muslimx.id — Peran rakyat setelah pemilu tidak cukup diwujudkan melalui keberhasilan memilih pemimpin. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar kekuasaan digunakan sesuai dengan mandat dan kepentingan bersama. Tanpa pengawasan yang memadai, kekuasaan berisiko berjalan tanpa koreksi, sementara kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat tidak memperoleh evaluasi yang semestinya.
Dalam demokrasi, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan. Namun, kewenangan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Pemerintah tetap terikat oleh konstitusi, hukum, dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam perspektif Islam, pengawasan terhadap kekuasaan juga berkaitan dengan amanah dan keadilan. Masyarakat tidak seharusnya bersikap acuh terhadap urusan bersama, terutama ketika kebijakan publik menyangkut kesejahteraan dan hak-hak warga negara.
Mengapa Kekuasaan Membutuhkan Pengawasan?
Kekuasaan diperlukan agar negara dapat menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kewenangan yang besar harus disertai mekanisme pengawasan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Persoalannya, pengawasan tidak selalu berjalan efektif hanya karena lembaga-lembaga negara telah dibentuk. Masyarakat juga perlu memiliki akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan keberatan, dan saluran untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
Ketika informasi sulit diperoleh atau kritik tidak ditanggapi, masyarakat akan kesulitan menilai apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya. Akibatnya, persoalan yang seharusnya dapat diperbaiki berisiko terus berlangsung.
Karena itu, pengawasan terhadap pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada munculnya kasus besar atau keberanian individu tertentu. Pengawasan perlu menjadi bagian dari tata kelola negara yang berlangsung secara konsisten.
Pengawasan Pemerintah dalam Perspektif Islam
Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam kehidupan bersama. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini menegaskan bahwa amanah harus dijalankan dengan adil. Dalam konteks pemerintahan, pejabat publik berkewajiban menggunakan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Prinsip amar makruf nahi mungkar juga mengajarkan pentingnya mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kehidupan bernegara, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebijakan publik, keberanian mengingatkan ketika terjadi penyimpangan, dan upaya memperjuangkan perbaikan.
Namun, pengawasan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti, kritik harus disampaikan secara proporsional, dan tindakan koreksi perlu mengikuti mekanisme yang sah. Dengan cara tersebut, pengawasan menjadi ikhtiar menegakkan keadilan, bukan sarana menyebarkan fitnah atau memperbesar konflik.
Dari Kritik Individu Menuju Pengawasan yang Sistematis
Kritik masyarakat memiliki peran penting, tetapi keberanian individu saja tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan. Pengawasan yang efektif membutuhkan dukungan sistem dan lembaga yang memungkinkan persoalan ditangani secara transparan.
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memantau penggunaan anggaran, mengikuti pembahasan kebijakan, memanfaatkan hak atas informasi publik, menyampaikan pengaduan, serta terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Media juga dapat membantu mengungkap persoalan publik melalui pemberitaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, lembaga pengawasan dan penegak hukum perlu menjalankan tugasnya sesuai kewenangan. Pengawasan legislatif, pemeriksaan keuangan negara, mekanisme pengaduan, dan proses hukum merupakan bagian dari sistem yang membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban.
Hal yang tidak kalah penting adalah keterbukaan pemerintah dalam menindaklanjuti masukan masyarakat. Pengawasan akan kehilangan makna apabila laporan diabaikan atau kritik hanya diterima sebagai formalitas.
Dengan demikian, pengawasan yang kuat lahir dari hubungan antara masyarakat yang aktif, lembaga yang bekerja secara independen sesuai kewenangannya, dan pemerintah yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan.
Partai X: Kedaulatan Rakyat Memerlukan Mekanisme Pengawasan
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui perspektif hubungan antara kedaulatan rakyat dan desain ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pemilu, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan kekuasaan.
Persoalan mendasarnya bukan hanya apakah rakyat dapat memilih pemimpin, melainkan apakah terdapat saluran yang efektif untuk mengevaluasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban setelah pemimpin terpilih. Tanpa mekanisme yang memadai, pengawasan berisiko bergantung pada tekanan publik yang muncul sesekali.
Gagasan ini sejalan dengan tema buku Rakyat Dikhianati Konstitusi: Seruan Qur’ani untuk Amandemen Kelima UUD NRI 1945, yang mengajak pembaca menelaah hubungan antara kedaulatan rakyat, konstitusi, dan praktik penyelenggaraan negara. Penguatan pengawasan perlu dilihat bukan semata-mata sebagai tuntutan kepada individu, tetapi juga sebagai persoalan sistem yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dikoreksi.
Penutup: Pengawasan adalah Tanggung Jawab Bersama
Peran rakyat setelah pemilu mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi, hukum, dan kepentingan masyarakat. Pengawasan bukan bentuk penolakan terhadap kepemimpinan, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan.
Dalam perspektif Islam, keadilan dan tanggung jawab moral menuntut masyarakat untuk peduli terhadap urusan bersama. Sementara itu, pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana gagasan dalam Rakyat Dikhianati Konstitusi, kedaulatan rakyat tidak seharusnya berhenti pada proses pemilihan. Kedaulatan tersebut perlu tercermin dalam sistem yang memberikan ruang bagi partisipasi, pengawasan, dan koreksi terhadap kekuasaan.
Pada akhirnya, negara yang baik bukan hanya negara yang mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga negara yang memastikan kekuasaan tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Mengawasi pemerintah merupakan bagian dari menjaga amanah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap dijalankan untuk kepentingan rakyat.
