ZAANSTAD, BELANDA — Kesehatan mental warga tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan atau ruang konsultasi psikologis. Kondisi lingkungan tempat seseorang hidup, bekerja, berinteraksi, dan beristirahat juga memiliki pengaruh terhadap kualitas kehidupan mental. Karena itu, keberadaan ruang publik yang terbuka, nyaman, dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang sehat.
Perspektif tersebut menjadi salah satu hal yang diamati pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan ketika mengunjungi Zaanse Schans di Zaanstad, Belanda. Kawasan yang dikenal dengan deretan kincir angin dan lanskap tradisional Belanda itu menjadi ruang pembelajaran lapangan mengenai bagaimana ruang terbuka, budaya, dan pariwisata dapat berhubungan dengan kehidupan masyarakat.
Kunjungan tersebut dipimpin Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra bersama Wakil Direktur Rinto Setiyawan dan CEO Enygma Erick Karya. Perjalanan rombongan didampingi Syafiih Kamil, Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, yang turut membantu membaca berbagai model tata kelola yang ditemui selama perjalanan di kawasan Eropa.
Ruang Publik sebagai Bagian dari Kesejahteraan
Zaanse Schans memperlihatkan bagaimana kawasan dengan nilai sejarah dan budaya dapat menjadi ruang yang dinikmati masyarakat. Lanskap kincir angin, jalur pejalan kaki, tepian sungai, serta lingkungan terbuka menciptakan pengalaman yang berbeda dari ruang perkotaan yang padat dan penuh aktivitas ekonomi.
Dari pengamatan tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Sejauh mana sebuah negara menyediakan ruang bagi warganya untuk berhenti sejenak dari tekanan kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan itu penting ketika kesehatan mental semakin sering dibicarakan dalam kehidupan masyarakat modern. Tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, kepadatan kota, serta keterbatasan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga dapat membuat kehidupan menjadi semakin melelahkan. Dalam situasi seperti itu, ruang terbuka yang dapat diakses masyarakat memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar tempat rekreasi.
Ruang publik memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berjalan, berbincang, menikmati alam, atau sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa harus selalu berada dalam ruang konsumsi. Karena itu, tata ruang kota sesungguhnya juga berkaitan dengan bagaimana negara memandang kebutuhan manusia untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Kesehatan Mental Tidak Berdiri Sendiri
Dalam pemikiran kebangsaan yang menjadi bagian dari pembelajaran Sekolah Negarawan, kesejahteraan manusia tidak cukup diukur dari terpenuhinya kebutuhan material. Gagasan yang banyak dibicarakan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun juga menempatkan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan ketenangan batin, hubungan sosial, kebudayaan, dan ruang untuk menjalani kehidupan secara utuh.
Dari sudut pandang tersebut, kesehatan mental tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai urusan individu. Lingkungan sosial dan kebijakan publik ikut menentukan apakah seseorang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang.
Ruang publik yang nyaman dapat mempertemukan masyarakat dari latar belakang berbeda. Mereka tidak harus datang dengan status sosial yang sama untuk menikmati sebuah taman, sungai, lanskap alam, atau kawasan budaya. Ketika ruang tersebut dapat diakses secara luas, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbagi ruang tanpa sekat ekonomi yang terlalu kuat.
Di sinilah ruang publik memiliki dimensi keadilan sosial. Sebuah kota tidak hanya membutuhkan gedung pemerintahan, pusat perdagangan, dan kawasan bisnis. Kota juga membutuhkan tempat yang memungkinkan warganya menjadi manusia, bukan semata-mata konsumen.
Belajar dari Cara Mengelola Ruang Bersama
Pengamatan di Zaanse Schans kemudian membawa pembelajaran Sekolah Negarawan pada persoalan tata kelola. Ruang publik tidak cukup hanya dibangun. Ia harus dirawat, dikelola, dan dipertahankan keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Rinto Setiyawan dan Syafiih Kamil melihat keberadaan ruang terbuka sebagai bagian dari pemulihan sosial. Ketika masyarakat memiliki tempat untuk bertemu dan menikmati lingkungan bersama, ruang tersebut dapat menjadi titik perjumpaan berbagai kelompok sosial.
