LEIDEN, BELANDA — Sebuah bangsa tidak hanya perlu mengingat bagaimana ia pernah mengalami kekalahan, tetapi juga memahami mengapa kekalahan itu bisa terjadi. Sejarah menjadi penting ketika mampu membantu generasi berikutnya mengenali kelemahan yang pernah dimiliki dan membangun cara untuk tidak mengulanginya. Gagasan tersebut menjadi bagian dari refleksi para pegiat Sekolah Negarawan ketika menapak tilas kawasan bekas kantor dan kediaman Snouck Hurgronje di Leiden, Belanda.
Kunjungan tersebut diikuti Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Rombongan didampingi Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil. Di tengah kota akademik Leiden, mereka membaca kembali salah satu bagian sejarah kolonial yang memperlihatkan bagaimana pengetahuan mengenai masyarakat Nusantara dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
Bagi Sekolah Negarawan, penelusuran tersebut bukan sekadar napak tilas. Ia menjadi ruang autokritik untuk melihat hubungan antara pengetahuan, informasi, kekuasaan, dan ketahanan sebuah bangsa.
Ketika Pengetahuan Menjadi Instrumen Kekuasaan
Snouck Hurgronje dikenal sebagai orientalis yang memiliki pengaruh penting dalam kebijakan kolonial Belanda terhadap masyarakat Muslim di Hindia Belanda. Ia melakukan kajian mendalam mengenai kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Nusantara, termasuk masyarakat Aceh.
Pengetahuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah kolonial dalam menghadapi perlawanan di Aceh. Dari sudut pandang sejarah, pengalaman tersebut memperlihatkan satu hal yang penting. Memahami karakter masyarakat dapat memberikan kekuatan strategis kepada pihak yang memiliki pengetahuan tersebut.
Karena itu, sejarah Snouck Hurgronje tidak hanya relevan untuk dipelajari sebagai bagian dari sejarah kolonialisme. Ia juga dapat dibaca sebagai pelajaran mengenai pentingnya kemampuan sebuah bangsa memahami masyarakatnya sendiri.
Bangsa yang tidak cukup mengenali struktur sosial, kebudayaan, psikologi masyarakat, dan perubahan yang terjadi di dalamnya akan lebih mudah dibaca oleh pihak lain. Persoalannya bukan pada aktivitas penelitian itu sendiri, melainkan pada ketimpangan kemampuan dalam memproduksi dan menguasai pengetahuan mengenai diri sendiri.
Dari Objek Penelitian Menjadi Subjek Pengetahuan
Prayogi R. Saputra melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan untuk membangun kemandirian berpikir. Dalam pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang menjadi salah satu pijakan kurikulum Sekolah Negarawan, kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya suatu bangsa dari kekuasaan asing.
Ada kemerdekaan dalam cara berpikir. Ada pula kemampuan untuk menentukan sendiri bagaimana bangsa melihat persoalannya, menilai kebutuhannya, dan merumuskan jalan keluar bagi kehidupannya.
Dekolonisasi pemikiran karena itu tidak cukup dengan mengubah sudut pandang terhadap masa lalu. Bangsa Indonesia juga perlu membangun kemampuan untuk memproduksi pengetahuan tentang dirinya sendiri. Perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas intelektual, teknokrat, dan para pemimpin perlu memiliki kapasitas untuk membaca Indonesia dengan kedalaman yang sesuai dengan kompleksitas masyarakatnya.
Dengan kemampuan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi objek penelitian bagi dunia luar. Indonesia dapat hadir sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, gagasan, dan kemampuan untuk ikut menentukan percakapan global.
Tata Kelola Dimulai dari Cara Membaca Bangsa
Rinto Setiyawan menempatkan pengalaman Snouck Hurgronje sebagai pengingat mengenai pentingnya kemampuan membaca kondisi sosial sebelum mengambil keputusan. Dalam sejarah kolonial, pengetahuan mengenai masyarakat menjadi bagian dari strategi kekuasaan. Pada masa sekarang, kemampuan memahami masyarakat justru semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat.
Di sinilah tata kelola memiliki dimensi yang lebih luas. Pemerintahan tidak cukup hanya memiliki struktur administratif. Negara juga membutuhkan kemampuan membaca realitas sosial secara akurat.
Bagaimana masyarakat hidup, apa yang mereka butuhkan, bagaimana perubahan ekonomi memengaruhi keluarga, bagaimana teknologi mengubah perilaku, serta bagaimana ketimpangan berkembang merupakan bagian dari informasi yang semestinya dipahami negara.
