muslimx.id – Menciptakan keadilan sosial membutuhkan penataan kepemilikan dan kendali negara secara jelas, adil, serta bertanggung jawab. Kekayaan alam, sumber daya ekonomi, dan aset strategis harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila kepemilikan secara konstitusional tidak diikuti kendali yang efektif dalam pelaksanaannya. Rakyat dapat memiliki hak atas kekayaan negara, tetapi belum tentu merasakan manfaatnya secara merata. Karena itu, menciptakan keadilan sosial harus dimulai dengan memastikan siapa pemilik sumber daya negara, siapa yang mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil pengelolaan tersebut.
Kepemilikan Rakyat Harus Memiliki Makna Nyata
Kepemilikan rakyat terhadap sumber daya negara tidak boleh berhenti sebagai prinsip dalam konstitusi. Prinsip tersebut harus terlihat melalui manfaat yang diterima masyarakat dari pengelolaan kekayaan bersama. Rakyat membutuhkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, energi, dan berbagai fasilitas dasar. Seluruh kebutuhan tersebut berkaitan dengan kemampuan negara mengelola sumber dayanya secara bertanggung jawab.
Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan penting mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengandung tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya nasional. Penguasaan negara tidak boleh dimaknai sekadar kewenangan administratif. Negara harus memastikan pengelolaan tersebut menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Persoalan muncul ketika masyarakat hanya mengetahui bahwa kekayaan alam merupakan milik bersama, tetapi tidak memperoleh informasi mengenai pengelolaannya. Mereka juga membutuhkan kepastian tentang kontribusi sumber daya tersebut terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, transparansi kepemilikan, pengelolaan, dan hasil pemanfaatan aset negara harus diperkuat. Dengan demikian, rakyat dapat mengetahui apakah kekayaan bersama benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Kendali Menentukan Arah Pemanfaatan Kekayaan Negara
Kepemilikan dan kendali merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berada pada pihak yang sama. Kepemilikan menjelaskan siapa yang memiliki hak atas suatu sumber daya. Sementara itu, kendali berkaitan dengan pihak yang menentukan keputusan, penggunaan, dan arah pengelolaannya. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menyebabkan pemilik tidak memperoleh manfaat yang seharusnya.
Dalam konteks negara, rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Pemerintah menjalankan kewenangan untuk mengelola urusan negara berdasarkan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Karena itu, pelaksanaan kewenangan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh memperlakukan sumber daya negara seolah-olah menjadi kepemilikan pribadi atau kelompok tertentu.
Penataan kendali perlu dimulai dengan memperjelas mandat setiap lembaga. Lembaga negara dan lembaga pemerintah harus dibedakan berdasarkan kedudukan serta fungsinya. Setiap lembaga harus memiliki batas kewenangan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Mekanisme pengawasan juga harus memastikan bahwa keputusan pengelolaan aset strategis tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Al-Quran Mengajarkan Amanah dalam Pengelolaan Kekayaan
Islam mengajarkan bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada pihak yang berhak. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Ayat tersebut memberikan pedoman bahwa kewenangan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Pengelolaan kekayaan negara juga harus mengikuti prinsip amanah dan keadilan.
Prinsip tersebut semakin relevan ketika negara mengelola sumber daya yang menyangkut kehidupan banyak orang. Pengelola tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan keuntungan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penggunaan aset negara juga harus disertai laporan yang jelas dan dapat diperiksa.
Allah SWT juga memberikan peringatan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 agar manusia tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga hak orang lain dalam memperoleh dan mengelola harta. Dalam penyelenggaraan negara, prinsip tersebut dapat menjadi landasan untuk mencegah penyalahgunaan aset dan anggaran. Kekayaan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.
BUMN Harus Menghasilkan Manfaat bagi Rakyat
Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor strategis. Keberadaannya harus mendukung kepentingan masyarakat dan memperkuat kemampuan ekonomi nasional. Keberhasilan BUMN tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya keuntungan perusahaan. Kontribusinya terhadap pelayanan, ketersediaan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi ukuran utama.
BUMN perlu dikelola secara profesional dengan pengawasan yang kuat. Penempatan pengelola harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pengalaman. Kinerja perusahaan juga harus dinilai berdasarkan efisiensi, kualitas pelayanan, serta manfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, BUMN dapat menjalankan fungsi ekonominya tanpa kehilangan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Dalam kerangka kepentingan rakyat, BUMN dapat dipahami sebagai instrumen kerja untuk mengelola kekayaan bersama. Perusahaan negara harus memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keuntungan perlu dikelola secara tepat untuk mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan publik. Transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui bagaimana aset negara dimanfaatkan.