Konsep ini menarik jika dibandingkan dengan banyak ruang publik di Indonesia yang terkadang berkembang menjadi kawasan komersial. Komersialisasi tentu tidak selalu salah karena pengelolaan fasilitas membutuhkan biaya. Namun, apabila hampir seluruh ruang untuk beristirahat dan berekreasi harus selalu dibeli dengan kemampuan ekonomi, masyarakat berpenghasilan rendah dapat semakin kehilangan ruang untuk menikmati lingkungan yang layak.
Karena itu, tantangannya bukan sekadar membuat ruang publik gratis, melainkan merancang sistem pembiayaan yang membuat ruang tersebut tetap terawat tanpa menjadikan akses masyarakat sebagai satu-satunya sumber pendapatan.
Teknologi untuk Menopang Tata Kelola
Pertanyaan mengenai pembiayaan dan keberlanjutan ruang publik juga membuka ruang bagi pembahasan teknologi. Erick Karya memperkenalkan gagasan Enygma yang dikembangkan dalam lingkungan Sekolah Negarawan sebagai salah satu pendekatan mengenai tata kelola berbasis teknologi dan kecerdasan buatan.
Dalam kerangka tersebut, Artificial Intelligence atau AI dapat diarahkan untuk membantu membaca data, memetakan kebutuhan, dan memperkirakan berbagai komponen biaya dalam pengelolaan fasilitas publik. Teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti keputusan manusia, tetapi sebagai alat untuk membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih terukur.
Gagasan seperti pemanfaatan data pajak, aktivitas ekonomi kawasan, kontribusi dunia usaha, hingga kemungkinan donasi digital dapat dikaji untuk mendukung pembiayaan ruang publik. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat tidak selalu harus dibebani biaya langsung setiap kali ingin menikmati fasilitas bersama.
Namun, penggunaan teknologi juga membutuhkan tata kelola yang jelas. Data warga harus dilindungi, keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan, dan teknologi tidak boleh berubah menjadi alat pengawasan yang mengurangi kebebasan masyarakat. Smart governance pada akhirnya tetap membutuhkan manusia yang memiliki integritas.
Dari Zaanse Schans untuk Indonesia
Pengalaman di Zaanse Schans memperluas cara pandang Sekolah Negarawan mengenai kesehatan mental. Persoalan tersebut tidak hanya berada di rumah sakit, ruang konsultasi, atau layanan psikologis. Ia juga dapat dibaca dari bagaimana sebuah kota menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat, bersosialisasi, menikmati alam, dan membangun kembali hubungan dengan lingkungan sekitarnya.
Bagi Indonesia, gagasan ini menarik untuk direnungkan karena banyak kota memiliki kekayaan alam dan budaya yang sebenarnya dapat menjadi ruang publik. Sungai, alun-alun, kawasan heritage, taman kota, pesisir, hingga ruang-ruang kebudayaan dapat dirancang agar tidak semata menjadi objek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kesejahteraan warga.
Perjalanan Sekolah Negarawan di 12 negara memberi kesempatan untuk melihat bahwa tata kelola negara dapat dipelajari dari berbagai pengalaman masyarakat. Dari pendidikan di Finlandia, digitalisasi pemerintahan di Estonia, hingga kebudayaan Persia dan kawasan Timur Tengah, setiap tempat memberikan sudut pandang berbeda mengenai hubungan antara negara dan rakyat.
Zaanse Schans menambahkan satu pertanyaan penting dalam perjalanan tersebut: apakah kota yang kita bangun sudah menyediakan ruang bagi manusia untuk merasa tenang?
Sebab pembangunan tidak hanya tentang seberapa tinggi gedung didirikan atau seberapa besar ekonomi bertumbuh. Negara juga perlu memastikan warganya memiliki ruang untuk bernapas, bertemu dengan sesama, menikmati lingkungan, dan memulihkan diri dari tekanan kehidupan. Dari ruang publik yang sederhana, kualitas sebuah tata kelola dapat mulai terlihat. Dan dari sana pula, kesehatan mental masyarakat dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
