muslimx.id — Den Haag selama ini lebih sering dikenal sebagai kota hukum internasional. Nama kota ini lekat dengan berbagai institusi peradilan dan organisasi internasional yang membuatnya menjadi salah satu titik penting dalam percaturan hukum dunia. Namun, bagi Sekolah Negarawan, Den Haag juga menyimpan pelajaran lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana sebuah pemerintah kota membangun hubungan dengan masyarakat melalui pelayanan publik.
Pelajaran tersebut coba ditelusuri melalui kunjungan delegasi Sekolah Negarawan ke Stadhuis Den Haag, atau Balai Kota Den Haag. Kunjungan ini membawa para pembelajar dari persoalan geopolitik dan hukum internasional menuju persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu bagaimana pemerintah bekerja ketika berhadapan langsung dengan warganya.
Delegasi yang dipimpin Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra dan Wakil Direktur Rinto Setiyawan, bersama Imam Syafiih Kamil dari Chapter Eropa, melihat balai kota bukan sekadar bangunan pemerintahan. Ruang pelayanan, desain bangunan, hubungan antara warga dan aparatur, hingga pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari pembelajaran tentang bagaimana sebuah institusi publik membangun kepercayaan.
Ketika Balai Kota Tidak Terasa Seperti Benteng Kekuasaan
Bangunan pemerintahan sering kali memiliki kesan formal dan berjarak. Pintu besar, ruang tunggu yang kaku, meja pelayanan yang memisahkan petugas dan masyarakat, serta prosedur yang panjang dapat membuat warga merasa sedang berhadapan dengan sebuah kekuasaan yang sulit ditembus.
Pengalaman di Stadhuis Den Haag memberikan gambaran yang berbeda. Bangunan dengan karakter arsitektur yang dominan putih dan terbuka membuat ruang pemerintahan terasa lebih dekat dengan kehidupan publik. Ruang atrium dan area pelayanan memberikan kesan bahwa gedung pemerintahan tidak harus selalu tampil sebagai simbol kekuasaan yang berjarak.
Bagi Sekolah Negarawan, tata ruang semacam ini menarik karena arsitektur ternyata dapat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Ruang yang terbuka dapat menciptakan suasana yang lebih cair, sementara desain pelayanan yang jelas membantu warga memahami ke mana mereka harus datang ketika membutuhkan layanan.
Pada titik tersebut, bangunan pemerintah tidak hanya berbicara mengenai estetika. Ia juga berbicara mengenai cara negara memandang masyarakatnya.
Pelayanan Publik Dimulai dari Rasa Percaya
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat sebuah dokumen selesai. Ada unsur lain yang sering kali jauh lebih mendasar, yaitu rasa percaya.
Ketika warga datang ke sebuah kantor pemerintah, mereka ingin merasa bahwa kebutuhan mereka dipahami dan dilayani secara wajar. Sebaliknya, aparatur membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka bekerja secara profesional tanpa terjebak pada hubungan yang terlalu hierarkis.
Ruang pelayanan yang terbuka dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun hubungan tersebut. Batas antara aparatur dan warga tetap ada karena fungsi dan tanggung jawab mereka berbeda, tetapi batas tersebut tidak harus diterjemahkan sebagai jarak sosial yang berlebihan.
Rinto Setiyawan dan Imam Syafiih Kamil melihat aspek tersebut sebagai bagian menarik dari pembelajaran di Stadhuis Den Haag. Cara pemerintah menyediakan ruang interaksi dengan masyarakat dapat menjadi cermin dari bagaimana sebuah institusi memahami pelayanan publik.
Transparansi Tidak Berhenti pada Dinding Kaca
Namun, pemerintahan yang terbuka tidak cukup hanya diwujudkan melalui bangunan yang terlihat transparan. Transparansi yang sebenarnya membutuhkan sistem kerja yang memungkinkan informasi, proses, dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah teknologi menjadi bagian penting. Erick Karya, CEO Enygma Solusi Negeri, melihat bahwa transformasi pelayanan publik harus berjalan bersama dengan penguatan sistem data dan teknologi informasi.
Digitalisasi dapat membantu mengurangi kebutuhan warga untuk berulang kali datang ke kantor pemerintahan. Data kependudukan, perizinan, administrasi, dan berbagai layanan lainnya dapat dikembangkan melalui sistem digital sehingga proses menjadi lebih mudah ditelusuri dan lebih efisien.
