muslimx.id — Pemerintah menyiapkan bantuan khusus bagi masyarakat terdampak dan pengungsi bencana di wilayah Sumatra. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat bertemu Sekretaris Kabinet beberapa waktu lalu.
Setiap kepala keluarga terdampak bencana akan menerima bantuan minimal sebesar Rp8 juta untuk pemulihan kehidupan dasar. Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan rumah tangga dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Selain bantuan khusus tunai, pemerintah juga menyiapkan santunan bagi korban jiwa dan korban luka berat. Santunan sebesar Rp15 juta diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia, sementara korban luka berat menerima santunan sebesar Rp5 juta.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Namun, di tengah situasi darurat, bantuan finansial dinilai belum cukup jika tidak disertai kecepatan evakuasi dan perlindungan maksimal terhadap keselamatan warga.
Partai X: Negara Hadir, Namun Tidak Boleh Lambat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menilai bantuan khusus tersebut menunjukkan kehadiran negara di tengah bencana. Namun ia menegaskan, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada angka nominal bantuan semata.
Menurut Diana, negara memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara cepat, terukur, dan berpihak pada korban bencana.
“Dalam kondisi darurat, kecepatan evakuasi adalah kunci utama. Keterlambatan penanganan bisa memperbesar risiko korban jiwa dan memperpanjang penderitaan sosial masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bencana alam menuntut negara hadir sejak menit pertama, bukan sekadar hadir setelah korban berjatuhan.
Partai X memandang negara bukan hanya sebagai pengelola anggaran bantuan, melainkan sebagai penjamin keselamatan rakyat. Bencana alam menjadi ujian nyata apakah negara benar-benar menjalankan fungsi dasarnya.
Islam Ingatkan: Menyelamatkan Nyawa Lebih Utama dari Segalanya
Dalam perspektif Islam, keselamatan jiwa manusia adalah prioritas tertinggi yang wajib dijaga oleh para pemimpin. Allah SWT berfirman:
“Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.” (QS. Al-Ma’idah: 32)
Ayat ini menegaskan bahwa upaya penyelamatan nyawa, termasuk melalui evakuasi cepat dan perlindungan korban bencana, bukan sekadar tugas teknis, melainkan kewajiban moral dan spiritual.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa keterlambatan negara dalam menyelamatkan rakyat bukan hanya masalah administratif, tetapi juga persoalan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Dalam konteks bencana, Islam mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi yang lemah, menolong yang terancam, dan bertindak cepat demi keselamatan bersama.
Solusi: untuk Penanganan Bencana Berkelanjutan
Untuk memperbaiki sistem penanganan bencana, Partai X mendukung sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Pembentukan sistem evakuasi cepat berbasis komunitas lokal untuk mempercepat respon darurat.
- Penguatan digitalisasi data korban melalui satu data bencana nasional yang terintegrasi.
- Audit terbuka dan berkala terhadap penyaluran bantuan bencana.
- Penguatan koordinasi lintas kementerian dan daerah dengan fokus pada keselamatan korban.
- Pendampingan berkelanjutan bagi keluarga terdampak agar bantuan benar-benar memulihkan kemandirian ekonomi dan sosial.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadikan penanganan bencana tidak lagi reaktif, tetapi sistematis dan berkelanjutan.
Penutup: Bencana adalah Ujian Amanah Negara
Partai X menegaskan bahwa bencana tidak boleh menjadi rutinitas penderitaan rakyat. Setiap peristiwa bencana harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kecepatan, ketepatan, dan keadilan kebijakan negara.
Dari perspektif Islam, penanganan bencana adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Karena itu, negara wajib bertindak lebih cepat, lebih sigap, dan lebih berpihak pada keselamatan rakyat, bukan sekadar hadir setelah bencana berlalu.
