muslimx.id – Islam dan etika kekuasaan menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan landasan moral dan tanggung jawab spiritual. Dalam pandangan Islam, kekuasaan tidak boleh dilepaskan dari nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Prinsip ini menjadi solusi penting di tengah tantangan krisis integritas dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Islam memandang kekuasaan sebagai titipan Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa Islam dan etika kekuasaan bertumpu pada amanah dan keadilan sebagai prinsip utama.
Etika Kekuasaan sebagai Fondasi Pemerintahan Bermoral
Pemerintahan yang bermoral lahir dari etika kekuasaan yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Tantangan Etika Kekuasaan di Era Modern
Di era modern, etika kekuasaan sering kali diuji oleh pragmatisme, kepentingan ekonomi, dan lemahnya keteladanan. Ketika moralitas diabaikan, kekuasaan berpotensi melahirkan ketidakadilan, korupsi, dan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat. Kondisi ini menunjukkan urgensi menguatkan kembali nilai Islam dan etika kekuasaan dalam praktik pemerintahan.
Prinsip-Prinsip Etika Kekuasaan dalam Islam
Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam menjalankan kekuasaan, antara lain kejujuran, keadilan, kesederhanaan, musyawarah, dan keberpihakan pada kepentingan umat. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Solusi Islam Menuju Pemerintahan Bermoral
Sebagai solusi, Islam dan etika kekuasaan perlu diwujudkan melalui langkah konkret. Pertama, memperkuat integritas dan ketakwaan pemimpin melalui pendidikan moral dan spiritual. Kedua, membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Keempat, mendorong partisipasi publik dan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Dengan menjadikan Islam dan etika kekuasaan sebagai pedoman, pemerintahan dapat berjalan di jalur moralitas dan keadilan. Pemerintahan bermoral bukan hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan umat.
