muslimx.id – Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendirikan posko dan tenda darurat di Tapanuli Utara untuk mempercepat penanganan bencana yang melanda beberapa wilayah Sumatera Utara. Dirjen Bina Adwil Safrizal Zakaria Ali memastikan proses penanganan darurat berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Lima tenda posko didirikan di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara, bersamaan dengan pengiriman lebih dari 16 ton bantuan pusat, termasuk tenda pengungsi, hygiene kit, matras, dan makanan siap saji. Bantuan ini sangat dibutuhkan warga yang terdampak banjir bandang dan longsor akibat curah hujan ekstrem pada 24–25 November 2025.
Infrastruktur di empat wilayah mengalami kerusakan berat. Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat 55 korban meninggal dan ribuan pengungsi. Akses jalan dan jembatan yang rusak membuat evakuasi serta distribusi logistik menghadapi hambatan serius.
Sorotan Partai X: Negara Harus Hadir Tanpa Menunda
Partai X menilai pendirian posko oleh Kemendagri merupakan langkah penting, namun menegaskan bahwa kecepatan penanganan masih harus ditingkatkan.
Prayogi R. Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, menyatakan bahwa negara memiliki tiga kewajiban: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, kerusakan akses tidak boleh menjadi alasan lambatnya distribusi bantuan. Pemerintah pusat harus memimpin koordinasi langsung, memastikan instansi bergerak sesuai kebutuhan warga, bukan terhambat administrasi.
Partai X menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya menghadapi bencana sendirian. Kemanusiaan harus menjadi dasar moral setiap keputusan pemerintah.
Transparansi, integritas, dan kesetaraan akses bantuan menjadi prinsip utama yang ditekankan Partai X. Bencana tidak boleh memperlebar ketimpangan antar wilayah, terutama bagi daerah terpencil yang sering tertinggal dalam distribusi bantuan.
Pandangan Islam: Pemimpin Tak Boleh Menunda Kewajiban Saat Rakyat Menderita
Islam menegaskan bahwa penyelamatan nyawa manusia adalah prioritas utama, dan pemimpin wajib hadir secara cepat dan adil.
Allah SWT berfirman:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Maidah: 2)
Ayat ini menegaskan bahwa negara sebagai pemegang amanah wajib bergerak aktif menolong rakyat yang sedang dalam kesusahan.
Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, kelambatan negara dalam penanganan bencana bukan sekadar masalah administrasi, tetapi bentuk kelalaian amanah kepemimpinan.
Solusi Partai X: Membangun Sistem Tanggap Cepat Nasional
Untuk mencegah penanganan lambat berulang, Partai X menawarkan langkah strategis:
- Pusat Logistik Bencana Daerah Rawan
Agar bantuan bergerak cepat tanpa menunggu instruksi pusat. - Jalur Evakuasi dan Jalur Alternatif Permanen
Sebagai infrastruktur darurat yang siap digunakan kapan pun. - Sistem Digital Nasional untuk Pemetaan Risiko
Mempercepat pengambilan keputusan berbasis data real-time. - BBM Darurat Prioritas Tinggi
Supaya distribusi bantuan dan alat berat tidak terhambat. - Evaluasi Kesiapsiagaan Pemda Secara Teratur
Untuk mencegah kelalaian dan memperkuat komando daerah.
Partai X menegaskan dukungan terhadap langkah Kemendagri, namun menilai bahwa negara membutuhkan sistem bencana yang jauh lebih cepat, responsif, dan modern.
Penutup: Negara Wajib Hadir Sebelum Rakyat Menjerit Minta Pertolongan
Bencana adalah ujian, tetapi kelalaian negara adalah pilihan. Partai X menekankan bahwa dalam setiap krisis, negara harus hadir sebelum rakyat mengalami penderitaan berkepanjangan.
Pendirian posko Taput adalah langkah awal. Selanjutnya negara harus: mengaudit kesiapsiagaan daerah, memperbaiki infrastruktur secara strategis, memastikan distribusi bantuan setara tanpa diskriminasi wilayah.
Dalam Islam, negara adalah pelindung umat, bukan penonton. Rakyat membutuhkan kehadiran negara yang sigap, adil, dan amanah terutama ketika hidup dan keselamatan mereka dipertaruhkan.
