muslimx.id — Cara sebuah pemerintah memperlakukan masyarakat tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat. Ia juga dapat terbaca dari ruang tempat pemerintah bekerja. Apakah kantor pemerintahan terasa terbuka dan mudah didekati, atau justru menghadirkan kesan berjarak melalui tembok, pagar, pintu, dan prosedur yang membuat masyarakat merasa sedang berhadapan dengan kekuasaan?
Pertanyaan semacam itu menjadi bagian dari pembelajaran delegasi Sekolah Negarawan ketika mengunjungi Stadhuis Den Haag, Balai Kota Den Haag. Kunjungan yang dipimpin Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, bersama Wakil Direktur Rinto Setiyawan, Kepala Perwakilan Eropa Imam Syafiih Kamil, dan Erick Karya, CEO Enygma Solusi Negeri, membawa perhatian pada satu hal yang sering luput dalam pembicaraan mengenai pemerintahan, yaitu hubungan antara desain ruang dan budaya birokrasi.
Bangunan Balai Kota Den Haag yang didominasi warna putih dan kaca dikenal dengan julukan Ijsepaleis atau Istana Es. Rancangannya yang terbuka memberikan pengalaman berbeda tentang bagaimana sebuah kantor pemerintahan dapat menjadi bagian dari ruang publik, bukan sekadar tempat aparatur menjalankan urusan administratif.
Ketika Arsitektur Berbicara tentang Pemerintahan
Bangunan pemerintahan pada dasarnya bukan hanya tempat untuk bekerja. Ia juga menjadi simbol tentang bagaimana negara ingin hadir di tengah masyarakat.
Kantor dengan ruang yang tertutup dan sulit diakses dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah berada jauh dari kehidupan warga. Sebaliknya, ruang yang terbuka dan mudah dimasuki dapat membangun pengalaman bahwa pemerintah merupakan bagian dari kehidupan publik.
Stadhuis Den Haag memberikan contoh menarik tentang hubungan tersebut. Dominasi kaca dan warna putih membuat bangunan terlihat terang dan terbuka. Ruang publik yang luas di dalamnya juga membuat batas antara bangunan pemerintahan dan masyarakat terasa lebih cair.
Namun, keterbukaan arsitektur tentu tidak otomatis berarti pemerintahan telah sepenuhnya transparan. Sebuah gedung dapat terlihat terbuka, sementara proses pengambilan keputusan di dalamnya tetap sulit dipahami. Karena itu, arsitektur sebaiknya dilihat sebagai salah satu bagian dari ekosistem transparansi, bukan satu-satunya ukuran.
Dari Ruang Terbuka Menuju Kepercayaan Publik
Hubungan pemerintah dan masyarakat membutuhkan kepercayaan. Warga perlu merasa bahwa institusi publik dapat diakses, prosesnya dapat dipahami, dan keputusan yang dibuat memiliki dasar yang jelas.
Di sinilah tata ruang dapat memainkan peran simbolik sekaligus praktis. Ketika warga memasuki sebuah kantor pemerintahan dan menemukan ruang yang ramah, informasi yang mudah dipahami, serta pelayanan yang tidak menciptakan jarak berlebihan, pengalaman tersebut dapat membentuk persepsi terhadap institusi.
Imam Syafiih Kamil, yang memahami kehidupan masyarakat Eropa melalui pengalamannya di Chapter Eropa Sekolah Negarawan, melihat aspek tersebut sebagai bagian dari pembelajaran mengenai hubungan pemerintah dengan warga.
Kepercayaan publik memang tidak lahir hanya dari desain gedung. Ia dibangun melalui pengalaman yang berulang. Ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang jelas, aparatur bekerja secara profesional, dan informasi publik dapat diakses, kepercayaan memiliki fondasi yang lebih kuat.
Transparansi Bukan Sekadar Dinding Kaca
Pelajaran dari Stadhuis Den Haag menjadi semakin relevan ketika pemerintahan modern semakin bergantung pada teknologi. Jika dahulu transparansi banyak dibicarakan dalam konteks membuka ruang fisik dan dokumen publik, hari ini transparansi juga menyentuh sistem digital yang digunakan pemerintah.
