JAKARTA — Penegakan hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, ketika hukum terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan, fungsinya dapat mengalami penyimpangan. Aturan yang semestinya melindungi rakyat justru berpotensi digunakan untuk mempertahankan kedudukan penguasa, membatasi kritik, dan melemahkan pihak-pihak yang berseberangan.
Fenomena tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi modern. Kekuasaan tidak selalu mempertahankan dominasinya melalui kekuatan fisik atau tekanan terbuka. Dalam situasi tertentu, instrumen hukum dapat menjadi sarana yang lebih halus untuk mengendalikan kehidupan politik dan membentuk kepatuhan masyarakat. Kondisi ini dapat direnungkan melalui metafora Firaunisme, yakni gambaran kekuasaan yang merasa dirinya paling berhak menentukan kebenaran dan tidak memberikan ruang bagi koreksi.
Firaunisme dan Penyalahgunaan Instrumen Hukum
Al-Qur’an menggambarkan Firaun sebagai penguasa yang menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan dominasi dan menundukkan masyarakat. Dalam Surah Al-Qashash ayat 4, Allah SWT menjelaskan bagaimana Firaun berlaku sewenang-wenang di bumi, memecah belah penduduknya, dan menindas sebagian kelompok.
Kisah tersebut bukan hanya memberikan gambaran tentang kesombongan seorang penguasa pada masa lampau. Lebih jauh, terdapat pelajaran mengenai bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi alat penindasan ketika tidak dikendalikan oleh nilai kebenaran dan keadilan.
Dalam kehidupan bernegara modern, kecenderungan tersebut dapat muncul ketika instrumen hukum kehilangan independensinya. Lembaga penegak hukum yang seharusnya bekerja berdasarkan undang-undang dan prinsip keadilan justru berisiko dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.
Ketika Hukum Menjadi Alat Kendali Kekuasaan
Dalam negara demokrasi, kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan lembaga peradilan memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Setiap lembaga harus bekerja berdasarkan kewenangan konstitusional dan tidak boleh menjadi alat untuk memenuhi kepentingan kelompok politik tertentu.
Persoalan muncul ketika independensi lembaga tersebut dipertanyakan oleh masyarakat. Persepsi mengenai dominasi kekuasaan eksekutif terhadap institusi penegak hukum, termasuk dalam dinamika politik era Presiden ke-7 Republik Indonesia, perlu menjadi bahan evaluasi dalam diskusi ketatanegaraan.
Kritik semacam ini seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan demokratis, bukan sebagai upaya membangun permusuhan terhadap individu tertentu. Yang perlu diperiksa adalah apakah sistem telah menyediakan jaminan yang cukup agar penegakan hukum tidak mudah dipengaruhi kepentingan kekuasaan.
Sebab, hukum yang kehilangan independensi akan sulit menjalankan fungsinya sebagai pelindung seluruh warga negara.
Politik Ketakutan dan Hilangnya Keberanian Moral
Salah satu dampak paling berbahaya dari penyalahgunaan hukum adalah tumbuhnya budaya ketakutan dalam kehidupan politik. Ketika proses hukum dipersepsikan dapat digunakan secara selektif untuk menekan lawan politik, para aktor politik berisiko kehilangan kebebasan dalam menyampaikan sikap dan menjalankan fungsi pengawasan.
Hubungan politik yang semestinya dibangun atas dasar kesamaan gagasan dan kepentingan publik dapat berubah menjadi hubungan yang dilandasi rasa takut. Dukungan terhadap penguasa tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kesepakatan ideologis, tetapi berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan politik masing-masing pihak.
Kondisi ini berbahaya karena demokrasi membutuhkan keberanian untuk berbeda pendapat. Ketika perbedaan dianggap sebagai ancaman, ruang dialog akan semakin menyempit dan kekuasaan kehilangan mekanisme koreksi yang sehat.
Kriminalisasi Kritik dan Menyempitnya Ruang Kebebasan Sipil
Dampak lain dari lemahnya independensi penegakan hukum adalah munculnya kekhawatiran terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Aktivis, akademisi, jurnalis, dan warga negara memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah serta menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Namun, apabila instrumen hukum diterapkan secara tidak proporsional atau digunakan untuk membatasi kritik yang sah, masyarakat dapat mengalami efek gentar atau chilling effect. Orang-orang akhirnya memilih diam karena khawatir menghadapi persoalan hukum.
Padahal, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan masukan dan koreksi agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Negara yang sehat tidak menjadikan kritik sebagai musuh. Sebaliknya, negara harus mampu membedakan antara tindakan melanggar hukum dan penyampaian pendapat yang merupakan hak warga negara.
Memulihkan Checks and Balances dalam Ketatanegaraan
Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan pemilihan umum secara berkala. Sistem ketatanegaraan juga harus memastikan adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi.
Lembaga negara harus memiliki kewenangan yang jelas, independensi dalam menjalankan tugas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji. Tidak boleh ada satu cabang kekuasaan yang memiliki pengaruh sedemikian besar sehingga mampu mengendalikan seluruh institusi negara.
Penguatan independensi penegak hukum harus disertai perbaikan proses seleksi pejabat, transparansi kelembagaan, dan pengawasan publik. Aparat penegak hukum harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan tanpa membedakan kedudukan politik, jabatan, maupun kekayaan seseorang.
Dengan demikian, hukum tidak menjadi milik penguasa, melainkan menjadi pedoman bersama yang melindungi seluruh warga negara.
Perspektif Islam: Keadilan Tidak Boleh Tunduk kepada Kekuasaan
Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135 agar orang-orang beriman menjadi penegak keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat.
Ayat ini memberikan pesan penting bahwa keadilan tidak boleh berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang berhadapan dengan hukum. Kebenaran harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan kedudukan sosial maupun kepentingan politik seseorang.
Prinsip tersebut juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak memiliki hak untuk menempatkan dirinya di atas hukum. Kekuasaan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan keistimewaan untuk mengatur hukum sesuai kehendak pribadi.
Dalam perspektif Islam, pemimpin yang baik bukanlah mereka yang berhasil membuat semua orang tunduk kepadanya, melainkan mereka yang bersedia tunduk pada kebenaran dan keadilan.
Mengembalikan Hukum sebagai Pelindung Rakyat
Firaunisme dalam kehidupan modern harus menjadi peringatan agar bangsa tidak membiarkan kekuasaan berkembang tanpa pengawasan. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik, melindungi kepentingan kelompok tertentu, atau mempertahankan dominasi politik.
Perbaikan kehidupan bernegara harus dimulai dengan mengembalikan hukum pada fungsi dasarnya sebagai pelindung keadilan. Independensi lembaga penegak hukum, keberanian masyarakat sipil, dan kuatnya mekanisme pengawasan merupakan bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dapat dikumpulkan oleh seorang pemimpin, melainkan seberapa kuat negara tersebut menjamin keadilan bagi rakyatnya. Sebab, ketika hukum tunduk kepada kekuasaan, rakyat kehilangan perlindungan. Namun, ketika kekuasaan tunduk kepada hukum dan keadilan, negara memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi peradaban yang bermartabat.
