muslimx.id – Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Adian Napitupulu, menanggapi pertanyaan soal apakah partainya akan tetap kritis terhadap pemerintahan setelah Hasto Kristiyanto dibebaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kembali menjabat sebagai Sekjen. Menurut Adian, kekritisan melekat pada setiap intelektual, sebab intelektualitas menuntut untuk terus bertanya dan mencari jawaban atas fenomena sosial politik.
Namun, publik mempertanyakan apakah kebebasan seorang tokoh juga berarti rakyat akan dibebaskan dari himpitan ekonomi dan kesulitan hidup?
Islam dan Keadilan dalam Kepemimpinan
Islam menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemimpin bukan pada seberapa besar ia memberi kelonggaran kepada tokoh tertentu, melainkan seberapa mampu ia menghadirkan keadilan untuk rakyat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menekankan bahwa amanah kekuasaan adalah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menjadi pengingat bahwa pemerintah wajib memikul amanah besar membebaskan rakyat dari kemiskinan, kesenjangan, dan tekanan hidup. Pembebasan seorang pejabat tidak boleh mengalihkan perhatian dari penderitaan rakyat banyak.
Partai X Ingatkan Fungsi Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa fungsi negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari sejauh mana rakyat terbebas dari beban hidup, bukan sekadar membebaskan tokoh dari masalah hukum,” ujarnya.
Menurut Prayogi, kekritisan terhadap pemerintah tidak cukup dalam bentuk retorika, melainkan harus diwujudkan dalam keberpihakan nyata pada rakyat miskin dan kebijakan yang adil.
Solusi: Membebaskan Rakyat dari Beban Hidup
Berdasarkan prinsip Islam dan garis perjuangan Partai X, solusi yang ditawarkan antara lain:
- Evaluasi Kebijakan Publik – Menghadirkan mekanisme evaluasi berkala dengan melibatkan rakyat sebagai pengawas utama.
- Pemberantasan Korupsi Sistemik – Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada kesan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar – Memastikan akses rakyat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak.
- Transparansi dalam Kekuasaan – Menjadikan keterbukaan informasi sebagai standar, agar kebijakan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Penutup: Ukur Keberhasilan dengan Keadilan
Islam mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemimpin bukan pada seberapa banyak tokoh yang ia bebaskan, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan dari kesulitan hidup.
Korupsi, kemiskinan, dan kebijakan zalim adalah belenggu nyata rakyat. Pemerintah wajib hadir membebaskan mereka, sebab amanah kepemimpinan akan dipertanyakan di hadapan Allah SWT.
