muslimx.id — Jabatan bukan hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah SWT. Karena itu, pejabat publik tidak seharusnya memandang kritik masyarakat sebagai ancaman terhadap kedudukannya. Kritik justru menjadi bagian penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya, yaitu melindungi kepentingan rakyat dan mewujudkan keadilan.
Dalam kehidupan demokrasi, rakyat tidak hanya memiliki peran ketika memberikan suara dalam pemilihan umum. Setelah pemilu selesai, tanggung jawab masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tetap melekat. Sebab, mandat yang diberikan melalui pemilu bukanlah cek kosong yang membebaskan pejabat dari pengawasan dan pertanggungjawaban.
Kritik Rakyat Bukan Ancaman bagi Kekuasaan
Salah satu persoalan dalam kehidupan bernegara muncul ketika kritik dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Perbedaan pendapat kerap dipandang mengganggu stabilitas, sementara suara masyarakat yang mempertanyakan kebijakan belum tentu mendapat ruang yang semestinya.
Padahal, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat membantu pemerintah mengenali persoalan yang tidak terlihat dari balik meja kekuasaan. Masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan, mulai dari pelayanan publik, harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga persoalan keadilan sosial.
Pejabat yang memahami bahwa jabatan bukan hak istimewa akan melihat kritik sebagai bahan evaluasi, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Kedudukan publik tidak semestinya membuat seseorang merasa selalu benar atau kebal dari koreksi.
Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan, memperbaiki kesalahan, dan memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat.
Amanah Kekuasaan dalam Perspektif Islam
Islam menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip penting dalam menjalankan urusan publik. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan ketika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya dilakukan secara adil.
Ayat ini memberikan landasan moral bahwa kekuasaan bukan milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati. Jabatan mengandung tanggung jawab untuk menunaikan hak, menjaga kepercayaan, dan memperlakukan manusia secara adil.
Dalam perspektif tersebut, kritik terhadap penguasa dapat menjadi bagian dari upaya mengingatkan agar amanah tidak menyimpang dari tujuannya. Tentu, kritik harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab, berdasarkan persoalan yang nyata, dan tidak berubah menjadi fitnah atau kebencian pribadi.
Pada saat yang sama, pejabat juga memiliki kewajiban moral untuk mendengarkan kritik dengan terbuka. Menjaga kehormatan jabatan bukan berarti mempertahankan setiap keputusan, melainkan berani mengakui kekeliruan dan memperbaikinya ketika ditemukan ketidakadilan.
Partai X: Kekuasaan Membutuhkan Kontrol Publik
Prinsip bahwa jabatan bukan hak istimewa juga berkaitan dengan pentingnya kontrol publik dalam kehidupan bernegara. Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui pandangan bahwa kualitas kekuasaan tidak cukup diukur dari kemampuan pemimpin mengambil keputusan, tetapi juga dari kesediaannya menerima pengawasan dan mempertanggung jawabkan keputusan tersebut.
Dalam kerangka pemikiran itu, kekuasaan yang tidak memperoleh koreksi berisiko menjauh dari kepentingan rakyat. Ketika pejabat hanya mendengar suara yang menyetujui kebijakannya, ruang evaluasi semakin sempit. Akibatnya, kesalahan dapat berulang dan kepentingan masyarakat berisiko tersisih oleh kepentingan kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.
Catatan redaksi: Paragraf di atas merupakan rumusan editorial, bukan kutipan langsung atau pernyataan terverifikasi dari Prayogi R. Saputra.
Kontrol publik karena itu perlu hadir melalui berbagai saluran yang sah, seperti kebebasan menyampaikan pendapat, media yang independen, partisipasi masyarakat, serta lembaga pengawasan yang bekerja secara bertanggung jawab. Mekanisme tersebut bukan untuk melemahkan negara, melainkan memastikan kewenangan dijalankan sesuai mandat dan aturan.
Demokrasi Tidak Berakhir Setelah Pemilu
Demokrasi akan kehilangan makna substantif apabila partisipasi rakyat hanya dibutuhkan ketika pemungutan suara berlangsung. Setelah pemimpin terpilih, masyarakat tetap berhak mengetahui arah kebijakan, menilai hasil kerja pemerintah, dan menyampaikan keberatan terhadap keputusan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan umum.
Pengawasan tersebut juga tidak berarti masyarakat harus selalu menolak kebijakan pemerintah. Dukungan, kritik, dan evaluasi dapat berjalan berdampingan. Hal terpenting adalah memastikan bahwa hubungan antara rakyat dan pejabat tidak berubah menjadi hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang harus selalu menerima keputusan tanpa pertanyaan.
Pada akhirnya, jabatan bukan hak istimewa yang menempatkan pejabat di atas rakyat. Jabatan adalah amanah yang menuntut keterbukaan, tanggung jawab, dan kesediaan untuk dikoreksi. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjadikan kritik sebagai jalan untuk memperbaiki diri.
Sebab, dalam negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kekuasaan tidak seharusnya meminta kepercayaan tanpa batas. Kepercayaan harus terus dijaga melalui tindakan yang adil, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, dan pertanggungjawaban yang nyata.
