muslimx.id — Krisis bahasa publik mungkin terdengar seperti persoalan kecil dibandingkan dengan masalah ekonomi, politik, korupsi, atau pelayanan pemerintah. Namun, bahasa sebenarnya merupakan bagian penting dari hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika pemerintah berbicara dengan istilah yang terlalu rumit, menggunakan terlalu banyak istilah asing, atau menyampaikan kebijakan dengan kalimat yang sulit dipahami, yang muncul bukan sekadar persoalan komunikasi. Ada jarak yang perlahan terbentuk antara negara dan rakyat.
Di ruang publik hari ini, istilah seperti stakeholder, roadmap, output, outcome, launching, upgrading, benchmarking, hingga follow up semakin sering digunakan. Sebagian memang memiliki konteks teknis yang sulit digantikan. Namun, persoalannya muncul ketika istilah tersebut digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Bahasa kemudian bukan lagi sekadar alat untuk menyampaikan pesan, tetapi berubah menjadi simbol status, kecanggihan, bahkan kekuasaan.
Ketika Bahasa Pemerintah Tidak Lagi Mudah Dipahami
Bahasa publik seharusnya menjadi jembatan. Masyarakat yang menerima kebijakan negara memiliki hak untuk memahami apa yang sedang dilakukan pemerintah, mengapa kebijakan tersebut dibuat, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Ketika informasi disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknokratis, masyarakat justru dipaksa menebak-nebak maksud dari sebuah kebijakan.
Masalahnya bukan pada penggunaan bahasa asing semata. Bahasa asing dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan hubungan global. Persoalannya adalah ketika bahasa asing digunakan tanpa kebutuhan yang jelas, sementara bahasa Indonesia yang lebih sederhana sebenarnya tersedia. Pada titik itu, bahasa tidak lagi membantu masyarakat memahami persoalan, tetapi justru menciptakan kesan bahwa urusan negara hanya dapat dipahami oleh kelompok tertentu.
Kondisi seperti ini berbahaya bagi demokrasi. Masyarakat yang tidak memahami bahasa kebijakan akan semakin sulit mengawasi pemerintah. Pada akhirnya, transparansi bukan hanya soal membuka dokumen atau menyediakan data, tetapi juga memastikan informasi tersebut dapat dimengerti oleh orang yang berhak mengetahuinya.
Bahasa Adalah Bagian dari Amanah
Dalam Islam, persoalan komunikasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral. Al-Qur’an mengingatkan orang beriman untuk menyampaikan perkataan yang benar melalui konsep qaulan sadidan. Bahasa yang benar bukan hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak dari apa yang disampaikan.
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 70:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”
Ayat tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kata-kata bukan sesuatu yang ringan. Dalam kehidupan publik, bahasa pemerintah juga membawa konsekuensi. Sebuah istilah dapat menentukan bagaimana masyarakat memahami sebuah kebijakan. Sebuah kalimat dapat membuat sesuatu terlihat sederhana, atau sebaliknya membuat persoalan yang sebenarnya mudah menjadi tampak begitu rumit.
Karena itu, bahasa publik semestinya tidak digunakan untuk memperlihatkan siapa yang paling pintar berbicara. Bahasa seharusnya digunakan agar masyarakat semakin memahami persoalan. Negara yang berbicara kepada rakyat dengan bahasa yang jelas menunjukkan penghormatan kepada rakyatnya.
Partai X Ketika Bahasa Menjadi Simbol Jarak Sosial
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai persoalan bahasa publik tidak dapat dipisahkan dari cara negara memandang masyarakat.
“Bahasa adalah bagian dari pelayanan publik. Kalau masyarakat harus menerjemahkan sendiri istilah pemerintah sebelum memahami sebuah kebijakan, berarti ada jarak komunikasi yang perlu diperbaiki,” ujar Prayogi.
Menurutnya, modernitas tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak istilah asing yang digunakan oleh pejabat atau lembaga negara. Justru, kemampuan menjelaskan persoalan yang kompleks dengan bahasa yang sederhana merupakan tanda bahwa seseorang benar-benar memahami persoalan tersebut.
“Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang terdengar paling canggih, tetapi pemerintahan yang paling mudah dipahami ketika menjelaskan sesuatu yang menyangkut kehidupan rakyat,” lanjutnya.
Penutup: Mengembalikan Bahasa Publik kepada Rakyat
Krisis bahasa publik pada akhirnya bukan ajakan untuk menolak bahasa asing ataupun menghentikan perkembangan istilah baru. Indonesia tetap membutuhkan bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan diplomasi yang berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang perlu dikritik adalah kebiasaan menggunakan istilah rumit ketika bahasa yang sederhana sebenarnya cukup untuk menjelaskan sesuatu.
Bahasa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi bahasa negara sekaligus bahasa rakyat. Karena itu, komunikasi publik semestinya kembali kepada prinsip sederhana: jelas, jujur, santun, dan mudah dipahami. Negara tidak kehilangan wibawanya hanya karena berbicara dengan bahasa yang sederhana. Sebaliknya, negara justru menunjukkan kedekatannya dengan rakyat ketika mampu menjelaskan persoalan yang rumit tanpa membuat rakyat merasa berada di luar pembicaraan.
Pada akhirnya, krisis bahasa publik bukan sekadar persoalan istilah asing atau kalimat birokratis. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam: apakah negara masih berbicara kepada rakyat, atau hanya berbicara kepada dirinya sendiri?
Dalam perspektif Islam, bahasa adalah bagian dari amanah. Kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat harus membantu menghadirkan pemahaman, bukan kebingungan. Sebab negara yang ingin dipercaya rakyat tidak cukup hanya membuat kebijakan yang baik. Negara juga harus mampu menjelaskannya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.
