muslimx.id — Risiko perubahan sistem negara tidak hanya muncul dari kekacauan yang terjadi ketika perubahan berlangsung. Risiko juga dapat muncul dari resistensi terhadap perubahan itu sendiri. Setiap sistem yang telah berjalan dalam waktu lama biasanya melahirkan kebiasaan, kepentingan, serta pola hubungan kekuasaan. Ketika sistem hendak diperbaiki, tidak semua pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap perubahan tersebut.
Karena itu, reformasi sistem membutuhkan kemampuan untuk membedakan antara penolakan yang lahir dari kekhawatiran rasional dan penolakan yang muncul karena perubahan mengganggu kepentingan tertentu. Keduanya tidak dapat diperlakukan sama. Kritik terhadap rancangan perubahan tetap dibutuhkan, tetapi kepentingan yang ingin mempertahankan kelemahan sistem juga perlu dikenali melalui mekanisme hukum dan transparansi.
Mengapa Sistem Lama Bisa Bertahan?
Sebuah sistem tidak bertahan hanya karena aturannya tertulis. Ia juga dapat bertahan karena telah membentuk kebiasaan dan kepentingan. Mereka yang telah memperoleh keuntungan dari sebuah mekanisme tertentu mungkin memiliki alasan untuk mempertahankannya ketika perubahan mulai dibicarakan.
Namun, perubahan juga tidak boleh dilakukan dengan prasangka bahwa setiap pihak yang berbeda pendapat pasti sedang mempertahankan kepentingan pribadi. Negara membutuhkan ruang deliberasi agar rancangan perubahan dapat diuji secara terbuka. Perdebatan justru menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa perubahan tidak dibuat berdasarkan kehendak satu kelompok saja.
Perspektif Islam: Keadilan dalam Perubahan
Islam mengajarkan keadilan bahkan ketika seseorang berhadapan dengan pihak yang tidak disukainya. QS Al-Ma’idah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini relevan dalam proses reformasi sistem negara.
Perubahan tidak boleh menjadi alasan untuk membalas kelompok yang sebelumnya berkuasa. Sebaliknya, perubahan harus diarahkan untuk memperbaiki mekanisme negara. Jika sistem baru hanya mengganti siapa yang berada di pusat kekuasaan tanpa memperbaiki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, persoalan lama dapat muncul kembali dalam bentuk berbeda.
Reformasi Harus Lebih Besar daripada Pergantian Pemegang Kekuasaan
Salah satu risiko perubahan sistem adalah perubahan berhenti pada pergantian aktor. Orang-orang berganti, tetapi mekanisme yang menghasilkan persoalan tetap dipertahankan. Akibatnya, masyarakat mendapatkan wajah baru tanpa memperoleh sistem yang benar-benar berbeda dalam hal akuntabilitas dan kontrol.
Karena itu, reformasi harus menyentuh desain kelembagaan, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, dan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Perubahan sistem baru memiliki makna apabila mampu memperbaiki cara kekuasaan bekerja, bukan sekadar mengganti siapa yang menggunakannya.
Partai X: Perubahan Harus Menghadapi Kepentingan dengan Mekanisme Hukum
Prayogi R.Saputra Direktur X-Institute menyampaikan bahwa resistensi terhadap perubahan tidak seharusnya dijawab dengan kekuasaan yang tidak terbatas. “Kalau ada kepentingan yang menolak perubahan, jawabannya bukan dengan menciptakan kekuasaan baru yang juga tidak terkendali. Jawabannya adalah memperkuat aturan, transparansi, dan mekanisme pengawasan sehingga perubahan dapat diuji secara terbuka.”
Karena itu, risiko perubahan sistem negara harus dibaca dari dua arah. Perubahan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan kekacauan, tetapi mempertahankan sistem yang bermasalah tanpa ruang evaluasi juga dapat membuat persoalan terus berulang. Jalan tengahnya adalah perubahan yang terencana, terbuka, berbasis hukum, dan memiliki mekanisme koreksi.
