muslimx.id — Keadilan sebagai tujuan negara tidak mungkin diwujudkan hanya melalui pemimpin politik. Negara bekerja melalui banyak lembaga dan aparatur yang menjalankan keputusan, memberikan pelayanan, menjaga ketertiban, dan menegakkan hukum. Karena itu, hubungan antara aparat dan keadilan menjadi bagian penting dari pembicaraan mengenai amanah negara.
Aparat memiliki kewenangan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, kewenangan tersebut harus memiliki batas dan tanggung jawab. Ketika aparat menjalankan tugas dengan berpegang pada hukum dan mandat institusinya, masyarakat memperoleh perlindungan. Sebaliknya, ketika kewenangan digunakan tanpa pertanggungjawaban, jarak antara negara dan rakyat dapat semakin lebar.
Aparat Bukan Pemilik Kekuasaan
Aparat merupakan bagian dari struktur negara yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Posisi tersebut penting untuk dibedakan dari gagasan bahwa aparat adalah pemilik kekuasaan. Kewenangan yang dimiliki aparat pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan untuk menjalankan fungsi tertentu.
Pemahaman ini membuat konsep amanah menjadi relevan. Ketika seseorang mengenakan atribut negara dan menjalankan kewenangan publik, tindakan yang dilakukan tidak hanya membawa nama pribadi. Ia juga membawa tanggung jawab institusional. Karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Perspektif Islam: Amanah Harus Dijaga
QS An-Nisa ayat 58 menghubungkan amanah dengan keadilan. Amanah harus diberikan kepada yang berhak, sedangkan keputusan di antara manusia harus dilakukan dengan adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan keadilan tidak dapat dipisahkan.
Dalam konteks aparatur negara, amanah berarti menggunakan kewenangan sesuai dengan tugas dan batas yang diberikan. Keadilan berarti memastikan kewenangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau perlakuan yang membedakan masyarakat tanpa dasar yang sah.
Keadilan Membutuhkan Aparat yang Bertanggung Jawab
Masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang kuat, tetapi aparat yang memahami batas kekuasaannya. Negara memang membutuhkan kemampuan untuk menegakkan aturan, tetapi penegakan aturan juga membutuhkan kepastian, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban.
Karena itu, mekanisme pengawasan terhadap aparat bukan bentuk permusuhan terhadap institusi negara. Pengawasan merupakan bagian dari cara negara menjaga amanah. Semakin besar kewenangan yang dimiliki sebuah institusi, semakin penting pula mekanisme yang memastikan kewenangan tersebut digunakan sesuai mandat.
Partai X: Aparat Harus Mengingat Asal Kewenangannya
Prayogi R. Saputra Direktur X-Institute berpandangan, “Aparat memiliki kewenangan karena negara memberikannya mandat. Karena itu, kewenangan tersebut harus digunakan untuk menjalankan tugas negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Kesadaran tentang asal kewenangan menjadi bagian penting dari menjaga amanah.”
Pada akhirnya, keadilan sebagai tujuan negara membutuhkan aparat yang memahami bahwa kewenangan bukan milik pribadi. Aparat adalah bagian dari mesin negara yang harus bekerja untuk kepentingan publik. Ketika amanah tersebut dijaga, hubungan antara negara dan rakyat dapat berdiri di atas kepercayaan, bukan sekadar kepatuhan.
