muslimx.id — Sejarah tidak hanya berbicara tentang apa yang pernah terjadi. Sejarah juga menyimpan pertanyaan tentang bagaimana sebuah kekuasaan bekerja, bagaimana birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, dan bagaimana rakyat bisa menjadi korban ketika kewenangan kehilangan batas moral. Pertanyaan semacam itu menjadi bagian dari refleksi delegasi Sekolah Negarawan ketika mengunjungi Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari ekspedisi Sekolah Negarawan di Eropa yang diikuti Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Delegasi juga didampingi Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil. Museum Multatuli kemudian menjadi ruang untuk membaca kembali sejarah Nusantara dari sisi yang lebih kritis, terutama mengenai hubungan antara kekuasaan, birokrasi, dan kehidupan rakyat.
Membaca Eksploitasi dari Sejarah Multatuli
Di Museum Multatuli, delegasi menelusuri berbagai peninggalan yang berkaitan dengan Eduard Douwes Dekker atau Multatuli, mulai dari perabotan, meja tulis, hingga dokumen sejarah. Namun, benda-benda tersebut tidak berhenti sebagai koleksi masa lalu. Di baliknya terdapat kisah tentang masyarakat Nusantara yang pernah berada dalam struktur kekuasaan kolonial dan mengalami tekanan ekonomi serta sosial.
Melalui karya Max Havelaar, Multatuli mengangkat persoalan eksploitasi yang berlangsung di Lebak, Banten. Kritiknya memperlihatkan bahwa penderitaan rakyat tidak hanya berkaitan dengan kebijakan penguasa kolonial, tetapi juga dengan bagaimana struktur kekuasaan di tingkat lokal dapat digunakan untuk menekan masyarakat.
Dari sini, sejarah menjadi lebih dari sekadar cerita mengenai penjajahan. Ia menjadi bahan untuk memahami anatomi kekuasaan. Ketika kewenangan tidak disertai tanggung jawab moral dan pengawasan yang memadai, birokrasi dapat berubah menjadi instrumen yang menjauh dari kepentingan rakyat.
Ketika Birokrasi Kehilangan Arah
Bagi Sekolah Negarawan, persoalan tersebut memiliki relevansi dengan pembentukan kepemimpinan Indonesia. Pergantian zaman tidak otomatis menghilangkan persoalan yang melekat pada praktik kekuasaan. Struktur pemerintahan boleh berubah, teknologi dapat berkembang, dan sistem administrasi semakin modern, tetapi penyalahgunaan kewenangan tetap mungkin terjadi apabila manusia yang menjalankannya tidak memiliki integritas.
Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra melihat pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun sebagai salah satu pijakan dalam pendidikan Sekolah Negarawan. Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengelola institusi. Seorang pemimpin juga perlu memiliki kesadaran bahwa kekuasaan merupakan amanah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, kritik Multatuli terhadap eksploitasi dapat dibaca kembali sebagai peringatan bagi generasi kepemimpinan Indonesia. Penjajahan dalam pengertian historis memang telah berakhir, tetapi kecenderungan manusia untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan sendiri selalu menjadi kemungkinan yang harus diawasi.
Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Setelahnya
Syafiih Kamil melihat kunjungan ke Museum Multatuli sebagai salah satu ruang untuk memahami kembali makna kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berhenti ketika sebuah bangsa terbebas dari kekuasaan asing. Setelah kemerdekaan, muncul tanggung jawab yang tidak kalah besar, yakni memastikan bahwa kekuasaan negara benar-benar diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, museum menjadi ruang refleksi mengenai apa yang terjadi ketika kekuasaan berjalan tanpa kontrol. Sejarah kolonial memperlihatkan bahwa masyarakat dapat menanggung akibat yang sangat besar ketika struktur kekuasaan tidak berpihak pada kepentingan mereka.
Pengalaman itu penting bagi bangsa yang sedang membangun sistem kenegaraan. Kemajuan institusi tidak cukup diukur dari seberapa modern birokrasi bekerja, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan mampu menjaga martabat manusia dan mencegah rakyat menjadi objek kepentingan kekuasaan.
Teknologi Tidak Menggantikan Integritas
Perkembangan teknologi kemudian membawa persoalan tersebut ke konteks yang berbeda. Jika dahulu penyalahgunaan kekuasaan dapat berlangsung melalui birokrasi yang sulit diawasi, era digital membuka peluang untuk membangun sistem pengawasan yang lebih transparan.
CEO Enygma Erick Karya memperkenalkan gagasan mengenai pemanfaatan arsitektur Artificial Intelligence atau AI dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi tersebut dipandang dapat dikembangkan untuk membantu membaca data, memetakan aliran anggaran, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
Namun, teknologi tetap merupakan instrumen. Sistem digital yang canggih tidak dengan sendirinya menghasilkan pemerintahan yang adil. Di balik data, algoritma, dan infrastruktur teknologi tetap terdapat manusia yang menentukan tujuan serta penggunaannya. Karena itu, gagasan mengenai tata kelola berbasis teknologi perlu berjalan bersama integritas, pengawasan publik, dan tanggung jawab moral.
Persoalan inilah yang membuat pengalaman di Museum Multatuli memiliki hubungan dengan pembicaraan mengenai pemerintahan masa depan. Sejarah menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menghasilkan eksploitasi ketika tidak memiliki kontrol yang memadai. Teknologi menawarkan kemungkinan baru untuk memperkuat transparansi, tetapi manusia tetap menjadi penentu apakah teknologi tersebut digunakan untuk melayani masyarakat atau justru memperkuat konsentrasi kekuasaan.
Sejarah sebagai Cermin Kepemimpinan
Ekspedisi Sekolah Negarawan di Eropa dan berbagai negara lainnya pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk melihat kemajuan suatu negara. Perjalanan tersebut menjadi proses membandingkan pengalaman berbagai masyarakat, membaca sejarah, memahami perkembangan institusi, sekaligus mencari hubungan antara pengetahuan dan kehidupan bernegara.
Kunjungan ke Museum Multatuli di Amsterdam memberi warna tersendiri dalam proses tersebut. Jika Finlandia menawarkan pengalaman mengenai pendidikan, Estonia memperlihatkan perkembangan digital, dan perjalanan ke Persia serta kawasan Timur Tengah membuka ruang pembacaan mengenai peradaban, Museum Multatuli menghadirkan pelajaran melalui sejarah tentang bagaimana kekuasaan dapat kehilangan orientasi kemanusiaannya.
Ekspedisi yang mencakup 12 negara itu kemudian tidak berhenti pada perjalanan delegasi. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diarahkan untuk menjadi bagian dari materi pembelajaran dan diseminasi publik di Indonesia, dari Medan hingga Ternate dan Tidore.
Museum Multatuli akhirnya mengingatkan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup dalam pertanyaan mengenai bagaimana sebuah bangsa mengelola kekuasaan pada masa kini. Sejarah kolonial memperlihatkan wajah eksploitasi ketika kewenangan tidak dikendalikan oleh moral dan kepentingan rakyat. Tantangan Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa kemajuan institusi, birokrasi, dan teknologi justru semakin memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Bagi Sekolah Negarawan, membaca sejarah berarti membaca kembali manusia di balik kekuasaan. Sebab tata kelola yang baik tidak hanya membutuhkan sistem yang kuat, tetapi juga manusia yang memahami untuk siapa kekuasaan itu diberikan dan kepada siapa amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan.
