muslimx.id – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) kembali menegaskan komitmen mereka untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian energi nasional dalam Rakornas I dan Silaknas KAHMI 2025 yang akan datang. Acara ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai sektor pemerintahan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.
Pembahasan pangan bukan hanya soal forum dan konsep, melainkan soal keberpihakan nyata terhadap rakyat, khususnya para petani para penjaga bumi yang menjadi sebab hadirnya rezeki dari langit dan tanah.
Islam Menempatkan Tanah Sebagai Titipan, Bukan Barang Dagangan
Tanah bukan sekadar aset ekonomi yang bisa dijual dan dibeli sesuka hati. Tanah adalah amanah Allah yang harus dikelola secara adil dan tidak boleh dipindahtangankan secara zalim. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
Namun hari ini, tanah produktif justru ‘dimatikan’ secara paksa, diganti dengan beton dan aspal atas nama pembangunan. Sawah petani dijual kepada pengembang, bukan karena mereka ingin, tapi karena tak ada pilihan lain. Harga pupuk naik, harga gabah jatuh, lahan makin terdesak. Lalu forum-forum mewah membahas ketahanan pangan, tanpa menyentuh akar masalah.
Partai X: Jangan Bahas Pangan di Hotel Mewah, Tapi Lupakan Sawah yang Hilang
Menanggapi Rakornas tersebut, Partai X menyuarakan kritik tajam. Menurut mereka, membahas pangan di ruang-ruang penguasa tanpa melibatkan realitas petani adalah bentuk tajassur (berlebihan) dalam berwacana tapi lalai dalam ‘amal (aksi nyata). Prayogi R. Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menyebut:
“Pangan dibahas pejabat, sawah petani masih dibeli developer.”
Pemimpin bukan hanya dituntut membuat konsep, tapi wajib hadir secara adil dalam mengatur urusan umat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Apakah para pemangku kebijakan sudah bertanggung jawab atas hancurnya lahan pertanian demi perumahan mewah?
Reforma Agraria: Jalan Syariah Menuju Ketahanan Pangan
Partai X tidak hanya mengkritik, mereka mengusulkan reforma agraria berbasis keadilan sosial dan maqashid syariah. Solusi ini mencerminkan prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya:
- Perlindungan Lahan Pertanian
Melindungi tanah pertanian rakyat dari alih fungsi adalah bentuk menjaga hifz al-maal (perlindungan terhadap harta), sekaligus hifz an-nafs (perlindungan kehidupan), karena pangan menyangkut kelangsungan hidup. - Badan Pangan Desa Koperatif
Sistem koperasi sejalan dengan semangat ta’awun (tolong-menolong), di mana hasil tani ditampung bersama, dipasarkan adil, dan petani mendapat harga yang layak. - Kredit Tani Syariah Tanpa Riba
Islam mengharamkan riba dan mendorong sistem pinjaman yang adil. Kredit berbunga nol persen bagi petani adalah bentuk nyata dari ekonomi Islam yang rahmatan lil ‘alamin. - Audit Publik atas Distribusi Lahan dan Pupuk
Dalam Islam, pengawasan terhadap pemimpin adalah hak rakyat. Khalifah Umar bin Khattab pun menerima koreksi dari rakyat biasa demi menjaga keadilan.
Ketahanan Pangan Bukan Retorika, Tapi Amanah
Ketahanan pangan tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang dikuasai para spekulan tanah dan kapitalis rakus. Pemerintah wajib hadir melindungi tanah rakyat. Jika negara lalai, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan amanah dari Allah.
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Penutup: Pemerintah yang Baik adalah Mementingkan Rakyatnya
Forum-forum nasional harus menjadi tempat merumuskan keberpihakan, bukan sekadar seremoni. Ketahanan pangan tidak lahir dari pidato pejabat, tapi dari keringat petani yang diridhai Allah. Tanpa perlindungan terhadap tanah, tidak akan ada hasil tani. Tanpa keberpihakan kepada petani, tidak akan ada keberkahan negeri.
Maka, ingatkan tanah adalah titipan, petani adalah pejuang, dan pangan adalah amanah. Pemerintah yang menelantarkan petani, hakikatnya sedang menghancurkan masa depannya bangsanya sendiri.
