muslimx.id – Pemerintah Kabupaten Jember mengambil kebijakan darurat dengan mengalihkan proses pembelajaran menjadi daring bagi seluruh pelajar mulai 29 Juli 2025. Langkah ini diambil akibat kelangkaan BBM yang disebabkan oleh terganggunya distribusi akibat penutupan jalan nasional Gumitir. Sejumlah ASN juga diberikan opsi Work from Anywhere (WFA) hingga pasokan BBM kembali stabil.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan mobilitas, namun Partai X menilai bahwa krisis BBM adalah cermin dari kegagalan tata kelola energi nasional yang berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar rakyat: pendidikan.
Negara Tak Boleh Abai terhadap Hak Anak Didik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak dalam menjamin akses pendidikan rakyat.
“Krisis BBM tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak. Jika sekolah harus tutup karena energi langka, itu bukan force majeure, itu kelalaian sistemik,” tegas Prayogi.
Ia menyebut bahwa dalam Islam, pendidikan adalah fardhu ‘ain bagi tiap individu dan menjadi salah satu sarana untuk menegakkan keadilan serta membebaskan manusia dari kebodohan.
Allah SWT berfirman:
“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)
Dengan dasar ini, Partai X menilai bahwa menghambat pendidikan adalah bentuk kezaliman struktural, apalagi jika disebabkan oleh lemahnya manajemen negara terhadap sumber daya.
Islam Memandang Energi sebagai Hak Rakyat, Bukan Komoditas Penguasa
Rasulullah SAW bersabda:
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api (energi), dan padang rumput.” (HR. Abu Dawud)
Hadis ini secara tegas menempatkan energi sebagai kebutuhan bersama, bukan milik segelintir pihak. Partai X menyoroti bahwa krisis BBM seperti yang terjadi di Jember menunjukkan lemahnya kedaulatan energi yang berbasis keadilan dan keberlanjutan.
“Ketika energi hanya dinikmati penguasa atau pusat kota, sementara rakyat daerah harus belajar online karena tak mampu beli BBM, itu adalah pengkhianatan terhadap prinsip musyawarah dan amanah publik,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Membangun Energi Umat, Bukan Sekadar Bisnis Negara
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, Partai X mengajukan lima solusi Islami dan transformatif:
- Desentralisasi Energi Daerah Berbasis Kemandirian Umat
Pemerintah daerah harus diberi kewenangan membangun pembangkit energi lokal, termasuk energi terbarukan yang halal dan ramah lingkungan. - Distribusi BBM Transparan dan Adil
Gunakan teknologi untuk memantau distribusi BBM secara terbuka, mencegah penimbunan dan mafia. - Prioritaskan Energi untuk Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
Pasokan BBM harus didahulukan bagi transportasi pelajar, guru, dan tenaga kesehatan di daerah. - Audit Energi Nasional
Audit menyeluruh terhadap rantai pasok BBM dan penyimpanan energi di semua level. - Pendidikan Energi di Pesantren dan Sekolah Islam
Dorong kurikulum energi dan ekologi berbasis syariah agar generasi mendatang memahami hak dan kewajibannya atas alam.
Penutup: Pendidikan Tidak Boleh Takluk oleh Krisis
Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar hak, tapi juga jalan menuju taqwa. Jangan biarkan keterbatasan BBM mematikan cahaya ilmu anak-anak di desa. Negara harus hadir bukan sebagai pemadam kebakaran, tapi sebagai penjaga pelita
Partai X menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah segera membangun sistem energi yang adil, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat karena masa depan umat, ditentukan oleh akses anak-anak kita terhadap ilmu hari ini.
