muslimx.id — Demokrasi prosedural di Indonesia menghadapi tantangan ketika keberhasilan pemilu tidak diikuti dengan pengawasan kekuasaan yang memadai. Pemimpin dan wakil rakyat memang memperoleh mandat melalui mekanisme demokratis, tetapi mandat tersebut tidak menjamin bahwa setiap keputusan politik akan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketika proses pengambilan kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite, demokrasi berisiko menjadi prosedur formal yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi rakyat.
Persoalan ini bukan alasan untuk menolak pemilu atau meremehkan lembaga perwakilan. Justru, tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh mekanisme demokrasi benar-benar bekerja untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan sekadar memberikan legitimasi kepada pihak yang berhasil memperoleh kekuasaan.
Ketika Demokrasi Lebih Menguntungkan Elite
Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin. Namun, setelah kekuasaan terbentuk, proses pengambilan keputusan dapat menghadapi persoalan ketika kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan lebih dominan daripada kebutuhan masyarakat luas.
Kondisi tersebut dapat terlihat ketika aspirasi warga tidak memperoleh perhatian yang memadai, proses penyusunan kebijakan sulit diakses publik, atau keputusan strategis diambil tanpa penjelasan yang cukup. Akibatnya, masyarakat berisiko hanya menjadi pihak yang menerima dampak kebijakan tanpa memiliki kesempatan yang seimbang untuk mempengaruhi prosesnya.
Demokrasi prosedural di Indonesia perlu dievaluasi dari sisi ini. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu memang penting, tetapi kualitas demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan digunakan setelah pemilu selesai. Jika pengawasan lemah dan pertanggungjawaban tidak berjalan efektif, prosedur demokratis belum tentu cukup untuk mencegah dominasi kepentingan tertentu.
Kekuasaan Harus Tetap Berada di Bawah Pengawasan
Kekuasaan selalu membutuhkan batas dan mekanisme pengawasan. Tidak ada jaminan bahwa setiap pemimpin akan selalu mengambil keputusan yang tepat atau bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, sistem ketatanegaraan perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan kewenangan dikontrol dan keputusan yang bermasalah dikoreksi.
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui perspektif bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan mandat politik. Rakyat tidak cukup diberi kesempatan memilih pemimpin, tetapi juga harus memiliki ruang untuk menilai bagaimana mandat tersebut dijalankan.
Pengawasan itu dapat berlangsung melalui lembaga perwakilan, keterbukaan informasi publik, kebebasan pers, partisipasi masyarakat sipil, serta mekanisme hukum yang tersedia. Berbagai jalur tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mencerminkan kepentingan pihak yang berkuasa, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan bukan berarti setiap kebijakan harus ditolak. Sebaliknya, pengawasan merupakan cara untuk menguji apakah keputusan memiliki dasar yang jelas, dijalankan sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Perspektif Islam: Keadilan Tidak Boleh Tunduk pada Kepentingan Elite
Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam kehidupan bersama. Dalam QS. An-Nisa ayat 135, orang-orang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Pesan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh hubungan pribadi, kedudukan, maupun kepentingan tertentu.
Dalam kehidupan politik, prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan dan pengaruh tidak boleh digunakan untuk mengistimewakan kelompok tertentu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik semestinya dinilai berdasarkan keadilan, manfaat, dan dampaknya, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang memperoleh keuntungan darinya.
Nilai amanah juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah ditunaikan dan keputusan ditetapkan secara adil. Kekuasaan, dalam kerangka ini, bukan milik pribadi pemimpin, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai prinsip keadilan.
Karena itu, pengawasan terhadap pemerintah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga agar amanah tidak disalahgunakan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan umum membantu membuka ruang perbaikan ketika kebijakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Memperbaiki Sistem agar Rakyat Tidak Tersisih
Dominasi elite tidak cukup diatasi dengan mengganti orang yang sedang menduduki jabatan. Perbaikan juga perlu menyentuh mekanisme yang mengatur hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Transparansi dalam penyusunan kebijakan, akses terhadap informasi, pengawasan yang efektif, dan ruang partisipasi yang bermakna menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut.
Gagasan dalam buku Rakyat Dikhianati Konstitusi: Seruan Qur’ani untuk Amandemen Kelima UUD NRI 1945 dapat menjadi bahan refleksi untuk menilai apakah desain ketatanegaraan telah cukup menjamin kedaulatan rakyat dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap usulan perubahan konstitusi perlu dibahas secara terbuka, diuji berdasarkan kebutuhan nyata, dan ditempuh melalui prosedur yang sah.
Demokrasi tidak akan menjadi lebih adil hanya karena rakyat telah memilih pemimpin. Demokrasi membutuhkan sistem yang memungkinkan masyarakat terus mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kepentingan umum tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak.
Menempatkan Keadilan di Atas Kepentingan Kekuasaan
Demokrasi prosedural di Indonesia harus terus diperkuat agar pemilu tidak sekadar menjadi mekanisme pergantian pemegang jabatan. Demokrasi perlu memastikan bahwa kekuasaan tetap dibatasi, keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan.
Dalam perspektif Islam, keadilan dan amanah memberikan ukuran moral bagi pelaksanaan kekuasaan. Pemimpin harus bersedia diawasi, lembaga negara harus menjalankan fungsinya, dan masyarakat perlu menjaga partisipasi secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu, melainkan juga tentang siapa yang memperoleh manfaat dari jalannya pemerintahan. Demokrasi yang berkeadilan adalah demokrasi yang tidak membiarkan rakyat tersisih setelah memberikan mandat, serta tidak membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.
