muslimx.id – Bank Indonesia memastikan berbagi beban pembiayaan dengan pemerintah untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Skema burden sharing ini mirip kebijakan saat pandemi Covid-19, yakni pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, hingga 2 September 2025, BI telah membeli SBN senilai Rp200 triliun. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari kebijakan moneter ekspansif untuk menambah likuiditas. Sebagian pembelian diarahkan ke program perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Beban bunga ditanggung bersama, dengan porsi separuh pemerintah dan separuh BI. Contohnya, bunga program perumahan rakyat ditetapkan 2,9 persen, sementara koperasi desa sebesar 2,15 persen. Perry menilai formula ini dapat mengurangi beban fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kritik Partai X: Beban Tetap ke Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai kebijakan burden sharing tidak menyentuh masalah mendasar. Menurutnya, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Yang terjadi sekarang, BI dan pemerintah hanya membagi beban antar lembaga. Pada akhirnya, biaya ditransfer ke rakyat dalam bentuk kenaikan harga, inflasi, dan pajak,” tegas Prayogi.
Bagi rakyat, istilah burden sharing hanyalah jargon pejabat. Realitasnya, penderitaan rakyat kecil tidak berkurang, justru semakin berat di tengah mahalnya biaya hidup.
Pandangan Islam: Jangan Wariskan Beban Dzalim
Islam menegaskan hutang adalah beban yang berat, baik bagi individu maupun negara. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Bukhari).
Lebih dari itu, Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang lemah akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja darinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa: 5).
Ayat ini menegaskan, harta rakyat adalah amanah, bukan untuk dipermainkan dengan utang yang membebani mereka. Kebijakan ekonomi harus melindungi, bukan menjerumuskan rakyat dalam penderitaan berkepanjangan.
Solusi Partai X: Ekonomi Berbasis Rakyat
Untuk keluar dari jebakan utang dan bunga yang menekan rakyat, Partai X menawarkan solusi:
- Audit terbuka atas utang dan pembiayaan negara untuk memastikan transparansi.
- Arahkan anggaran lebih besar ke sektor produktif rakyat seperti UMKM, koperasi sejati, dan pertanian.
- Hentikan ketergantungan pada skema utang jangka panjang yang membebani generasi mendatang.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk merumuskan desain ekonomi berbasis kedaulatan rakyat.
- Amandemen UUD 1945 agar kedaulatan ekonomi tidak dipimpin oleh logika hutang, tetapi kepentingan rakyat.
Penutup: Rakyat Jangan Jadi Korban Lagi
Partai X menegaskan burden sharing hanya kosmetik jika rakyat tetap menanggung beban akhir. Islam mengingatkan, seorang pemimpin adalah pelayan rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Jika kebijakan ekonomi terus menindas rakyat, maka negara sedang berjalan di jalan kezhaliman. Keadilan ekonomi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