Erick Karya melihat bahwa keterbukaan pemerintahan pada era teknologi perlu diperluas hingga ke sistem yang berada di balik layar. Data yang digunakan untuk mengambil keputusan, proses pengolahan informasi, serta mekanisme sistem digital perlu dirancang agar dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika sebuah keputusan pemerintah dibantu oleh sistem algoritmik, masyarakat pada akhirnya membutuhkan jaminan bahwa proses tersebut tidak bekerja secara sewenang-wenang. Sistem perlu memiliki mekanisme pengawasan, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta proses yang dapat ditelusuri ketika terjadi persoalan.
Karena itu, transparansi pemerintahan modern memiliki dua wajah. Ada transparansi yang dapat dilihat melalui ruang dan pelayanan publik, dan ada transparansi sistem yang bekerja di balik layar. Keduanya perlu berjalan bersama.
Pemimpin Tidak Boleh Terlalu Jauh dari Rakyat
Bagi Sekolah Negarawan, pembelajaran di Stadhuis Den Haag memiliki kaitan langsung dengan persoalan kepemimpinan. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut mampu membuat kebijakan, tetapi juga perlu memahami bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.
Prayogi R. Saputra menempatkan keterbukaan sebagai bagian penting dari kepemimpinan. Jarak antara pemerintah dan rakyat tidak seharusnya dibangun melalui simbol-simbol kekuasaan yang berlebihan. Pemerintah memang membutuhkan kewibawaan, tetapi kewibawaan tidak harus diwujudkan melalui sikap yang membuat masyarakat merasa kecil ketika berhadapan dengan aparat.
Negara memiliki kekuasaan karena mandat yang diberikan melalui sistem konstitusional dan hukum. Namun, kekuasaan tersebut harus selalu diiringi tanggung jawab untuk melayani masyarakat.
Dalam konteks inilah desain ruang pemerintahan menjadi menarik untuk dipelajari. Ruang yang terbuka dapat menjadi pengingat bahwa kantor pemerintah bukan milik pribadi pejabat atau aparatur. Ia merupakan bagian dari institusi publik yang keberadaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Belajar dari Den Haag, Bukan Sekadar Meniru
Indonesia memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan Belanda. Luas wilayah, jumlah penduduk, struktur pemerintahan, budaya masyarakat, serta persoalan pembangunan membuat setiap sistem pemerintahan membutuhkan penyesuaian.
Karena itu, pembelajaran dari Stadhuis Den Haag tidak semestinya diterjemahkan sebagai keharusan menyalin bentuk bangunan atau desain ruangnya. Yang lebih penting adalah memahami gagasan di baliknya.
Bagaimana masyarakat dapat merasa dekat dengan pemerintah? Bagaimana pelayanan dapat dibuat lebih mudah? Bagaimana informasi publik dapat diakses? Bagaimana teknologi dapat digunakan tanpa menciptakan sistem yang semakin tertutup? Dan bagaimana ruang pemerintahan dapat mencerminkan sikap bahwa aparatur hadir untuk melayani?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar bentuk bangunan.
Membangun Pemerintahan yang Tidak Berjarak
Kunjungan Sekolah Negarawan ke Stadhuis Den Haag pada akhirnya membuka pembelajaran bahwa transparansi pemerintahan memiliki dimensi yang sangat luas. Ia dapat dimulai dari arsitektur, tetapi harus berlanjut pada pelayanan, keterbukaan informasi, sistem digital, dan perilaku aparatur.
Istana Es Den Haag memberi sebuah gambaran tentang bagaimana ruang pemerintahan dapat dirancang agar tidak sepenuhnya terpisah dari ruang publik. Namun, nilai sebenarnya tetap bergantung pada manusia yang bekerja di dalamnya.
Gedung yang transparan tidak akan banyak berarti jika proses pemerintahan tertutup. Sistem digital yang canggih juga tidak akan membangun kepercayaan jika masyarakat tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Begitu pula kebijakan yang baik akan kehilangan makna jika warga kesulitan mengakses pelayanan yang menjadi hak mereka.
Karena itu, pelajaran terbesar dari Stadhuis Den Haag bukanlah tentang kaca, warna putih, atau arsitektur modern. Ia adalah tentang cara sebuah pemerintahan membangun hubungan dengan masyarakat.
Bagi Sekolah Negarawan, pengalaman tersebut menjadi bagian dari pendidikan kepemimpinan yang lebih luas. Sebab pemimpin masa depan tidak hanya perlu belajar bagaimana memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana membuat kekuasaan itu terasa dekat, terbuka, dan bertanggung jawab di hadapan rakyat.