Pengawasan Publik Harus Mengikuti Alur Kepemilikan
Kepemilikan rakyat membutuhkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengelolaan kekayaan negara. Informasi mengenai aset, kontrak, investasi, dan penggunaan anggaran perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Pemeriksaan harus berlangsung sejak perencanaan hingga hasil pengelolaan dapat dinilai.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membangun sistem pencatatan aset negara yang terintegrasi. Sistem tersebut perlu memuat informasi mengenai status aset, pihak pengelola, tujuan pemanfaatan, dan hasil yang diperoleh. Data yang terhubung akan membantu lembaga pengawas melakukan pemeriksaan secara lebih efektif. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami.
Transformasi digital dapat mendukung penguatan pengawasan tersebut. Penerapan Intelligent Operations Platform dapat membantu mengintegrasikan data dan memantau pelaksanaan pengelolaan aset. Sistem ini juga dapat mempercepat koordinasi antarlembaga. Namun, penerapannya harus memperhatikan keamanan data, ketepatan informasi, dan akses publik yang sesuai ketentuan.
Musyawarah Menentukan Arah Pengelolaan Kekayaan Bersama
Keputusan mengenai sumber daya strategis tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak. Warga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi sebelum kebijakan ditetapkan. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap keputusan. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara tidak hanya berorientasi pada hasil keuangan.
Allah SWT menjelaskan prinsip musyawarah dalam Surah Asy-Syura ayat 38. Ayat tersebut menerangkan bahwa urusan bersama diselesaikan melalui musyawarah di antara mereka. Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama membutuhkan pertimbangan berbagai pihak. Musyawarah juga membantu mencegah pengelolaan sumber daya yang hanya menguntungkan kelompok terbatas.
Musyawarah Kenegarawanan Nasional dapat menjadi salah satu ruang untuk membahas arah pengelolaan kekayaan negara. Unsur intelektual, agama, TNI dan Polri, serta kebudayaan dapat memberikan pertimbangan sesuai bidangnya. Masyarakat dan kelompok yang terdampak juga perlu memperoleh ruang penyampaian aspirasi. Hasil pembahasan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya nasional.
Kepemimpinan Harus Bertanggung Jawab atas Amanah
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah. Tanggung jawab itu berlaku bagi setiap orang sesuai kedudukan dan kewenangannya. Dalam pengelolaan negara, pejabat publik harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berkaitan dengan kekayaan rakyat.
Prinsip tersebut mengingatkan bahwa jabatan bukan hak untuk menguasai sumber daya tanpa batas. Jabatan merupakan tanggung jawab untuk memastikan kekayaan bersama dikelola secara benar. Setiap pengelola harus memiliki integritas dan kesediaan untuk diperiksa. Hasil pengelolaan juga harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Penataan Kepemilikan dan Kendali Menjadi Jalan Pemerataan
Menciptakan keadilan sosial membutuhkan kepastian mengenai kepemilikan dan kendali atas sumber daya negara. Rakyat harus memperoleh manfaat dari kekayaan yang menjadi bagian dari kepentingan bersama. Pemerintah dan lembaga pengelola harus menjalankan kewenangan berdasarkan mandat yang jelas. Seluruh proses tersebut harus disertai transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Pembenahan juga perlu diarahkan pada kualitas hukum dan kemampuan pengelola. Sistem hukum berbasis kepakaran dapat memperkuat keputusan dalam pengelolaan aset strategis. Pendidikan kenegaraan sejak tingkat SD, SMP, hingga SMA juga penting untuk membangun pemahaman mengenai kedaulatan rakyat dan amanah negara. Masyarakat yang memahami haknya akan lebih mampu mengawasi pengelolaan kekayaan bersama.
Pada akhirnya, kekayaan negara harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber ketimpangan. Kepemilikan rakyat harus diikuti kendali yang bertanggung jawab melalui lembaga dan mekanisme yang tepat. Negara perlu memastikan bahwa setiap sumber daya dikelola secara adil, terbuka, dan berkelanjutan. Dengan penataan kepemilikan dan kendali yang benar, cita-cita keadilan sosial dapat diwujudkan melalui manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
