muslimx.id — Dalam Islam, kesejahteraan ekonomi tidak diukur semata oleh angka pertumbuhan, tetapi oleh terjaganya kehidupan dan martabat manusia. Karena itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi berbagai sektor industri di tengah klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan sinyal serius bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Allah SWT mengingatkan bahwa stabilitas hidup manusia adalah bagian dari nikmat yang wajib dijaga:
“Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4)
Ketika pekerja hidup dalam ketakutan akan kehilangan pekerjaan, maka rasa aman sebagai fondasi kesejahteraan telah runtuh.
PHK dan Kerentanan Pekerja di Balik Angka Makro
Berbagai perusahaan melakukan efisiensi, pengurangan jam kerja, hingga penutupan lini produksi akibat tekanan biaya dan ketidakpastian ekonomi. Dalam kondisi ini, buruh dan pekerja menjadi kelompok paling rentan, kehilangan pendapatan dan kepastian hidup, sementara jaring pengaman sosial belum sepenuhnya kuat.
Islam memandang pekerja sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Saudara-saudaramu (para pekerja) adalah amanah di tanganmu. Maka barangsiapa memiliki saudaranya di bawah tanggungannya, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia pakai.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menegaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan amanah, bukan sekadar kontrak ekonomi.
Pertumbuhan Tanpa Rasa Aman: Ekonomi Kehilangan Makna
Pertumbuhan ekonomi seharusnya menghadirkan rasa aman bekerja dan keberlanjutan hidup. Namun realitas menunjukkan banyak pekerja justru hidup dalam kecemasan, meski pertumbuhan diumumkan positif. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan belum berkualitas dan belum menyentuh perlindungan tenaga kerja.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Hud: 85)
PHK massal tanpa perlindungan memadai adalah bentuk pengurangan hak dan kerusakan sosial yang nyata.
Negara Tidak Boleh Bersembunyi di Balik Statistik
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan.
“Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika di balik klaim pertumbuhan ekonomi justru terjadi gelombang PHK, maka negara harus hadir melindungi pekerja, bukan sekadar merayakan angka.”
Prayogi menilai ancaman PHK muncul akibat pertumbuhan yang tidak ditopang oleh sektor padat karya yang kuat, lemahnya dukungan terhadap industri dalam negeri, serta kebijakan yang kurang sensitif terhadap kondisi pekerja. Dalam sistem seperti ini, ketika tekanan ekonomi datang, buruh selalu menjadi korban pertama.
Solusi Islami: Melindungi Pekerja, Menata Pertumbuhan
Partai X melalui X Institute mendorong langkah-langkah yang sejalan dengan nilai Islam:
Pertama, perlindungan pekerja dari PHK sepihak. PHK harus menjadi jalan terakhir setelah seluruh opsi perlindungan dan dialog ditempuh. Kedua, penguatan industri padat karya. Negara wajib memprioritaskan sektor yang menyerap tenaga kerja luas dan berkelanjutan.
Ketiga, perluasan jaring pengaman sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan, pelatihan ulang, dan bantuan transisi harus diperkuat agar pekerja tidak terjerumus dalam kemiskinan. Keempat, evaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan harus diukur dari stabilitas kerja dan rasa aman rakyat, bukan semata angka PDB.
Penutup: Rasa Aman Bekerja adalah Hak Rakyat
Ancaman PHK di balik klaim pertumbuhan ekonomi adalah peringatan bahwa arah kebijakan perlu dikoreksi.
Dalam Islam, pertumbuhan yang mengorbankan pekerja adalah pertumbuhan yang kehilangan keberkahan.
Negara harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi, melayani, dan mengatur, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar narasi angka di atas kertas.
