BERLIN, JERMAN — Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan. Kemajuan juga bergantung pada kualitas ilmu pengetahuan, keberanian menjaga kebebasan berpikir, serta kesediaan negara belajar dari sejarahnya sendiri. Ketika pendidikan, ingatan kolektif, dan kekuasaan berjalan tanpa hubungan yang sehat, sebuah bangsa berisiko mengulangi kesalahan yang pernah membawa kehancuran.
Gagasan tersebut menjadi salah satu bahan refleksi para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan (SN) ketika menelusuri koridor bersejarah Unter den Linden di Berlin, Jerman. Perjalanan dari Humboldt University menuju Brandenburg Gate memperlihatkan bagaimana kampus, monumen sejarah, dan lembaga pemerintahan dapat dibaca sebagai bagian dari perjalanan panjang sebuah bangsa dalam membangun kehidupan bernegara.
Kunjungan ini diikuti Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Sepanjang perjalanan, ketiganya mengamati keterkaitan antara kebebasan akademik, kesadaran sejarah, dan tanggung jawab lembaga negara dalam membentuk masa depan masyarakat.
Humboldt University dan Pentingnya Kebebasan Berpikir
Humboldt University menjadi titik awal perjalanan intelektual tersebut. Universitas ini dikenal melalui tradisi pendidikan tinggi yang menempatkan kebebasan akademik, penelitian, dan pengajaran sebagai unsur penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tradisi yang kerap dikaitkan dengan model Humboldtian menekankan bahwa perguruan tinggi tidak seharusnya hanya menjadi tempat menyampaikan pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menguji gagasan dan menghasilkan pemikiran baru.
Bagi kehidupan bernegara, prinsip tersebut memiliki arti penting. Negara membutuhkan ilmu pengetahuan untuk memahami persoalan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat. Namun, ilmu pengetahuan hanya dapat menjalankan perannya secara optimal ketika para akademisi memiliki ruang untuk meneliti, mempertanyakan asumsi, dan menyampaikan temuan tanpa tekanan yang tidak semestinya dari kekuasaan.
Kampus yang hidup bukanlah kampus yang selalu membenarkan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, perguruan tinggi perlu menjadi ruang tempat kebijakan diuji melalui argumentasi, data, dan penelitian. Kritik akademik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki keputusan publik.
Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada kerja sama administratif atau pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Perguruan tinggi juga perlu berperan sebagai pusat pemikiran kritis yang membantu masyarakat memahami persoalan bangsa, sekaligus mengingatkan negara ketika kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan publik.
Bebelplatz dan Peringatan tentang Bahaya Membungkam Pikiran
Tidak jauh dari Humboldt University terdapat Bebelplatz, lokasi pembakaran buku oleh kelompok Nazi pada 10 Mei 1933. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pengingat sejarah tentang bagaimana kebencian terhadap pemikiran yang berbeda dapat berkembang menjadi tindakan sistematis untuk membungkam kebebasan intelektual.
Pembakaran buku bukan sekadar penghancuran benda. Tindakan itu mencerminkan upaya mengendalikan pengetahuan, membatasi gagasan yang boleh beredar, dan menentukan siapa yang berhak berbicara dalam kehidupan masyarakat. Ketika suatu kekuasaan mulai memusuhi pemikiran kritis, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga kemampuan sebuah bangsa untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Di kawasan yang sama, keberadaan Perpustakaan Negara Berlin memperlihatkan pentingnya menjaga pengetahuan dan warisan intelektual. Perpustakaan, kampus, dan ruang publik memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mempertahankan ingatan kolektif. Masyarakat membutuhkan akses terhadap pengetahuan agar tidak mudah menerima propaganda atau menelan narasi kekuasaan tanpa pemeriksaan.
