GRONINGEN, BELANDA – Di tengah lingkungan akademik Rijksuniversiteit Groningen, salah satu universitas tertua di Belanda bagian utara, sebuah pembicaraan mengenai masa depan Indonesia berlangsung dalam Konferensi Internasional yang digelar Pengurus Cabang Internasional Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda.
Di ruang tersebut, diskursus mengenai Indonesia tidak hanya berbicara tentang sejarah, kebudayaan, atau kehidupan diaspora. Para peserta juga diajak melihat persoalan yang semakin penting dalam kehidupan sebuah negara: bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab kompleksitas masyarakat modern.
Konferensi tersebut menjadi ruang bagi para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan untuk memperkenalkan gagasan mengenai tata kelola pemerintahan berbasis Artificial Intelligence (AI).
Hadir dalam forum tersebut Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, serta CEO Enygma Erick Karya. Kehadiran mereka turut didampingi Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil, yang menghubungkan gagasan Ekosistem Sekolah Negarawan dengan jaringan diaspora dan para cendekiawan Indonesia di Eropa.
Dari Groningen, pembicaraan tersebut membawa satu pertanyaan besar: bagaimana Indonesia dapat menggunakan teknologi untuk memahami masyarakatnya yang begitu luas dan beragam?
Membaca Negara Melalui Kecerdasan Buatan
Salah satu perhatian utama dalam konferensi tersebut adalah pemaparan Erick Karya mengenai Intelligent Operation Platform atau IOP.
Sebagai CEO Enygma, Erick memperkenalkan IOP sebagai sistem integrator tata kelola pemerintahan yang didukung oleh mesin Artificial Intelligence. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu pemerintah membaca berbagai persoalan secara lebih terukur, terutama dalam menghadapi kompleksitas Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan juta penduduk, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayah.
AI dalam kerangka tersebut tidak hanya diposisikan sebagai teknologi untuk mempercepat pekerjaan administratif. Ia diarahkan untuk membantu pemerintah memahami pola dan perubahan yang terjadi di masyarakat.
Melalui kemampuan predictive analysis, sistem dapat digunakan untuk membaca berbagai kemungkinan yang muncul dalam pengambilan kebijakan. Mulai dari antisipasi krisis pangan, pengelolaan bencana, hingga upaya pemerataan kualitas pendidikan, data dapat menjadi dasar untuk membantu pemerintah menentukan langkah yang lebih tepat.
Di tengah wilayah Indonesia yang sangat luas, kemampuan tersebut menjadi semakin penting. Pemerintah tidak mungkin mengandalkan intuisi semata untuk memahami seluruh persoalan masyarakat.
Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Kebutuhan masyarakat di satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya. Karena itu, kemampuan membaca data secara cepat dan menyeluruh dapat membantu negara melihat persoalan secara lebih utuh. Namun, teknologi bukanlah pengambil keputusan terakhir.
AI dapat memberikan prediksi. AI dapat menemukan pola. AI dapat membantu memperlihatkan kemungkinan yang sebelumnya sulit terlihat oleh manusia. Tetapi keputusan tetap berada di tangan manusia. Di situlah pembicaraan mengenai tata kelola berbasis AI kemudian memasuki wilayah yang lebih luas.
Ketika AI Bertemu dengan Kepemimpinan
Perkembangan teknologi sering kali membuat manusia berbicara mengenai efisiensi. Pemerintahan diharapkan menjadi lebih cepat, data dapat diproses dalam waktu singkat, dan berbagai keputusan dapat dibuat berdasarkan informasi yang lebih lengkap.
Namun pemerintahan bukan hanya persoalan efisiensi. Sebuah kebijakan pada akhirnya selalu berhubungan dengan manusia.
Di balik data mengenai pendidikan terdapat anak-anak yang membutuhkan kesempatan belajar. Di balik data mengenai pangan terdapat keluarga yang membutuhkan kepastian hidup. Di balik data mengenai bencana terdapat masyarakat yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan.
Karena itu, kemampuan teknologi membaca data harus tetap diikuti kemampuan pemimpin membaca manusia.
Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra memberikan penegasan mengenai hal tersebut. Berangkat dari pemikiran kenegaraan dan kebangsaan budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, ia menekankan bahwa sistem kepemimpinan sehebat apa pun akan kehilangan maknanya apabila tidak memiliki empati.
AI yang dikembangkan bukan dimaksudkan untuk menggantikan pemimpin.
Sebaliknya, teknologi diharapkan dapat mengurangi beban administratif yang selama ini menyita banyak waktu dan perhatian pemimpin. Dengan demikian, pemimpin memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan hal yang tidak dapat digantikan oleh mesin: mendengar masyarakat, memahami keresahan, membangun hubungan, dan merawat hati rakyat.
Pada titik tersebut, teknologi justru ditempatkan sebagai alat untuk mengembalikan manusia kepada tugas kemanusiaannya.
Teknologi Bukan Pengganti Manusia
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang pemerintahan berbasis AI tidak semata-mata mengenai seberapa canggih sebuah sistem dapat bekerja.
Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ditempatkan dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Sebuah negara membutuhkan data untuk mengambil keputusan. Tetapi data tidak boleh membuat pemerintah hanya melihat masyarakat sebagai angka.
Pemerintah membutuhkan sistem yang mampu membaca kebutuhan rakyat. Tetapi kemampuan membaca data harus tetap diikuti keberanian untuk turun, mendengar, dan melihat kehidupan masyarakat secara langsung. Di sinilah teknologi dan kepemimpinan dapat saling melengkapi.
