Krisis Bahasa Publik: Ketika Bahasa Asing Menjadi Simbol Status dan Menjauhkan Masyarakat

muslimX
By muslimX
7 Min Read

muslimx.id  — Krisis bahasa publik tidak selalu lahir karena masyarakat tidak mampu memahami perkembangan zaman. Kadang justru bahasa yang digunakan oleh institusi publik membuat masyarakat merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan dunia yang bukan miliknya. Istilah-istilah asing muncul dalam berbagai pengumuman, program pemerintah, forum resmi, hingga komunikasi sehari-hari. Sebagian memang diperlukan, tetapi sebagian lainnya sebenarnya dapat disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jauh lebih sederhana.

Fenomena ini memperlihatkan perubahan cara bahasa dipandang. Bahasa asing tidak lagi hanya digunakan karena kebutuhan komunikasi global atau istilah teknis, tetapi kadang menjadi simbol modernitas dan status sosial. Semakin banyak istilah asing yang digunakan, semakin terlihat seolah-olah sebuah program lebih profesional. Padahal, ukuran keberhasilan komunikasi publik bukan seberapa modern sebuah istilah terdengar, melainkan apakah masyarakat benar-benar memahami maksudnya.

Ketika Bahasa Menjadi Simbol Kelas

Di ruang publik, istilah seperti stakeholder, roadmap, launching, upgrading, benchmarking, output, dan outcome semakin mudah ditemukan. Tidak ada yang salah dengan istilah tersebut ketika digunakan dalam konteks yang memang membutuhkannya. Masalah muncul ketika istilah itu digunakan begitu saja kepada masyarakat luas tanpa penjelasan mengenai maknanya.

Bahasa akhirnya menjadi semacam tanda pembeda. Mereka yang terbiasa dengan istilah tersebut dianggap lebih memahami persoalan, sementara masyarakat yang tidak mengerti dapat merasa tertinggal. Padahal, seseorang tidak menjadi lebih pintar hanya karena menggunakan istilah asing. Begitu pula sebuah kebijakan tidak otomatis menjadi lebih berkualitas hanya karena menggunakan bahasa yang terdengar modern.

Jika bahasa digunakan untuk membangun kesan bahwa sebuah kelompok lebih berpendidikan daripada kelompok lainnya, ruang publik perlahan kehilangan sifat terbukanya. Bahasa yang seharusnya menjadi alat komunikasi berubah menjadi tanda kelas sosial. Pada titik inilah persoalan bahasa mulai bersentuhan dengan persoalan keadilan.

Bahasa Publik dan Penghormatan kepada Masyarakat

Dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial, penggunaan bahasa sebenarnya merupakan bentuk penghormatan kepada orang lain. Ketika seseorang berbicara kepada masyarakat, ia tidak sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Ada orang lain yang harus menerima, memahami, dan mungkin menjalankan pesan tersebut.

Karena itu, bahasa publik seharusnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang beragam. Indonesia bukan masyarakat yang hidup dalam satu tingkat pendidikan, satu lingkungan pekerjaan, atau satu budaya komunikasi. Ada petani, pedagang, buruh, nelayan, guru, mahasiswa, pegawai, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Mereka semua memiliki hak yang sama untuk memahami informasi yang berkaitan dengan kehidupannya.

Bahasa yang terlalu rumit dapat menciptakan ketimpangan informasi. Orang yang memiliki akses pendidikan dan pengalaman profesional akan lebih mudah memahami kebijakan, sementara masyarakat lainnya harus mencari penjelasan tambahan. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, masyarakat dapat kehilangan kemampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam persoalan publik.

Islam Tidak Mengajarkan Kesombongan Bahasa

Dalam perspektif Islam, cara berbicara tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Pengetahuan seharusnya membuat manusia semakin rendah hati, bukan semakin senang memperlihatkan jarak dengan orang lain. Bahasa yang digunakan seseorang semestinya membantu menyampaikan kebenaran dan memberikan manfaat.

Al-Qur’an bahkan memberikan perhatian terhadap cara manusia menyampaikan perkataan. Dalam QS Ibrahim ayat 4 disebutkan bahwa Allah mengutus para rasul dengan bahasa kaumnya agar mereka dapat menjelaskan dengan terang. Prinsip tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang dapat dipahami oleh orang yang menjadi sasaran pembicaraan.

Pesan ini memiliki relevansi besar dalam kehidupan publik. Jika sebuah lembaga berbicara kepada masyarakat Indonesia, maka bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami seharusnya menjadi pilihan utama. Istilah asing boleh digunakan ketika diperlukan, tetapi tidak semestinya menjadi alat untuk menunjukkan siapa yang lebih modern atau lebih berpendidikan.

Partai X Jangan Sampai Bahasa Menjadi Tembok

Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa kecenderungan menggunakan istilah asing secara berlebihan perlu dilihat dari fungsi komunikasinya.

“Bahasa asing bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika bahasa digunakan untuk menciptakan kesan bahwa sebuah persoalan hanya dapat dipahami oleh kelompok tertentu,” ujar Prayogi.

Menurutnya, lembaga publik perlu membedakan antara kebutuhan menggunakan istilah teknis dengan kebiasaan menggunakan istilah yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketika ada padanan bahasa Indonesia yang sederhana, penggunaannya justru dapat membuat komunikasi lebih dekat dengan masyarakat.

“Kalau kita bisa mengatakan ‘pihak yang berkepentingan’ tetapi memilih stakeholder tanpa alasan yang jelas, kita perlu bertanya: apakah istilah itu benar-benar membantu masyarakat, atau hanya membantu kita terlihat modern?” katanya.

Pandangan tersebut menjadi penting karena bahasa seringkali mengikuti budaya sebuah institusi. Ketika lingkungan kerja terbiasa menggunakan istilah tertentu, istilah itu akhirnya dianggap normal dan dibawa ke ruang publik. Tanpa disadari, masyarakat kemudian dipaksa mengikuti bahasa internal sebuah kelompok.

Penutup: Mengembalikan Bahasa kepada Rakyat

Krisis bahasa publik pada akhirnya mengajak kita mempertanyakan kembali untuk siapa bahasa digunakan. Jika bahasa digunakan untuk membangun pemahaman, maka kesederhanaan adalah kekuatan. Jika bahasa digunakan untuk menunjukkan status, maka istilah yang sederhana pun dianggap kurang bergengsi.

Dalam kehidupan berbangsa, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah salah satu ruang bersama yang memungkinkan masyarakat dari latar belakang berbeda berbicara dalam satu ruang kebangsaan. Karena itu, bahasa publik seharusnya tidak menciptakan batas baru antara mereka yang memahami istilah tertentu dan mereka yang tidak.

Islam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh penampilan, jabatan, atau kemampuan memperlihatkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Demikian pula bahasa. Nilainya bukan pada seberapa sulit kata yang digunakan, tetapi pada seberapa besar manfaat yang lahir dari kata tersebut.

Maka, menggunakan bahasa Indonesia secara jelas bukan berarti menolak kemajuan. Justru di tengah dunia yang semakin kompleks, kemampuan berbicara sederhana adalah bentuk kecerdasan sekaligus penghormatan. Negara, lembaga, dan para pemimpin publik tidak perlu terdengar paling modern. Mereka perlu terdengar paling jelas ketika berbicara kepada rakyat.

Share This Article