muslimx.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras setelah sejumlah menu bantuan yang diberikan ke sekolah-sekolah hanya berupa bahan mentah tanpa petunjuk pengolahan. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang tak punya dapur, tenaga masak, apalagi pengawasan gizi. Hasilnya? Program besar ini menjadi sekadar logistik sembako berjubah pendidikan.
Partai X: Negara Jangan Lempar Tanggung Jawab Gizi ke Wali Murid
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyatakan tegas: “Gizi bukan sekadar bantuan logistik, tapi soal hak dasar manusia, terutama anak-anak. Negara tidak boleh melemparkan beban ini ke rumah tangga tanpa sistem pendukung yang memadai.”
Ia menambahkan, jika bantuan MBG hanya berhenti di distribusi bahan mentah, apa bedanya dengan bantuan sembako dadakan? Alih-alih menyelesaikan masalah stunting, program ini justru berpotensi menambah beban keluarga dan menciptakan ketimpangan akses pangan antarwilayah.
Islam: Negara Wajib Menjamin Gizi Umat, Bukan Sekadar Berbagi Konten
Dalam Islam, pemimpin adalah penanggung jawab utama urusan umat, termasuk urusan pangan dan kesehatan rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin adalah raa’in (pengurus) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari, Muslim)
Pemenuhan gizi anak adalah amanah syar’i, bukan bahan pencitraan. Ketika negara membagi bahan mentah tanpa alat dan sistem, itu adalah bentuk tanggung jawab yang setengah hati.
Gizi Bukan Sekadar Angka, Tapi Tanggung Jawab Keadilan
Menurut Partai X, program seperti MBG harus berangkat dari prinsip keadilan distribusi dan kesadaran bahwa tidak semua orang tua punya alat, waktu, atau ilmu untuk mengolah bahan menjadi makanan bergizi.
Jika data lapangan diabaikan, maka kebijakan yang tampak hebat di layar presentasi, justru kosong di atas piring anak-anak. Dalam Islam, tindakan seperti ini termasuk bentuk tafriṭ (pengabaian tanggung jawab), yang dikecam dalam banyak ayat dan hadis.
Solusi Islam dan Partai X: Fokus ke Dapur, Bukan Kamera
Partai X menawarkan skema konkret:
- Dapur sekolah berbasis komunitas,
- Menu harian bergizi berbahan pangan lokal,
- Tenaga masak dengan pelatihan gizi,
- Pengawasan langsung dari ahli gizi & komunitas wali murid.
Dana MBG seharusnya diarahkan ke sistem, bukan hanya pengadaan bahan. Dalam Islam, konsep “mashlahah ammah” (kemaslahatan umum) hanya akan tercapai jika negara hadir dengan kebijakan yang terstruktur, tepat sasaran, dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Jangan Sampai MBG Jadi Kenyang di Konten, Tapi Kosong di Piring
Prayogi menegaskan, “MBG tidak boleh hanya kenyang di media sosial, tapi kosong di meja makan rakyat.” Negara harus berhenti menjadikan gizi sebagai bahan laporan dan mulai menjadikannya sebagai amanah generasi.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah yang mengutamakan kebutuhan rakyat sebelum popularitas. Maka jika MBG benar ingin menyelamatkan masa depan anak-anak, jangan jadikan mereka korban dari program setengah jadi.
