muslimx.id — Risiko perubahan sistem negara menjadi semakin besar ketika perubahan hanya dipahami sebagai urusan elite dan lembaga politik. Padahal, sistem negara pada akhirnya menentukan bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan. Ketika struktur kekuasaan berubah, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang mendapatkan kewenangan baru, tetapi bagaimana hak dan posisi masyarakat tetap terlindungi selama proses tersebut berlangsung.
Masa transisi merupakan periode yang sensitif. Sistem lama mungkin mulai ditinggalkan, sementara sistem baru belum sepenuhnya berjalan. Dalam keadaan seperti itu, rakyat membutuhkan kepastian bahwa perubahan tidak membuat kedaulatan mereka berhenti sementara. Justru pada masa transisi, mekanisme partisipasi dan pengawasan publik harus tetap tersedia.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Perubahan sistem yang hanya dibicarakan di ruang elite memiliki risiko kehilangan legitimasi sosial. Masyarakat mungkin menerima hasil akhirnya, tetapi tidak memahami proses yang membawa negara menuju sistem tersebut. Padahal, perubahan konstitusional atau kelembagaan memiliki konsekuensi langsung terhadap hubungan antara rakyat dan kekuasaan.
Partisipasi publik tidak harus berarti semua orang terlibat dalam setiap detail teknis. Yang lebih penting adalah adanya ruang yang nyata bagi masyarakat untuk memahami, memberikan masukan, mengkritisi, dan mengetahui alasan perubahan dilakukan. Dengan demikian, rakyat bukan sekadar menerima sistem baru setelah semuanya selesai, tetapi menjadi bagian dari proses perubahan yang menyangkut kehidupan mereka.
Perspektif Islam: Amanah dan Kedaulatan
Dalam Islam, kekuasaan memiliki dimensi amanah. QS An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan hukum di antara manusia dilakukan dengan adil. Prinsip tersebut relevan ketika sebuah negara mengubah mekanisme kekuasaannya.
Perubahan sistem seharusnya tidak menjadi kesempatan untuk memindahkan kekuasaan dari satu kelompok kepada kelompok lain tanpa memperjelas pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Sistem baru justru harus semakin mampu memastikan bahwa kekuasaan memiliki batas, kewenangan dapat diawasi, dan keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan.
Kedaulatan Tidak Boleh Menghilang Saat Sistem Berubah
Salah satu risiko masa transisi adalah kaburnya hubungan antara pemilik kedaulatan dan pelaksana kekuasaan. Ketika struktur kelembagaan sedang berubah, ada kemungkinan muncul ruang abu-abu mengenai siapa yang berhak mengambil keputusan tertentu. Jika tidak segera diperjelas, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat.
Karena itu, setiap perubahan sistem membutuhkan desain transisi yang memastikan fungsi negara tetap berjalan. Pelayanan publik harus tetap tersedia, hukum tetap memiliki kepastian, dan lembaga pengawasan tetap bekerja. Perubahan struktur tidak boleh berarti berhentinya mekanisme pertanggungjawaban kepada rakyat.
Partai X: Rakyat Harus Tetap Menjadi Pusat Perubahan
Prayogi R. Saputra Direktur X-Institute, menilai bahwa perubahan sistem seharusnya tidak menjauhkan rakyat dari proses bernegara. “Kalau perubahan sistem justru membuat rakyat kehilangan ruang untuk mengawasi dan memahami arah negara, maka ada persoalan dalam proses transisinya. Perubahan seharusnya memperjelas kembali siapa pemilik mandat dan bagaimana mandat itu dikendalikan.”
Dengan demikian, risiko perubahan sistem negara dapat diminimalkan ketika perubahan tetap berorientasi pada kedaulatan rakyat. Sistem boleh berubah, lembaga dapat ditata ulang, dan aturan dapat diperbaiki. Namun, prinsip bahwa kekuasaan harus memiliki sumber legitimasi dan mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak boleh hilang di tengah perjalanan.
