muslimx.id – Dasar legitimasi yang kokoh menjadi hal penting dalam membangun kehidupan bernegara yang sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kekuasaan tidak cukup hanya memiliki aturan yang memberikan kewenangan, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, amanah, keadilan, dan penerimaan dari rakyat. Ketika kekuasaan semakin jauh dari kebutuhan masyarakat, maka hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab perlu kembali diperiksa.
Dalam kehidupan bernegara, rakyat merupakan bagian utama dari kehidupan negara karena seluruh kebijakan dan pengelolaan negara pada akhirnya memberikan dampak kepada masyarakat. Konstitusi Indonesia sendiri menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus mengikuti Undang-Undang Dasar.
Karena itu, kekuasaan tidak seharusnya dipahami sebagai hak yang dapat digunakan tanpa batas. Kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara adil dan bertanggung jawab.
Amanah Menjadi Fondasi Kekuasaan
Islam memberikan landasan yang kuat mengenai hubungan antara kekuasaan dan amanah. Kepemimpinan bukan sekadar kedudukan yang memberikan kewenangan, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Seorang pemimpin harus memahami bahwa jabatan yang diberikan kepadanya merupakan kepercayaan yang memiliki konsekuensi moral.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak dan dijalankan dengan keadilan. Kekuasaan yang tidak disertai amanah dapat kehilangan tujuan karena kewenangan akhirnya lebih berorientasi pada kepentingan pemegang jabatan daripada kebutuhan masyarakat.
Rasulullah SAW juga bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan selalu memiliki pertanggungjawaban. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan administratif, tetapi juga atas bagaimana masyarakat memperoleh perlindungan, pelayanan, dan keadilan.
Rakyat Sebagai Pemegang Amanah Kedaulatan
Kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep yang berhenti pada proses memilih pemimpin. Kedaulatan juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan yang bertanggung jawab, pelayanan yang adil, serta ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai penjelasan mengenai UUD 1945 menempatkan kedaulatan rakyat dalam kerangka konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan tersebut berjalan melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum dasar negara dan melibatkan hak serta tanggung jawab warga negara.
Karena itu, hubungan antara rakyat dan kekuasaan tidak seharusnya berhenti setelah seseorang memperoleh jabatan. Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kesediaan mendengar kebutuhan rakyat. Kekuasaan yang mampu mempertahankan hubungan tersebut akan memiliki dasar tanggung jawab yang lebih kuat.
Keadilan Menentukan Kekuatan Dasar Legitimasi
Dasar legitimasi yang kokoh tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui keadilan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah mempercayai sebuah sistem ketika mereka melihat bahwa kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab.
Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan memastikan bahwa aturan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Keadilan juga berarti memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk memperoleh pelayanan dan menyampaikan persoalan tanpa diperlakukan secara berbeda karena kedudukan atau kepentingannya.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 135: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”
Ayat tersebut memberikan pesan bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada hubungan pribadi. Pemimpin harus memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan meskipun keputusan tersebut tidak selalu menguntungkan dirinya.
Solusi Mengembalikan Kekuasaan kepada Rakyat
Untuk membangun dasar legitimasi yang kokoh, terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pendidikan kepemimpinan harus menanamkan pemahaman bahwa jabatan merupakan amanah dan bukan kepemilikan pribadi. Pemimpin harus memahami bahwa kewenangan selalu memiliki batas dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, mekanisme pertanggungjawaban harus diperkuat. Setiap pemegang kewenangan perlu memberikan penjelasan mengenai keputusan yang dibuat, tujuan yang hendak dicapai, serta dampaknya bagi masyarakat.
Ketiga, ruang musyawarah harus diperluas dan dibuat bermakna. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya diterima secara administratif, tetapi perlu memiliki jalur tindak lanjut yang jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat. Keempat, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan harus berjalan secara terbuka. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan bahwa keputusan tetap berada dalam batas hukum dan amanah. Kelima, kebijakan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Keberhasilan pengelolaan negara tidak cukup diukur dari keberhasilan menjalankan prosedur, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.
Dasar legitimasi yang kokoh lahir ketika kekuasaan dijalankan berdasarkan amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kepada rakyat. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjaga kehidupan masyarakat dan menghadirkan kemaslahatan. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Karena itu, mengembalikan kekuasaan kepada rakyat bukan berarti menghilangkan kewenangan pemimpin, tetapi memastikan bahwa kewenangan tersebut selalu digunakan untuk melayani, melindungi, dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
