muslimx.id – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan siap menindaklanjuti surat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait penghentian gaji anggota DPR yang di-nonaktif partai. Indra menegaskan, pihaknya telah menerima surat resmi dari MKD dan akan segera melaporkannya ke pimpinan DPR untuk dibahas lebih lanjut.
“Setelah dibahas bersama pimpinan, mekanisme akan menjadi acuan kami menindaklanjuti,” ujar Indra.
Surat MKD ini berisi permintaan penghentian gaji serta tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya, termasuk Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Adies Kadir, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam sebelumnya menegaskan bahwa surat itu tidak terbatas pada lima anggota dewan tersebut. Anggota DPR lain yang dinonaktifkan partainya juga akan masuk daftar. “Pokoknya semua yang dinonaktifkan akan dihentikan gajinya sementara,” kata Dek Gam.
Partai X: Keadilan Anggaran Harus Menyentuh Rakyat
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai penghentian gaji anggota DPR nonaktif hanyalah satu sisi keadilan. Menurutnya, rakyat juga menunggu keadilan anggaran dalam kehidupan sehari-hari.
“Tugas negara itu jelas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan hanya menertibkan pejabat, tapi memastikan rakyat merasakan keadilan dalam setiap rupiah anggaran negara,” tegas Prayogi.
Ia menambahkan, rakyat yang menghadapi harga pangan tinggi, pendidikan mahal, dan akses kesehatan terbatas berhak diperlakukan adil sebagaimana pejabat mendapat haknya.
Pandangan Islam: Amanah dan Keadilan Adalah Tuntutan Syariat
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”
Sementara Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jika ia berkhianat, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia.” (HR. Ahmad)
Artinya, penghentian gaji anggota DPR non aktif memang perlu, namun keadilan anggaran lebih besar lagi dituntut Allah SWT untuk rakyat. Jika pejabat bisa cepat ditertibkan, seharusnya urusan rakyat juga dipermudah, bukan dibiarkan terbebani.
Solusi Partai X: Keadilan Anggaran untuk Semua
- Transparansi Anggaran – Membuka seluruh data APBN agar rakyat bisa mengawasi penggunaannya.
- Prioritas Kebutuhan Pokok – Mengarahkan anggaran pada pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan proyek mercusuar.
- Evaluasi Independen – Membentuk lembaga evaluasi anggaran melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
- Partisipasi Rakyat – Menjadikan rakyat subjek aktif dalam pengawasan, bukan sekadar objek penerima kebijakan.
Penutup Keadilan adalah Tiang Langit
Partai X menegaskan, pemberhentian gaji anggota DPR nonaktif adalah langkah penting. Namun keadilan anggaran sejati harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah anak-anak mereka, dan di rumah sakit tempat mereka berobat.
Islam mengingatkan, keadilan adalah tiang langit. Tanpa keadilan, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada pemimpin, dan pemimpin kehilangan keberkahan dalam jabatannya. Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian…” (HR. Muslim)
Maka, keadilan anggaran bukan sekadar teknis birokrasi, tetapi ibadah sosial dan amanah akhirat. Negara ada untuk rakyat, dan pemimpin hanya sementara memegang kemudi yang kelak akan dimintai hisab di hadapan Allah.