Bagi Sekolah Negarawan, pengamatan ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya membangun masyarakat yang berpengetahuan. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang seluruh warganya memiliki pendapat seragam, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan melalui dialog, argumentasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Unter den Linden: Membaca Sejarah sebagai Pelajaran Kenegaraan
Perjalanan dari Humboldt University menuju Brandenburg Gate juga melewati sejumlah situs yang menyimpan memori sejarah Jerman. Salah satunya adalah Neue Wache, tempat terdapat patung Mother with her Dead Son karya Käthe Kollwitz. Karya tersebut menjadi pengingat tentang penderitaan manusia akibat perang dan kehilangan.
Monumen seperti ini memperlihatkan bahwa sejarah tidak selalu harus disampaikan melalui catatan kemenangan, kejayaan militer, atau keberhasilan politik. Penderitaan warga sipil juga merupakan bagian penting dari ingatan sebuah bangsa. Dengan menghadirkan sisi kemanusiaan, sejarah dapat membantu masyarakat memahami harga yang harus dibayar ketika konflik dan ambisi kekuasaan mengalahkan pertimbangan moral.
Rombongan juga menelusuri kawasan yang berkaitan dengan sejarah Perang Dingin, termasuk Museum Perang Dingin. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama beberapa dekade menunjukkan bagaimana perbedaan ideologi dapat membentuk aliansi, kebijakan luar negeri, dan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia.
Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menilai pelajaran dari sejarah tersebut relevan untuk membaca dinamika geopolitik kontemporer. Dalam kerangka pemikiran kenegaraan dan kebangsaan yang menjadi bagian dari pembelajaran Sekolah Negarawan, termasuk pemikiran Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, Indonesia perlu mengembangkan kemandirian berpikir dan kedewasaan dalam menentukan sikap terhadap persaingan global.
Kemandirian tersebut bukan berarti menutup diri dari kerja sama internasional. Indonesia tetap membutuhkan hubungan diplomatik, perdagangan, pertukaran ilmu, dan kemitraan teknologi dengan berbagai negara. Namun, kerja sama perlu dibangun berdasarkan kepentingan nasional dan pertimbangan yang matang, bukan sekadar mengikuti tekanan atau kepentingan kekuatan yang lebih besar.
Di tengah persaingan global, kemampuan memahami sejarah menjadi salah satu bekal untuk menentukan arah. Bangsa yang tidak memiliki pijakan pemikiran sendiri berisiko hanya menjadi pengikut dalam percaturan internasional, tanpa kemampuan memeriksa apakah keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi rakyatnya.
Brandenburg Gate dan Makna Ruang Publik dalam Demokrasi
Perjalanan tersebut berakhir di Pariser Platz, tempat berdirinya Brandenburg Gate atau Brandenburger Tor. Gerbang yang dahulu menjadi simbol penting dalam sejarah Berlin itu pernah berada di kawasan perbatasan yang terhalang oleh Tembok Berlin. Setelah tembok dibuka pada 1989 dan Jerman bersatu pada 1990, kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu ruang publik yang merepresentasikan perubahan sejarah kota.
Kini, Brandenburg Gate menjadi tempat warga dan pengunjung dari berbagai negara berkumpul. Perubahan fungsi kawasan ini memperlihatkan bagaimana ruang yang pernah terkait dengan pembatasan dapat menjadi tempat pertemuan dan ekspresi publik.
Maknanya tidak berhenti pada perubahan fisik sebuah kota. Ruang publik memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi karena memungkinkan masyarakat bertemu, menyampaikan pandangan, memperingati peristiwa, dan membangun pengalaman bersama. Kualitas demokrasi tidak hanya tercermin dalam mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Dalam konteks Indonesia, ruang publik perlu dipahami sebagai bagian dari infrastruktur sosial dan demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika ruang semacam itu menyempit atau kritik diperlakukan sebagai gangguan, hubungan antara negara dan warga dapat semakin berjarak.
Brandenburg Gate memberikan pengingat bahwa keterbukaan bukan sekadar simbol. Keterbukaan harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari, mulai dari kebebasan menyampaikan pendapat hingga kesediaan lembaga negara mendengarkan dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka.
