muslimx.id — Negara kuat tetapi tidak adil bukan hanya persoalan bagaimana kekuasaan digunakan, tetapi juga apakah kekuasaan tersebut memiliki ruang untuk dikoreksi. Sebuah negara dapat memiliki lembaga yang kuat dan kemampuan administratif yang besar. Namun, jika setiap keputusan sulit diperiksa, dipertanyakan, atau diperbaiki ketika menimbulkan masalah, kekuatan tersebut dapat berkembang tanpa keseimbangan.
Karena itu, kekuatan negara perlu ditempatkan dalam sebuah sistem. Negara membutuhkan hukum untuk memberikan kewenangan, lembaga untuk menjalankannya, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kewenangan tersebut tidak keluar dari tujuan. Dengan demikian, kekuatan negara tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja dalam hubungan antara kewenangan dan pertanggungjawaban.
Negara Kuat Membutuhkan Sistem Koreksi
Tidak ada sistem pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. Kebijakan dapat keliru, keputusan dapat menghasilkan dampak yang tidak diperkirakan, dan institusi dapat mengalami penyimpangan. Karena itu, negara yang sehat bukan negara yang menganggap dirinya selalu benar.
Negara yang kuat justru harus memiliki kemampuan mengoreksi diri. Kritik masyarakat, lembaga pengawasan, proses hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem koreksi. Kehadiran mekanisme tersebut tidak berarti negara lemah. Sebaliknya, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki batas.
Perspektif Islam: Keadilan Membutuhkan Pertanggungjawaban
QS Al-Hasyr ayat 18 mengingatkan manusia agar memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Prinsip ini mengandung gagasan tentang pertimbangan terhadap akibat dari tindakan yang dilakukan.
Dalam kehidupan negara, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Karena itu, pemegang kekuasaan tidak cukup hanya bertanya apakah sebuah keputusan dapat dilaksanakan. Ia juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan apakah terdapat mekanisme untuk memperbaiki ketika hasilnya tidak sesuai dengan tujuan.
Kekuasaan Tanpa Koreksi Mudah Menjadi Kekuasaan yang Tertutup
Kekuasaan membutuhkan kepercayaan, tapi kepercayaan tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas. Justru karena masyarakat memberikan kepercayaan, negara membutuhkan sistem yang menjaga agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan.
Koreksi juga tidak selalu berarti pergantian orang. Dalam banyak keadaan, yang dibutuhkan justru perbaikan prosedur, penjelasan kebijakan, penguatan pengawasan, atau perubahan mekanisme kelembagaan. Dengan demikian, kritik dapat menjadi instrumen perbaikan tanpa harus selalu berubah menjadi konflik politik.
Partai X: Negara Kuat Tidak Perlu Takut Dikoreksi
Rinto Setiyawan Anggota Majelis Tinggi Partai X mengatakan, “Kekuatan negara seharusnya tidak membuat negara takut terhadap koreksi. Justru negara yang kuat adalah negara yang mampu menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum.”
Maka, negara kuat tetapi tidak adil bukan persoalan bahwa negara memiliki terlalu banyak kemampuan. Persoalannya adalah ketika kemampuan tersebut tidak diimbangi mekanisme pertanggungjawaban. Negara tetap membutuhkan kekuatan, tetapi kekuatan harus berjalan bersama hukum, pengawasan, dan ruang koreksi agar keadilan tidak kehilangan tempat.