AI dapat membantu seorang pemimpin mengetahui di mana terjadi persoalan. Namun, empati tetap dibutuhkan untuk memahami mengapa persoalan tersebut terjadi. AI dapat memberikan proyeksi mengenai kemungkinan krisis. Namun, manusia tetap dibutuhkan untuk menentukan bagaimana menghadapi krisis tersebut dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.
Karena itu, teknologi pemerintahan yang baik bukanlah teknologi yang membuat manusia tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, teknologi yang baik adalah teknologi yang membuat manusia dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik.
Antusiasme Diaspora Indonesia di Groningen
Pemaparan tersebut mendapat respons positif dari peserta konferensi PCINU Belanda. Bagi Rinto Setiyawan dan Syafiih Kamil, antusiasme peserta menunjukkan bahwa komunitas diaspora Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin, memiliki perhatian terhadap gagasan mengenai masa depan Indonesia yang tidak hanya berbicara tentang persoalan, tetapi juga menawarkan kemungkinan solusi.
Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia di luar negeri, muncul kebutuhan untuk terus mengikuti perkembangan gagasan mengenai bangsanya sendiri. Bagi diaspora, Indonesia bukan sekadar tempat asal. Indonesia juga menjadi ruang yang terus dipikirkan dari kejauhan.
Karena itu, forum di Groningen menjadi lebih dari sekadar forum akademik. Ia menjadi ruang pertemuan antara pengalaman Indonesia dengan perspektif global.
Gagasan mengenai teknologi pemerintahan yang lahir dari Indonesia kemudian dibawa ke ruang dialog internasional. Di sana, gagasan tersebut tidak hanya diperkenalkan, tetapi juga diuji melalui pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman para peserta yang hidup di lingkungan akademik Eropa. Dari pertemuan semacam inilah sebuah gagasan dapat berkembang.
Belajar dari Perjalanan Berbagai Negara
Gagasan mengenai integrasi teknologi, tata kelola, dan moralitas kepemimpinan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari perjalanan riset Ekosistem Sekolah Negarawan dalam melihat berbagai pengalaman peradaban dan pemerintahan di sejumlah negara.
Perjalanan tersebut membawa perhatian pada kemajuan teknologi di Estonia, konsep kebahagiaan sosial di Finlandia, perkembangan masyarakat di Eropa Barat, hingga sejarah dan tradisi di Timur Tengah, Turkiye, Persia, serta kawasan Asia Tenggara. Setiap tempat memberikan pelajaran yang berbeda.
Ada negara yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Ada yang memperlihatkan bagaimana kebijakan sosial dapat ditempatkan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat. Ada pula yang memperlihatkan bagaimana sejarah dan tradisi tetap menjadi bagian penting dari identitas sebuah bangsa ketika menghadapi perubahan zaman.
Namun, pengalaman tersebut tidak untuk disalin begitu saja.
Indonesia memiliki sejarah, kebudayaan, wilayah, dan karakter masyarakatnya sendiri. Karena itu, pengalaman dari berbagai negara menjadi bahan untuk membaca kemungkinan, bukan cetak biru yang harus diikuti tanpa penyesuaian. Dari sanalah gagasan mengenai tata kelola pemerintahan berbasis AI ditempatkan dalam konteks Indonesia.
Dari Groningen untuk Indonesia
Di Universitas Groningen, pembicaraan tentang Artificial Intelligence pada akhirnya membawa sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar daripada teknologi itu sendiri.
Untuk apa sebuah negara menggunakan teknologi?
Jawabannya tidak cukup hanya dengan mengatakan agar pemerintahan menjadi lebih cepat atau lebih efisien. Teknologi seharusnya membantu negara menjadi lebih mampu memahami masyarakatnya. Ia harus membantu pemerintah mengenali persoalan sebelum menjadi krisis, mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, dan memastikan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih adil.
Namun di atas semua itu, teknologi tetap membutuhkan manusia yang memiliki nilai. Sebab sebuah sistem dapat bekerja berdasarkan algoritma, tetapi negara bekerja berdasarkan keputusan manusia. Sebuah mesin dapat membaca data, tetapi hanya manusia yang dapat memahami kesedihan di balik angka.
Sebuah teknologi dapat memberikan prediksi, tetapi hanya kepemimpinan yang memiliki empati yang dapat menentukan bagaimana prediksi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Dari Groningen, gagasan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Sekolah Negarawan untuk membaca masa depan Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melihat teknologi sebagai simbol kemajuan, tetapi juga berusaha memastikan bahwa kemajuan tersebut tetap memiliki arah.
Perjalanan dari berbagai negara, ruang-ruang akademik, komunitas diaspora, hingga berbagai daerah di Indonesia menjadi bagian dari proses tersebut. Sebab membangun masa depan negara bukan hanya tentang menghadirkan teknologi yang paling canggih. Tetapi juga tentang memastikan bahwa ketika teknologi semakin maju, negara tetap memiliki kemampuan untuk mendengar, memahami, dan merawat rakyatnya.
Dari Groningen, gagasan itu kemudian kembali kepada Indonesia: bahwa masa depan tata kelola pemerintahan mungkin akan semakin digital, tetapi alasan mengapa negara dibangun tetap sama—untuk manusia yang hidup di dalamnya.
