muslimx.id — Langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat eselon II dan III karena menyewakan lahan negara kepada pihak luar mendapat perhatian serius. Partai X menilai tindakan tegas ini harus menjadi contoh bahwa amanah rakyat bukan alat mencari keuntungan pribadi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan, “Negara punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau pejabat menyalahgunakan kewenangan, negara gagal menjalankan tugas melindungi.”
Amanah Hukum dalam Perspektif Islam
Islam menekankan pentingnya menegakkan amanah dan keadilan dalam setiap jabatan publik. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:
“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda manusia itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Ayat ini mengingatkan bahwa menyalahgunakan harta publik atau amanah rakyat adalah dosa dan bentuk ketidakadilan.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin atas rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menekankan bahwa setiap pejabat publik bertanggung jawab atas amanah rakyat dan harus menegakkan keadilan tanpa pilih kasih.
Tindakan Tegas Menjadi Contoh Moral
Prayogi menilai tindakan Menteri Pertanian adalah contoh nyata kepemimpinan yang menegakkan disiplin birokrasi dan memastikan sumber daya negara digunakan sepenuhnya untuk rakyat. Ia menekankan bahwa ketegasan harus berlaku merata, bukan hanya di satu kementerian. “Jangan ada pejabat kebal hukum karena kedekatan atau jabatan,” ujarnya.
Solusi Partai X: Reformasi Hukum dan Digitalisasi Birokrasi
Partai X menawarkan langkah strategis agar penegakan hukum amanah menjadi nyata:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, memastikan hukum berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan.
- Transformasi birokrasi digital, agar pengawasan aset publik transparan dan mencegah penyalahgunaan.
- Pendidikan moral berbasis Pancasila dan nilai Islam, menanamkan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan ladang bisnis.
Prayogi menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi dari kemampuan menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. “Pelanggaran kecil bisa menghancurkan kepercayaan besar. Amanah harus ditegakkan dengan kejujuran dan keadilan sebagai pondasinya,” tutupnya.
Dengan menegakkan hukum sesuai prinsip Islam, negara memastikan pejabat publik menjadi pelayan rakyat sejati, bukan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan.
