muslimx.id — Di tengah berbagai perubahan kebijakan dan manuver pemerintahan yang terus berlangsung, satu ironi kian terasa nyata: kekuasaan dirawat dengan serius, sementara kesejahteraan rakyat justru terabaikan. Negara tampak sigap menjaga stabilitas penguasa dan keberlanjutan kuasa, namun lamban merespons persoalan-persoalan mendasar yang menekan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dari kenaikan biaya hidup, ketidakpastian kerja, konflik lahan, hingga krisis pelayanan publik, rakyat dipaksa beradaptasi sendiri tanpa kehadiran negara yang memadai. Kekuasaan berjalan stabil, tetapi kehidupan rakyat tetap rapuh.
Belakangan ini, kebijakan lebih banyak fokus pada penguatan kuasa, sedangkan kesejahteraan rakyat sering terabaikan. Harga kebutuhan pokok naik, layanan dasar terbatas, dan perlindungan bagi yang lemah sering terlambat. Ketika janji pemerintah tidak sejalan dengan kenyataan, kepercayaan rakyat menipis.
Dalam Islam, pemimpin sejati adalah khalifah yang menempatkan rakyat sebagai amanah. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana menegakkan keadilan, menolong yang lemah, dan mewujudkan kesejahteraan umat, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad ﷺ bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya.
Partai X: Negara Sedang Salah Arah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai kondisi ini sebagai tanda serius bahwa negara mulai menyimpang dari mandat dasarnya.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kuasa dipelihara tapi kesejahteraan rakyat dilupakan, berarti negara sedang salah arah,” tegasnya.
Menurut Prayogi, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk memastikan rakyat hidup aman, adil, dan sejahtera. Ketika alat itu dipelihara tanpa menghasilkan manfaat, negara sedang kehilangan makna keberadaannya.
Prayogi menekankan bahwa kekuasaan yang tidak melahirkan kesejahteraan hanyalah simbol kosong. Negara tidak boleh merasa cukup dengan stabilitas pemerintahan jika rakyat masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan sosial.
Islam Mengingatkan: Kekuasaan adalah Sarana, Bukan Tujuan
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” (QS. An-Nahl: 90)
Ayat ini menegaskan bahwa inti dari kekuasaan adalah keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar pengendalian dan stabilitas. Kekuasaan yang tidak melahirkan kesejahteraan berarti kehilangan tujuan moralnya.
Rasulullah ﷺ juga mengingatkan dengan sangat keras:
“Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin urusan kaum Muslimin, lalu ia tidak bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mereka, kecuali ia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa mengabaikan kesejahteraan rakyat bukan sekadar kegagalan administratif, tetapi pengkhianatan amanah kepemimpinan.
Solusi: Mengembalikan Negara pada Mandat Amanah
Untuk mengakhiri ketimpangan antara kekuasaan dan kesejahteraan, diperlukan langkah korektif yang tegas:
- Mengalihkan prioritas kebijakan dari pelestarian kekuasaan ke pemenuhan kebutuhan rakyat
- Menjadikan kesejahteraan sebagai indikator utama keberhasilan pemerintahan
- Memperkuat fungsi negara sebagai pelindung rakyat dari tekanan ekonomi dan sosial
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, adil, dan berpihak
- Menata regulasi agar tidak hanya mengatur, tetapi benar-benar melayani kepentingan rakyat
Penutup: Kekuasaan Akan Dipertanyakan
Dalam Islam, kekuasaan tidak akan dinilai dari seberapa lama ia bertahan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Allah SWT mengingatkan:
“Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu peroleh.” (QS. At-Takatsur: 8)
Negara tidak dibentuk untuk memelihara kekuasaan semata. Negara hadir karena rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat. Tanpa kesejahteraan, kekuasaan bukan solusi melainkan beban sejarah dan beban amanah.