Tetapi teknologi juga bukan jawaban otomatis bagi seluruh persoalan birokrasi. Sistem digital membutuhkan data yang akurat, integrasi antarlembaga, keamanan informasi, serta aparatur yang mampu mengoperasikannya dengan baik. Tanpa fondasi tersebut, digitalisasi hanya akan memindahkan birokrasi lama ke dalam layar komputer.
Karena itu, pelayanan publik yang modern membutuhkan dua hal sekaligus, yaitu perubahan cara berpikir birokrasi dan penguatan infrastrukturnya.
Dari Kultur Birokrasi ke Kultur Melayani
Salah satu persoalan penting dalam reformasi pelayanan publik adalah perubahan budaya kerja. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi teknologi tidak dapat dengan sendirinya mengubah cara seorang aparatur memandang masyarakat.
Jika masyarakat masih dianggap sebagai pihak yang meminta bantuan kepada pemerintah, hubungan yang terbentuk akan tetap bersifat hierarkis. Sebaliknya, ketika aparatur memahami bahwa pelayanan merupakan bagian dari tanggung jawab negara kepada masyarakat, orientasi kerja akan berubah.
Prayogi R. Saputra melihat pembelajaran dari Den Haag sebagai bahan penting untuk memahami hubungan antara desain kelembagaan, pelayanan, dan teknologi. Bagi Sekolah Negarawan, pengalaman lapangan seperti ini dapat menjadi bahan untuk membicarakan bagaimana pemerintahan Indonesia dapat terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Indonesia memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks karena luas wilayah, jumlah penduduk, keragaman daerah, dan kapasitas pemerintahan yang berbeda-beda. Karena itu, pembelajaran dari negara lain tidak dapat dilakukan dengan menyalin begitu saja. Yang perlu dipelajari adalah prinsip dan cara berpikirnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
Balai Kota sebagai Wajah Negara
Bagi masyarakat, negara sering kali tidak pertama-tama ditemui melalui gedung parlemen atau kantor kementerian. Negara justru hadir melalui hal-hal yang sederhana, seperti ketika seseorang mengurus dokumen kependudukan, mengajukan izin, mendapatkan pelayanan administrasi, atau meminta bantuan pemerintah daerah.
Karena itu, balai kota sebenarnya merupakan salah satu wajah negara yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika pelayanan berjalan cepat, jelas, ramah, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan merasakan kehadiran negara dalam bentuk yang konkret.
Sebaliknya, ketika pelayanan berbelit-belit, tidak transparan, dan membuat warga harus menghadapi banyak meja serta prosedur yang tidak jelas, jarak antara negara dan masyarakat akan semakin terasa.
Pelajaran dari Stadhuis Den Haag karena itu bukan hanya tentang bagaimana sebuah gedung pemerintahan dirancang. Lebih jauh, ia berbicara tentang bagaimana negara ingin hadir di hadapan rakyatnya.
Membangun Balai Kota Indonesia yang Lebih Terbuka
Kunjungan Sekolah Negarawan ke Balai Kota Den Haag pada akhirnya memberikan bahan refleksi tentang arah pelayanan publik Indonesia. Pemerintahan yang baik membutuhkan aparatur yang profesional, sistem data yang kuat, teknologi yang tepat guna, serta ruang pelayanan yang membuat masyarakat merasa dihargai.
Namun, semua itu harus bertumpu pada satu prinsip yang lebih mendasar: pemerintah hadir untuk melayani masyarakat.
Dari Den Haag, pembelajaran tersebut dapat dibawa pulang bukan untuk meniru sebuah bangunan atau menyalin sistem pemerintahan secara mentah. Yang perlu dibawa adalah cara pandang bahwa pelayanan publik merupakan bagian dari martabat negara.
Balai kota yang terbuka bukan sekadar bangunan dengan banyak kaca. Pemerintahan yang transparan juga bukan sekadar sistem digital. Keduanya baru memiliki makna ketika masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemerintah bekerja dengan jelas, mudah diakses, dan bertanggung jawab.
Bagi Sekolah Negarawan, pengalaman di Den Haag menjadi bagian dari upaya memperluas cara pandang para calon pemimpin. Sebab ketika kelak mereka memimpin sebuah daerah, yang akan diuji bukan hanya kemampuan membuat kebijakan, tetapi juga kemampuan menghadirkan pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
