Groningen, Belanda – Di tengah suasana akademik Rijksuniversiteit Groningen, salah satu universitas tertua di Belanda bagian utara, sebuah pembahasan mengenai masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia berlangsung dalam Konferensi Internasional PCINU Belanda.
Forum tersebut mempertemukan para pemikir Islam Nusantara, akademisi, serta komunitas diaspora Indonesia di Eropa. Di ruang akademik tersebut, para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan membawa sebuah gagasan mengenai masa depan pemerintahan Indonesia: bagaimana teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan untuk membangun tata kelola negara yang lebih mampu membaca kebutuhan masyarakat.
Hadir dalam forum tersebut Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, serta CEO Enygma Solusi Negeri Erick Karya. Rombongan tersebut turut didampingi Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil, yang menghubungkan ekosistem riset kenegaraan tersebut dengan komunitas diaspora dan akademisi Indonesia di Belanda.
Kehadiran mereka bukan sekadar untuk memperkenalkan sebuah teknologi. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk membicarakan bagaimana teknologi dapat ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan sebuah negara dalam menghadapi perubahan zaman.
Memperkenalkan Pemerintahan yang Mampu Membaca Masyarakat
Salah satu perhatian utama dalam forum tersebut adalah pemaparan Erick Karya mengenai sistem pemerintahan berbasis Artificial Intelligence.
Melalui Enygma Solusi Negeri, Erick memperkenalkan IOP, sebuah teknologi tata kelola yang dirancang untuk membantu pemerintah membaca kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh. Sistem tersebut dikembangkan dengan kemampuan untuk membaca demografi, memproyeksikan kebutuhan ekonomi daerah, hingga mendeteksi berbagai anomali dalam birokrasi.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan AI dalam pemerintahan tidak harus berhenti pada otomatisasi pekerjaan administratif. Teknologi dapat digunakan untuk membantu negara memahami perubahan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan.
Di era ketika data menjadi salah satu sumber daya paling penting, kemampuan membaca data masyarakat juga menjadi bagian dari kemampuan negara dalam menjalankan pemerintahannya.
Namun, di balik kemampuan teknologi tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar. Ketika semakin banyak keputusan pemerintahan bergantung pada data dan sistem digital, siapa yang menguasai teknologi tersebut? Siapa yang mengelola datanya? Dan untuk kepentingan siapa teknologi tersebut dikembangkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat pembahasan mengenai AI tidak lagi sekadar menjadi pembahasan tentang teknologi. Ia mulai memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu tentang kedaulatan sebuah negara.
AI dan Persoalan Kedaulatan Digital
Bagi Ekosistem Sekolah Negarawan dan Enygma Solusi Negeri, kolaborasi dalam pengembangan teknologi tata kelola tersebut bukan hanya mengenai pembuatan perangkat lunak.
Gagasan yang dibangun adalah menghadirkan infrastruktur digital yang dapat menjadi bagian dari kemampuan negara dalam memahami masyarakatnya sendiri. Sebuah negara tidak hanya membutuhkan teknologi untuk mempercepat pekerjaan, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola teknologi tersebut secara mandiri.
Di tengah disrupsi digital, ketergantungan terhadap teknologi dan infrastruktur data yang berada di luar kendali negara dapat menjadi persoalan tersendiri. Kedaulatan pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai wilayah, sumber daya alam, atau kekuatan pertahanan. Kedaulatan juga mulai menyentuh ruang digital.
Data penduduk, informasi ekonomi daerah, pola kebutuhan masyarakat, serta berbagai informasi yang dihasilkan oleh aktivitas pemerintahan merupakan bagian penting dari kehidupan negara modern. Karena itu, kemampuan mengelola data dan membangun teknologi sendiri menjadi salah satu bagian dari tantangan pemerintahan masa depan.
Dari perspektif tersebut, teknologi pemerintahan berbasis AI tidak hanya dapat dipandang sebagai instrumen efisiensi. Ia juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara untuk berdiri di atas kekuatan teknologinya sendiri.
Teknologi yang Tetap Membutuhkan Adab
Namun, teknologi secanggih apa pun pada akhirnya tetap digunakan oleh manusia. Karena itu, pembicaraan mengenai masa depan pemerintahan tidak cukup hanya membicarakan kemampuan algoritma dalam mengolah data. Pertanyaan yang lebih penting adalah nilai apa yang menjadi dasar ketika teknologi tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak kepada masyarakat.
Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra memberikan landasan filosofis terhadap gagasan tersebut. Selaras dengan pilar kurikulum Sekolah Negarawan yang bersumber pada pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, ia menekankan bahwa kepemimpinan berbasis AI harus tetap dijiwai oleh adab dan akhlak.
Teknologi tidak boleh berdiri di luar nilai kemanusiaan.
