukung pembelajaran, bukan menggantikannya secara dipaksakan. - Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Setiap rupiah anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi siswa.
Kasus Chromebook menjadi pelajaran mahal bagi arah kebijakan pendidikan nasional. Islam menegaskan bahwa pendidikan adalah amanah besar yang tidak boleh dikelola asal-asalan.
Partai X menegaskan, negara wajib menghadirkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan kontekstual. Modernisasi tanpa substansi hanya melahirkan kegagalan. Pendidikan bermutu adalah hak rakyat dan kewajiban negara, di dunia dan di hadapan Allah SWT.
