muslimx.id — Narasi bahwa pemilu terlalu mahal kembali diangkat sebagai alasan untuk membatasi partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Biaya penyelenggaraan pemilu kerap dijadikan dalih untuk menggulirkan wacana pengalihan kewenangan memilih dari rakyat ke segelintir pejabat. Pertanyaan mendasarnya: benarkah menghilangkan hak pilih rakyat merupakan bentuk penghematan yang layak dibayar oleh sebuah negara demokratis?
Jika harga demokrasi dianggap terlalu mahal, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran, melainkan masa depan kedaulatan rakyat itu sendiri.
Hak pilih adalah amanah rakyat yang menjadi dasar sahnya kekuasaan. Biaya pemilu bukanlah pemborosan, melainkan ikhtiar untuk menegakkan persetujuan umat dan menjaga keadilan dalam kepemimpinan. Mengurangi hak pilih demi efisiensi justru menghilangkan legitimasi moral dan sosial kekuasaan.
Persoalan pemilu tidak terletak pada partisipasi rakyat, tetapi pada tata kelola politik yang mahal dan kurang amanah. Efisiensi yang mengorbankan peran umat adalah kesalahan arah, karena menjauhkan demokrasi dari ruh musyawarah dan keadilan yang diajarkan Islam.
Partai X: Hak Pilih Bukan Beban Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pengorbanan hak pilih rakyat tidak pernah bisa dibenarkan dengan dalih efisiensi.
“Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Semua itu harus berangkat dari kedaulatan rakyat. Jika hak pilih dianggap terlalu mahal, maka negara sedang gagal memahami tugas dasarnya. Demokrasi memang butuh biaya, tapi kehilangan hak pilih jauh lebih mahal bagi masa depan bangsa,” tegas Rinto.
Penyempitan hak pilih melemahkan peran umat dalam mengawasi kekuasaan, sehingga kritik dan koreksi semakin terbatas. Demokrasi pun berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa legitimasi dari rakyat.
Stabilitas yang dibangun tanpa ridha dan persetujuan umat bukanlah ketenteraman sejati, melainkan ketenangan semu yang mudah runtuh ketika kepercayaan publik sirna. Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang kokoh hanya berdiri di atas amanah, keadilan, dan partisipasi rakyat.
Islam Mengingatkan: Hak Rakyat Tidak Boleh Dirampas
Dalam perspektif Islam, hak rakyat bukanlah pemberian penguasa, melainkan amanah yang wajib dijaga. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, termasuk dalam pengaturan kekuasaan. Menghilangkan hak pilih demi alasan efisiensi adalah bentuk ketidakadilan struktural, karena menutup ruang rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian.” (HR. Muslim)
Cinta dan kepercayaan rakyat tidak lahir dari pembatasan hak, melainkan dari keterbukaan dan partisipasi. Kekuasaan yang menjauh dari rakyatnya akan kehilangan ikatan moral yang menjadi sumber legitimasi sejati.
Solusi: Menjaga Hak Pilih sebagai Amanah
Untuk menjaga demokrasi tetap sehat tanpa mengorbankan hak rakyat, beberapa langkah perlu ditegaskan:
- Menempatkan hak pilih sebagai prinsip yang tidak dapat ditukar dengan alasan anggaran
- Mereformasi tata kelola pemilu agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel
- Menekan biaya melalui pengawasan pendanaan dan penegakan hukum yang konsisten
- Memperkuat pendidikan politik agar partisipasi rakyat berkualitas dan sadar
- Menempatkan rakyat sebagai subjek demokrasi, bukan variabel penghematan
Penutup: Demokrasi adalah Ujian Tanggung Jawab
Dalam Islam, kekuasaan dan kebijakan publik adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT mengingatkan:
“Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu peroleh.” (QS. At-Takatsur: 8)
Hak pilih adalah nikmat sekaligus amanah. Menghemat anggaran dengan mengorbankan hak rakyat bukan solusi, melainkan awal dari kemunduran demokrasi. Negara yang kuat bukanlah negara yang takut pada suara rakyat, tetapi negara yang berani terus diuji oleh pilihan dan kehendak rakyatnya sendiri.