Sebuah algoritma memang dapat membaca jutaan data. Namun, data tersebut tetap berbicara tentang manusia. Di balik angka kemiskinan terdapat keluarga yang sedang bertahan hidup. Di balik data ekonomi terdapat masyarakat yang menggantungkan kehidupannya. Dan di balik sebuah keputusan birokrasi terdapat manusia yang akan merasakan dampaknya.
Karena itu, teknologi pemerintahan seharusnya tidak hanya membuat negara menjadi lebih cepat. Teknologi juga harus membuat negara menjadi lebih peka terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, keberpihakan kepada kaum mustadhafin atau masyarakat yang dilemahkan menjadi salah satu prinsip penting. Kemajuan teknologi tidak akan memiliki arti apabila kecanggihannya justru semakin menjauhkan negara dari masyarakat yang seharusnya dilayani.
Ketika Tradisi dan Teknologi Bertemu
Antusiasme peserta Konferensi Internasional PCINU Belanda menunjukkan bahwa gagasan tersebut memiliki ruang dialog yang luas. Bagi komunitas cendekiawan santri di Groningen, pemaparan Ekosistem Sekolah Negarawan memperlihatkan bahwa pengembangan teknologi modern tidak harus membuat sebuah bangsa kehilangan akar tradisi dan spiritualitasnya.
Teknologi dan tradisi sering kali ditempatkan seolah-olah berada dalam dua ruang yang berbeda. Teknologi dianggap mewakili masa depan, sementara tradisi dianggap mewakili masa lalu. Namun perjalanan sebuah bangsa menunjukkan bahwa keduanya dapat bertemu.
Indonesia dapat mengembangkan teknologi pemerintahan modern sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan yang menjadi identitasnya. Teknologi dapat menjadi alat baru untuk menerjemahkan gagasan mengenai keadilan sosial, pelayanan publik, dan keberpihakan kepada masyarakat ke dalam sistem pemerintahan yang lebih adaptif.
Pada titik inilah pembicaraan mengenai AI menjadi lebih dari sekadar pembicaraan mengenai mesin. Ia menjadi pembicaraan tentang manusia, nilai, dan masa depan sebuah bangsa.
Belajar dari Berbagai Negara untuk Memahami Indonesia
Gagasan mengenai tata kelola pemerintahan berbasis AI yang diperkenalkan di Groningen juga merupakan bagian dari perjalanan riset Sekolah Negarawan selama bertahun-tahun. Berbagai pengalaman dari negara lain dipelajari untuk memahami bagaimana masyarakat dan pemerintahan di berbagai tempat menghadapi persoalan mereka masing-masing.
Keunggulan teknologi pemerintahan di Estonia, konsep kebahagiaan sosial di Finlandia, hingga perjalanan sejarah dan tradisi di Persia serta Timur Tengah menjadi bagian dari penjelajahan tersebut. Namun, mempelajari pengalaman negara lain bukan berarti mencari model yang dapat disalin begitu saja.
Setiap negara memiliki sejarah, masyarakat, kebudayaan, dan persoalannya sendiri. Karena itu, pengalaman dari berbagai belahan dunia lebih tepat dipahami sebagai bahan pembelajaran untuk menemukan jalan yang sesuai dengan karakter Indonesia.
Dari sana, riset mengenai negara tidak hanya berbicara tentang bagaimana negara lain bekerja. Ia juga menjadi cara untuk bertanya kembali mengenai Indonesia: negara seperti apa yang ingin dibangun, teknologi seperti apa yang dibutuhkan, dan nilai apa yang harus tetap dijaga.
Dari Groningen untuk Masa Depan Indonesia
Di ruang akademik Universitas Groningen, pembicaraan mengenai AI pada akhirnya membawa perhatian kepada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai masa depan pemerintahan. Seberapa canggih teknologi yang dimiliki negara memang penting. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan.
Sebuah sistem dapat membaca data dalam jumlah besar, tetapi tetap membutuhkan manusia yang mampu menentukan apa yang penting. Sebuah algoritma dapat memproyeksikan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap membutuhkan kepemimpinan yang memahami arti keadilan.
Karena itu, tata kelola pemerintahan berbasis AI pada akhirnya bukan hanya cerita tentang teknologi. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara berusaha memahami masyarakatnya dengan cara yang baru.
Dari Groningen, gagasan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Sekolah Negarawan untuk membaca masa depan Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mencari teknologi terbaik, tetapi juga berusaha menemukan bagaimana teknologi dapat ditempatkan dalam kerangka kebangsaan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Sebab memahami masa depan sebuah negara bukan hanya tentang mengetahui teknologi apa yang akan digunakan. Tetapi juga tentang memastikan bahwa ketika teknologi tersebut berkembang, manusia tetap menjadi alasan utama mengapa negara membangunnya.
