muslimx.id – Kepastian hukum melemah ketika proses penegakan hukum tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang berada di luar semangat hukum itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Masyarakat yang menyaksikan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum akan mulai meragukan integritas institusi hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan perlahan menurun.
Sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, ketika kepentingan pemerintahan, ekonomi, kelompok, atau kekuasaan mulai mengintervensi proses hukum, maka muncul kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Akibatnya, rasa keadilan masyarakat terganggu dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa menjadi semakin lemah.
Kepastian Hukum sebagai Pilar Keadilan
Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil. Adapun kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan berlaku secara konsisten tanpa memandang status sosial, jabatan, kekayaan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Dalam perspektif Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…”
(QS. An-Nahl: 90).
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Penegakan hukum yang adil akan melahirkan ketenteraman, sedangkan hukum yang dipengaruhi kepentingan hanya akan menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Allah SWT juga berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil…”
(QS. Al-Ma’idah: 8).
Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi rasa suka, tidak suka, ataupun kepentingan tertentu.
Dampak Intervensi Kepentingan terhadap Penegakan Hukum
1. Menurunnya Kepercayaan Publik
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum apabila melihat adanya ketidakadilan atau perlakuan yang berbeda dalam proses hukum. Kepercayaan yang hilang akan sulit dipulihkan jika tidak ada komitmen kuat untuk memperbaiki sistem.
2. Terciptanya Ketidakadilan
Intervensi kepentingan sering kali membuat hukum tidak berjalan secara objektif. Sebagian pihak memperoleh perlakuan istimewa, sementara pihak lain harus menghadapi proses hukum yang lebih berat.
3. Meningkatnya Ketidakpastian Sosial
Ketika hukum tidak lagi menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan, masyarakat akan merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai. Hal ini dapat memicu keresahan sosial dan konflik yang berkepanjangan.
4. Melemahnya Wibawa Institusi Hukum
Lembaga penegak hukum akan kehilangan legitimasi moral apabila masyarakat memandang bahwa keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
Islam Menolak Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum
Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya keadilan dalam proses hukum. Rasulullah SAW bahkan memberikan contoh bahwa hukum harus ditegakkan secara setara tanpa memandang status seseorang.
Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang mencuri mereka membiarkannya, tetapi apabila orang lemah mencuri mereka menegakkan hukuman atasnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadits ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menjadi sebab kehancuran suatu masyarakat. Hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan.
Dalam riwayat yang sama, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sekalipun putrinya sendiri melakukan pelanggaran, hukum tetap harus ditegakkan. Pesan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh tunduk kepada hubungan keluarga, jabatan, maupun kepentingan lainnya.
Solusi Memperkuat Kepastian Hukum
- Menegakkan Independensi Lembaga Hukum
Institusi penegak hukum harus bebas dari tekanan pemerintahan, ekonomi, maupun kepentingan kelompok agar dapat bekerja secara profesional dan objektif. - Memperkuat Integritas Aparat Penegak Hukum
Pendidikan etika, pengawasan yang ketat, dan penegakan disiplin perlu terus diperkuat untuk menjaga profesionalisme aparat hukum. - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Proses hukum yang terbuka dan dapat diawasi publik akan mempersempit ruang bagi intervensi kepentingan tertentu. - Menegakkan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum
Setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun latar belakang sosial. - Memperkuat Pengawasan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses hukum dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga integritas sistem peradilan.
Menjaga Keadilan demi Memperkuat Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan syarat penting bagi terciptanya kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Ketika kepentingan mengintervensi proses hukum, maka keadilan akan sulit diwujudkan dan kepercayaan masyarakat akan terus melemah. Karena itu, setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar hukum tetap berdiri di atas prinsip kebenaran dan keadilan.
Rasulullah SAW bersabda:
“Orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah.”
(HR. Muslim).
Hadits ini mengingatkan bahwa keadilan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dengan menjaga independensi hukum, memperkuat integritas, serta menolak segala bentuk intervensi kepentingan, kepastian hukum dapat ditegakkan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan yang menjadi hak setiap warga negara.
