muslimx.id — Dalam demokrasi modern, informasi bukan hanya disampaikan, tetapi juga dibingkai. Cara sebuah isu diberitakan sering kali lebih menentukan daripada isi faktanya. Di sinilah hubungan antara buzzer dan demokrasi menjadi kompleks: bukan sekadar soal dukungan atau kritik, tetapi soal framing yang membentuk persepsi publik.
Framing dapat memperjelas realitas. Namun framing juga bisa menyamarkan kebenaran.
Apa Itu Framing dalam Pemerintahan?
Framing adalah cara memilih sudut pandang dalam menyampaikan suatu informasi. Dua media dapat memberitakan peristiwa yang sama, tetapi dengan kesan yang berbeda.
Contohnya: fokus pada keberhasilan atau kegagalan, menonjolkan data tertentu dan mengabaikan yang lain, memilih narasumber yang sejalan, menggunakan diksi emosional.
Dalam konteks buzzer dan demokrasi, framing diperkuat oleh amplifikasi digital. Narasi yang sudah dibingkai kemudian disebarkan secara masif hingga membentuk opini publik. Jika framing dilakukan secara tidak jujur, demokrasi kehilangan objektivitasnya.
Manipulasi Persepsi dan Bias Informasi
Masalah muncul ketika framing berubah menjadi manipulasi. Informasi dipilih secara selektif untuk menggiring emosi publik. Fakta dipotong-potong agar sesuai dengan kepentingan penguasa.
Akibatnya: publik terpolarisasi, ruang dialog menyempit, kepercayaan terhadap media menurun, keputusan diambil berdasarkan persepsi, bukan data utuh.
Relasi buzzer dan demokrasi menjadi berbahaya ketika kebenaran dikalahkan oleh strategi komunikasi.
Perspektif Islam tentang Kejujuran Informasi
Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip utama dalam komunikasi. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42)
Ayat ini menjadi pengingat bahwa mencampur fakta dengan manipulasi adalah bentuk ketidakadilan.
Demokrasi yang sehat memerlukan keterbukaan dan kejujuran, bukan distorsi informasi demi kemenangan narasi.
Partai X: Menanggapi Buzzer dan Demokrasi
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa persoalan utama dalam hubungan buzzer dan demokrasi adalah melemahnya standar etika informasi.
“Demokrasi membutuhkan ruang publik yang rasional. Kalau framing digunakan untuk menyembunyikan fakta, maka kualitas keputusan publik ikut menurun,” ujarnya.
Menurut Prayogi, publik perlu dibekali literasi media agar mampu membedakan antara kritik berbasis data dan propaganda berbasis emosi.
“Buzzer bukan selalu masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika komunikasi tidak lagi menghormati integritas fakta,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peran media profesional dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menjaga keseimbangan narasi.
Penutup: Mengembalikan Kebenaran ke Pusat Demokrasi
Framing adalah bagian dari komunikasi. Namun ketika framing menjauh dari kejujuran, demokrasi berubah menjadi pertarungan persepsi.
Hubungan antara buzzer dan demokrasi harus diarahkan pada tanggung jawab moral dan profesionalisme informasi.
Karena demokrasi yang sehat bukan dibangun oleh narasi paling keras, tetapi oleh kebenaran yang paling jujur. Dan ketika kebenaran kembali menjadi pusat, akal publik akan kembali menemukan kejernihannya.
