muslimx.id — Krisis bahasa publik pada akhirnya bukan hanya persoalan tentang istilah asing, kalimat birokratis, atau kebiasaan menggunakan bahasa yang terlalu formal. Di balik semua itu terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara, lembaga, dan masyarakat saling berkomunikasi. Sebab sebuah kebijakan yang baik tidak akan banyak berarti apabila masyarakat tidak memahami maksudnya.
Bahasa seharusnya menjadi jembatan. Ia membantu manusia memahami gagasan, menjelaskan persoalan, menyampaikan aturan, sekaligus membangun kepercayaan. Karena itu, ketika bahasa publik semakin rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari, yang perlu diperbaiki bukan hanya pilihan katanya, tetapi juga cara pandang terhadap masyarakat. Rakyat bukan sekadar objek yang menerima informasi. Mereka adalah bagian dari kehidupan publik yang berhak memahami apa yang sedang dibicarakan oleh negaranya.
Bahasa yang Membumi Bukan Bahasa yang Rendah
Ada kecenderungan untuk menganggap bahasa sederhana sebagai sesuatu yang kurang profesional. Dalam lingkungan birokrasi, akademik, maupun dunia bisnis, istilah-istilah teknis sering dianggap lebih tepat dan lebih berwibawa. Padahal, bahasa sederhana tidak sama dengan bahasa yang rendah. Sederhana berarti pesan dapat dipahami tanpa harus kehilangan makna.
Justru ketika sebuah persoalan sangat kompleks, kemampuan menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana menjadi semakin penting. Pemerintah dapat menggunakan istilah teknis dalam dokumen yang memang membutuhkan ketepatan tertentu. Namun ketika informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat luas, perlu ada usaha untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami.
Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menjadi ahli birokrasi hanya untuk mengetahui apa yang menjadi hak mereka. Seorang warga yang ingin memahami program pemerintah, misalnya, tidak harus terlebih dahulu memahami seluruh istilah teknis yang digunakan oleh lembaga tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan.
Kejelasan adalah Bentuk Penghormatan
Komunikasi publik yang baik bukan hanya soal menyampaikan informasi sebanyak mungkin. Yang lebih penting adalah memastikan informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat. Sebuah pengumuman yang panjang belum tentu lebih informatif daripada penjelasan yang singkat dan jelas.
Dalam konteks ini, kejelasan dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan. Ketika pemerintah menjelaskan sebuah kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami, pemerintah sedang mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami. Sebaliknya, bahasa yang terlalu berbelit dapat membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk memahami persoalan yang sebenarnya menyangkut kehidupan mereka.
Di sinilah krisis bahasa publik memiliki kaitan dengan kualitas pemerintahan. Transparansi bukan sekadar membuka informasi. Informasi juga harus dapat dipahami. Sebab data yang tersedia tetapi tidak dimengerti oleh masyarakat pada akhirnya tetap menciptakan jarak.
Islam Mengajarkan Bahasa yang Baik
Islam memiliki perhatian besar terhadap cara manusia berbicara. Al-Qur’an tidak hanya memerintahkan manusia untuk berkata benar, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kualitas perkataan. Salah satu prinsip pentingnya adalah qaulan sadidan, perkataan yang benar dan lurus.
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 70:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”
Prinsip tersebut menjadi relevan ketika diterapkan dalam kehidupan publik. Bahasa yang benar tidak semestinya digunakan untuk membingungkan. Bahasa yang baik seharusnya membantu manusia memahami sesuatu secara lebih jernih. Apalagi ketika seseorang berbicara atas nama lembaga atau menggunakan kewenangan publik.
Dalam Islam, amanah tidak hanya berkaitan dengan harta dan jabatan. Amanah juga berkaitan dengan tanggung jawab atas perkataan. Karena itu, komunikasi publik seharusnya tidak menjadi tempat untuk menyembunyikan persoalan di balik istilah yang sulit, apalagi menciptakan kesan tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Partai X Bahasa sebagai Bagian dari Pelayanan Publik
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, mengatakan bahwa pembenahan bahasa publik seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pelayanan publik ingin benar-benar dekat dengan masyarakat, bahasa harus menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat sudah datang untuk mendapatkan pelayanan, tetapi masih harus menghadapi bahasa yang tidak mereka pahami,” ujar Prayogi.
Menurutnya, perubahan kecil dalam cara berkomunikasi dapat memberikan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Istilah yang rumit dapat dijelaskan, kalimat yang terlalu panjang dapat disederhanakan, dan informasi penting dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih langsung.
“Bahasa yang membumi bukan berarti mengurangi kewibawaan institusi. Justru masyarakat akan lebih menghargai lembaga yang mampu menjelaskan persoalan dengan jelas dan tidak membuat mereka merasa bodoh,” katanya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa membangun pemerintahan yang dekat dengan rakyat tidak selalu membutuhkan program besar. Kadang perubahan dapat dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana yaitu cara negara berbicara kepada masyarakat.
Penutup: Mengembalikan Bahasa Indonesia sebagai Ruang Bersama
Bahasa Indonesia sejak awal memiliki fungsi penting dalam kehidupan kebangsaan. Ia mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah, latar budaya, dan bahasa daerah dalam satu ruang komunikasi bersama. Karena itu, bahasa Indonesia bukan sekadar alat administratif, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan bersama.
Di tengah perkembangan global, bahasa Indonesia tentu akan terus menerima pengaruh dari bahasa asing. Itu merupakan sesuatu yang wajar. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan hubungan internasional akan membawa banyak istilah baru. Yang perlu dijaga adalah kemampuan untuk membedakan antara istilah yang memang diperlukan dan istilah yang sekadar digunakan karena ingin terlihat modern.
Ruang publik seharusnya tetap menjadi ruang yang dapat dimasuki siapa saja. Bahasa yang digunakan di dalamnya harus membantu masyarakat merasa menjadi bagian dari pembicaraan. Ketika bahasa semakin eksklusif, ruang publik pun berisiko menjadi milik kelompok tertentu saja.
