ZAANSTAD, BELANDA — Keindahan alam sering kali menjadi komoditas yang mudah dijual. Ketika sebuah kawasan memiliki pemandangan menarik, nilai sejarah, atau kekayaan budaya, akses terhadapnya tidak jarang segera diikuti tiket masuk, tarif parkir, biaya fasilitas, hingga berbagai pungutan lainnya. Dari sinilah muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berhak menikmati ruang-ruang publik dan bagaimana negara seharusnya mengelola kekayaan yang dimiliki bersama.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu bahan refleksi pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan ketika mengunjungi Zaanse Schans di Zaanstad, Belanda. Kawasan yang dikenal dengan lanskap kincir angin dan lingkungan tradisional Belanda itu memberikan pengalaman berbeda mengenai hubungan antara ruang publik, pariwisata, dan pembiayaan negara.
Kunjungan tersebut diikuti Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Rombongan didampingi Syafiih Kamil, Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, yang turut memberikan perspektif mengenai tata kelola fasilitas publik dan kebijakan yang ditemui selama perjalanan.
Ketika Keindahan Tidak Harus Selalu Dijual
Salah satu hal yang menarik perhatian delegasi adalah pola akses di Zaanse Schans. Pengunjung dapat menikmati lanskap kawasan, berjalan kaki, melihat kincir angin dari luar, serta menikmati suasana lingkungan tanpa harus membayar tiket untuk sekadar berada di ruang terbukanya.
Biaya baru dikenakan untuk pengalaman tertentu, seperti memasuki bagian interior kincir angin atau mengunjungi museum dan fasilitas khusus. Pola semacam ini menunjukkan adanya pembedaan antara ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat dan layanan tambahan yang memang membutuhkan biaya pengelolaan.
Pembedaan tersebut penting dalam membicarakan tata kelola pariwisata. Tidak semua hal yang memiliki nilai ekonomi harus sepenuhnya dikomersialisasikan. Ada ruang yang seharusnya tetap dapat dinikmati masyarakat karena memiliki fungsi sosial, budaya, dan lingkungan yang lebih luas.
Seseorang yang datang ke sebuah kawasan wisata tidak selalu membutuhkan paket wisata atau fasilitas berbayar. Bisa jadi ia hanya ingin berjalan kaki, melihat pemandangan, membawa anak bermain, atau duduk sejenak untuk melepas kepenatan. Hak sederhana semacam itu tetap memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat.
Pajak dan Hak Warga
Dari pengamatan tersebut, persoalan pariwisata kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai pajak dan hubungan antara negara dengan warga negara.
Masyarakat membayar pajak sebagai bagian dari kewajibannya kepada negara. Karena itu, manfaat dari penerimaan negara idealnya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan publik. Jalan, pendidikan, kesehatan, transportasi, taman kota, ruang budaya, hingga ruang rekreasi dapat menjadi bagian dari ekosistem pelayanan tersebut.
Dalam kerangka pemikiran kenegaraan yang dikembangkan Sekolah Negarawan, gagasan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun menjadi salah satu rujukan penting dalam melihat hubungan antara negara dan rakyat. Negara tidak semestinya hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan, tetapi sebagai tata kehidupan yang bertanggung jawab terhadap kualitas hidup manusia di dalamnya.
Prayogi R. Saputra melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari adab pemerintahan. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan negara. Ia harus diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Ruang publik yang sehat termasuk di dalamnya. Ketika warga memiliki tempat untuk beristirahat, menikmati alam, berinteraksi dengan keluarga, dan menjalani kehidupan sosial tanpa selalu dibebani biaya, pelayanan publik memperoleh makna yang lebih manusiawi.
Membatasi Komersialisasi Alam
Rinto Setiyawan melihat persoalan ini dalam konteks Indonesia. Banyak kawasan alam dan ruang rekreasi yang secara perlahan berubah menjadi ruang komersial. Tiket masuk dan biaya berbagai fasilitas memang dapat dibutuhkan untuk menjaga kualitas destinasi. Namun, persoalannya muncul ketika hampir seluruh akses terhadap ruang alam harus dibeli.
Bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, kondisi tersebut dapat membuat aktivitas rekreasi menjadi sesuatu yang mahal. Padahal kebutuhan manusia untuk beristirahat dan menikmati lingkungan tidak mengenal kelas sosial.