Menghubungkan Riset, Sejarah, dan Kebijakan melalui Teknologi
CEO Enygma, Erick Karya, melihat rangkaian lokasi yang menghubungkan Humboldt University, situs sejarah, Brandenburg Gate, dan kawasan parlemen Jerman sebagai bahan refleksi mengenai tata kelola pemerintahan modern. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan publik perlu dibangun secara lebih kuat agar kebijakan tidak terlepas dari bukti, pengalaman masyarakat, dan pelajaran sejarah.
Dalam gagasan pengembangan tata kelola berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang diperkenalkan melalui ekosistem Sekolah Negarawan, teknologi dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung analisis data, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi dapat membantu pemerintah memahami pola persoalan dan menilai dampak kebijakan secara lebih sistematis.
Namun, penggunaan AI tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem teknologi tetap membutuhkan data yang berkualitas, perlindungan privasi, pengawasan manusia, serta mekanisme untuk memeriksa dan mengoreksi hasil analisis. Keputusan yang berdampak pada masyarakat juga tidak boleh diserahkan begitu saja kepada sistem otomatis tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Karena itu, teknologi perlu ditempatkan sebagai alat bantu bagi institusi yang bertanggung jawab, bukan sebagai pengganti penilaian etis dan pengawasan publik. Kecanggihan sistem tidak banyak berarti apabila proses pengambilan keputusan tetap tertutup dan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui dasar kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Pelajaran dari Berlin memperlihatkan pentingnya membangun hubungan yang sehat antara ilmu pengetahuan, ingatan sejarah, dan kekuasaan. Riset membantu memahami persoalan, sejarah mengingatkan konsekuensi keputusan manusia, sedangkan lembaga negara bertanggung jawab menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Dari Berlin untuk Pembelajaran Kenegaraan Indonesia
Penelusuran di Berlin merupakan bagian dari rangkaian ekspedisi intelektual Sekolah Negarawan ke berbagai negara, meliputi Eropa Barat, kawasan Nordik, Baltik, Turkiye, Timur Tengah, Persia, dan Asia Tenggara. Setiap perjalanan membuka kesempatan untuk mempelajari pengalaman masyarakat lain dalam mengembangkan pendidikan, merawat sejarah, dan membangun institusi pemerintahan.
Pengalaman tersebut tidak harus berakhir sebagai catatan perjalanan. Nilainya justru terletak pada kemampuan menghubungkan apa yang diamati dengan persoalan nyata di Indonesia. Model pendidikan dari negara lain dapat dipelajari tanpa harus disalin sepenuhnya. Teknologi pemerintahan dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional. Sementara itu, sejarah dapat menjadi alat untuk menilai kembali arah pembangunan dan hubungan antara kekuasaan dengan rakyat.
Bagi Indonesia, salah satu tantangan penting adalah memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah dari kebijakan, sejarah tidak berhenti sebagai hafalan, dan teknologi tidak hanya menjadi simbol modernisasi. Ketiganya perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas institusi, memperluas partisipasi masyarakat, dan memastikan keputusan negara dapat dipertanggungjawabkan.
Pelajaran dari jantung Berlin tersebut dapat terus didiskusikan dan disebarluaskan melalui berbagai ruang pembelajaran, dari Medan hingga Ternate dan Tidore. Tujuannya bukan sekadar memperkenalkan pengalaman dari luar negeri, melainkan membangun kesadaran bahwa kemajuan bangsa membutuhkan keberanian untuk berpikir mandiri, belajar dari masa lalu, dan memperbaiki cara kekuasaan dijalankan.
Pada akhirnya, perjalanan dari Humboldt University menuju Brandenburg Gate menghadirkan satu pertanyaan mendasar bagi setiap bangsa: apakah ilmu pengetahuan benar-benar memengaruhi keputusan negara, apakah sejarah sungguh menjadi pelajaran, dan apakah kekuasaan bersedia diawasi oleh masyarakat? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah negara berkembang menjadi ruang kehidupan bersama yang memerdekakan manusia atau sekadar menjadi institusi yang semakin kuat tanpa semakin dekat kepada rakyatnya.