Tanpa kemampuan membaca tersebut, kebijakan dapat berjalan berdasarkan asumsi yang jauh dari kenyataan. Sebaliknya, ketika negara memiliki pengetahuan yang baik mengenai masyarakatnya, kebijakan memiliki peluang lebih besar untuk menjawab persoalan yang benar-benar terjadi.
Kedaulatan Informasi di Era Digital
Jika pada masa lalu pengetahuan mengenai masyarakat dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan laporan, perkembangan teknologi kini menghadirkan kemampuan yang jauh lebih besar dalam mengumpulkan serta mengolah data.
Erick Karya melihat perubahan tersebut sebagai salah satu tantangan penting bagi tata kelola pemerintahan masa depan. Data masyarakat memiliki nilai strategis karena dapat membantu negara memahami kondisi sosial dan mengambil keputusan secara lebih tepat. Namun, data juga memiliki risiko ketika tidak dilindungi dan dikelola secara bertanggung jawab.
Dalam konteks itu, Enygma yang diperkenalkan bersama Sekolah Negarawan sebagai gagasan tata kelola berbasis Artificial Intelligence atau AI diarahkan untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu proses pemerintahan. Teknologi dapat digunakan untuk membaca data, menghubungkan informasi, dan membantu pengambilan keputusan.
Namun, kedaulatan teknologi tidak berarti negara harus mengumpulkan seluruh informasi tanpa batas. Justru semakin besar kemampuan teknologi, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan privasi, keamanan data, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Pelajaran dari sejarah menjadi relevan di sini. Kemampuan membaca masyarakat adalah kekuatan. Pada masa lalu, kekuatan tersebut berada di tangan penguasa kolonial dan digunakan untuk kepentingan kolonial. Di masa kini, kemampuan yang sama harus ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik dan perlindungan terhadap masyarakat.
Teknologi Harus Berpihak kepada Manusia
Pembicaraan mengenai AI dan data juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan teknologi dan untuk tujuan apa teknologi digunakan.
Tata kelola digital yang berdaulat bukan hanya persoalan memiliki perangkat teknologi sendiri. Yang lebih penting adalah kemampuan menentukan tujuan penggunaannya. Teknologi harus membantu negara memahami rakyat, memperbaiki pelayanan, memperkuat transparansi, dan melindungi kepentingan publik.
Karena itu, kedaulatan data tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan manusia. Data hanyalah representasi dari kehidupan manusia yang nyata. Di balik angka, peta, dan informasi terdapat warga negara dengan kebutuhan, hak, dan martabat yang harus dijaga.
Pengalaman menapak tilas Snouck Hurgronje kemudian memberikan konteks historis bagi pembicaraan tersebut. Dulu, informasi mengenai masyarakat dapat menjadi alat untuk menundukkan masyarakat. Tantangan masa kini adalah memastikan bahwa teknologi dan informasi justru digunakan untuk membuat masyarakat lebih terlindungi dan negara lebih bertanggung jawab.
Membaca Masa Lalu untuk Merancang Masa Depan
Kunjungan ke Leiden menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang Sekolah Negarawan di berbagai negara. Ekspedisi selama dua tahun ke 12 negara mempertemukan delegasi dengan pengalaman pendidikan di Finlandia, pemerintahan digital di Estonia, kehidupan sosial Eropa, hingga perjalanan ke Turkiye, Persia atau Iran, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.
Setiap tempat memberikan jenis pelajaran yang berbeda. Ada yang memperlihatkan bagaimana institusi dibangun, ada yang menunjukkan bagaimana teknologi digunakan, dan ada pula yang menghadirkan cermin sejarah mengenai akibat ketika pengetahuan dan kekuasaan berjalan dalam hubungan yang timpang.
Leiden memberikan pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah Indonesia telah cukup mampu membaca dirinya sendiri?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena tata kelola yang berdaulat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Ia membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, lembaga pengetahuan yang mandiri, teknologi yang dapat dikendalikan untuk kepentingan publik, serta sistem yang memastikan informasi tidak berubah menjadi alat dominasi.
Dari bekas kantor Snouck Hurgronje, Sekolah Negarawan membaca kembali masa lalu bukan untuk terjebak di dalamnya. Sejarah justru dijadikan cermin agar Indonesia mampu membangun masa depan dengan kesadaran yang lebih utuh.
Kedaulatan sebuah bangsa pada akhirnya juga tercermin dari kemampuannya memahami dirinya sendiri. Ketika pengetahuan, teknologi, dan tata kelola dibangun untuk kepentingan rakyat, pengalaman pahit masa lalu dapat diubah menjadi dasar bagi kehidupan bernegara yang lebih mandiri.