Di titik ini, pengelolaan wisata perlu menemukan keseimbangan. Negara dan pengelola tidak harus menghilangkan unsur komersial dari destinasi wisata. Yang lebih penting adalah memastikan terdapat ruang yang tetap berfungsi sebagai public goods, sementara fasilitas dengan nilai layanan tambahan dapat dikelola secara komersial.
Model seperti yang diamati di Zaanse Schans menjadi salah satu bahan pembanding. Ruang terbuka dapat tetap menjadi milik bersama, sedangkan fasilitas tertentu yang membutuhkan biaya pemeliharaan dapat menghasilkan pendapatan untuk menopang keberlanjutan kawasan.
Dengan demikian, wisata tidak harus memilih antara sepenuhnya gratis atau sepenuhnya komersial. Tata kelola yang baik justru dapat membedakan mana yang merupakan hak akses publik dan mana yang merupakan layanan tambahan.
Teknologi dan Masa Depan Tata Kelola Wisata
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana model semacam itu dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sebuah kawasan publik membutuhkan biaya untuk kebersihan, keamanan, konservasi, pemeliharaan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Karena itu, membuka akses publik tidak berarti mengabaikan persoalan pembiayaan.
Erick Karya melihat teknologi sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membantu menjawab persoalan tersebut. Melalui gagasan Enygma yang diperkenalkan dalam lingkungan Sekolah Negarawan, Artificial Intelligence atau AI dapat diarahkan untuk membantu pemerintah membaca data dan menyimulasikan berbagai skenario tata kelola.
Dalam pengelolaan destinasi, misalnya, pemerintah dapat menggunakan data untuk memperkirakan jumlah pengunjung, kebutuhan pemeliharaan, potensi penerimaan, serta biaya konservasi. Dari sana dapat dirancang pemisahan yang lebih jelas antara fasilitas yang menjadi layanan publik dan fasilitas yang memang layak dikenai tarif.
Teknologi dalam kerangka ini bukanlah tujuan. AI hanya menjadi alat untuk membantu manusia merancang sistem yang lebih terukur. Keputusan mengenai siapa yang mendapatkan akses, fasilitas mana yang harus dibuka secara gratis, dan bagaimana pembiayaannya tetap membutuhkan pertimbangan moral serta kepentingan masyarakat.
Belajar Mengelola Kekayaan Bersama
Zaanse Schans memberikan satu pelajaran yang relevan bagi Indonesia: kekayaan alam dan budaya tidak selalu harus dilihat pertama-tama sebagai sumber pendapatan.
Ada kalanya sebuah ruang memiliki nilai yang lebih besar ketika ia menjadi tempat masyarakat berkumpul. Sebuah sungai dapat menjadi ruang interaksi. Sebuah taman dapat menjadi tempat keluarga menghabiskan waktu. Kawasan bersejarah dapat menjadi ruang pendidikan. Alam dapat memberikan ketenangan tanpa harus selalu diubah menjadi produk wisata.
Cara pandang semacam ini menempatkan warga bukan hanya sebagai konsumen pariwisata, tetapi sebagai pemilik ruang bersama. Negara kemudian berperan memastikan agar ruang tersebut tetap terawat dan dapat dinikmati secara adil.
Bagi Sekolah Negarawan, pengalaman di Zaanse Schans menjadi bagian dari pembelajaran yang diperoleh selama ekspedisi ke berbagai negara. Perjalanan yang mencakup Finlandia, Estonia, Eropa Barat, Turkiye, Iran, hingga Asia Tenggara memberikan beragam bahan pembanding mengenai pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan tata kelola masyarakat.
Pengalaman tersebut kemudian dibawa kembali ke Indonesia untuk dibaca dalam konteks yang berbeda. Sebab, tujuan belajar dari negara lain bukanlah menyalin seluruh sistem yang mereka miliki, melainkan memahami prinsip yang mungkin relevan bagi kebutuhan Indonesia.
Dari Zaanse Schans, salah satu pertanyaan yang layak dibawa pulang adalah sederhana: ketika rakyat telah membayar pajak, sejauh mana negara memastikan mereka masih memiliki ruang untuk menikmati kehidupan tanpa harus selalu membayar lagi?
Pertanyaan itu membawa pariwisata keluar dari sekadar urusan destinasi dan ekonomi. Ia masuk ke wilayah yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara memperlakukan warganya dan bagaimana kekayaan bersama dikembalikan menjadi manfaat bersama.
